Hapuskan Perluasan Ganjil-Genap karena Tidak Tepat Sasaran

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Anies Baswedan menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara pada hari Kamis (1/8/2019). Ingub tersebut berisi sejumlah instruksi kepada kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mengatasi polusi udara Jakarta. Salah satunya, Anies menginstruksi kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk menyiapkan peraturan gubernur tentang perluasan sistem pembatasan kendaraan berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap.

Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub), resmi melakukan uji coba perluasan ganjil genap di Jakarta pada Senin (12/8/2019). Aturan ini sesuai dengan Ingub Nomor 66 Tahun 2019 mengenai Pengendalian Kualitas Udara di atas. Ada 25 ruas jalan di Jakarta yang terkena dampak ganjil genap. Rinciannya terdiri dari sembilan ruas lama ditambah dengan 16 ruas baru. Masa uji coba perluasan ganjil genap dimulai pada 12 Agustus 2019 hingga 6 September 2019. Selain tambahan ruas baru, ada beberapa perubahan lain pada perluasan ganjil genap. Pertama mengenai waktu penerapan yang bertambah satu jam di sore hari, dari sebelumnya selesai pukul 20.00 WIB, kini menjadi 21.00 WIB. Perubahan lainnya adalah mengenai penghapusan pengecualian di persimpangan terdekat sampai dengan pintu masuk atau keluar tol. Dengan demikian, bila mobil masuk atau kelur tol dengan pelat nomor yang berbeda maka juga akan ditindak.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta menjelaskan sistem ganjil genap ini tidak berlaku untuk beberapa jenis kendaraan seperti kendaraan Presiden, Wapres, Ketua MPR/DPR/DPD Ketua MA/MK/KY/BPK, mobil dinas (plat merah) TNI dan Polri, angkutan umum plat kuning, pemadam kebakaran dan ambulans, sepeda motor, angkutan barang BBM dan BBG, kendaraan yang membawa masyarakat disabilitas dan kendaraan tertentu pengangkut uang atau pengisian ATM.

Akan tetapi kendaraan roda dua sepeda motor menyumbang polusi tertinggi di DKI Jakarta. Hal ini berdasarkan temuan dari Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) saat diskusi "Pengendalian Pencemaran Udara Terganjal Kualitas BBM" di Kantor KPBB, Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2019). Direktur Komite Penghapusan Bensin Bertimbal Ahmad Safrudin atau akrab disapa Puput memaparkan polutan yang dikeluarkan sepeda motor 8.500 ton (44,53 %), disusul bus (21.43 %) 4.106 ton, mobil pribadi 2.712 ton (16,11%). Polutan yang dikeluarkan kendaraan mengandung zat-zat seperti PM, HC, CO, NOx, dan SOx.

Sehingga jika peraturan perluasan ganjil-genap dikaitkan dengan Ingub di atas, maka peraturan ini tidak tepat sasaran dan justru merugikan. Polusi udara akan tetap ada dan justru semakin bertambah karena pengguna mobil akan beralih ke sepeda motor atau membeli mobil ke dua. Selain itu, ekonomi masyarakat menengah yang menggunakan mobil pribadi (mobil box tidak menggunakan plat kuning) untuk mengantar barang juga terkena dampak besar. Ekonomi akan semakin melemah.

Mati lampu Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2019 lalu menyebabkan banyak pabrik tidak dapat beroperasi dan polusi udara di Jakarta berkurang drastis. Aktivitas industrial di pabrik-pabrik kawasan Jakarta Timur dan Bekasi menggunakan batu bara. Karena listrik mati, aktivitas pabrik-pabrik juga berkurang. Pencemaran udara juga berkurang.

Jika memang perluasan ganjil genap ini ditujukan terutama untuk mengurangi polusi udara, seharusnya Gubernur DKI Jakarta meninjau peraturan-peraturan lain dan bukan hanya solusi singkat yang tanpa hasil. Hapuskan atau batalkan peraturan perluasan ganjil genap.