PERLAKUKAN GURU SMA, SMK, SLB SAMA DENGAN PEGAWAI PROVINSI DI INSTANSI LAIN.

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


Terhitung 01 Januari 2017 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Pasal 15 ayat 1 dan 2 serta Lampiran huruf A tentang Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan dalam sub-urusan Manajemen Pendidikan. Yang mana disitu disebutkan satuan pendidikan tingkat menengah dan khusus menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi, mulai berlaku.

Dengan berlakunya UU tersebut, maka guru SMA, SMK, SLB kehilangan hak yang selama ini didapatkan dari permerintah kabupaten/kota, Sudah jalan setahun namun sampai saat ini belum ada titik terang yang memberi secercah harapan bagi guru SMA,  SMK, SLB yang ada di provinsi Aceh.

Sampai hari ini eksekutif dan legislatif masih berujibaku dalam ruang sidang untuk agenda pengesahan APBA 2018, dari dalam gedung rakyat kami mendengar teriakan teriakan untuk rakyat. Semoga bapak anggota dewan yang terhormat terketuk hatinya bahwa guru juga rakyat yang harus diperhatikan. PERLAKUKAN KAMI SAMA DENGAN PEGAWAI PEROVINSI DI INSTANSI LAIN, apa yang menjadi hak mereka tentu selayaknya kami dapat. JANGAN DISKRIMINASI KEBIJAKAN. 

Kami TIDAK MENUNTUT LEBIH, kami HANYA INGIN DIPERLAKUKAN SAMA, sama DALAM MENDAPATKAN HAK yang bernotabene Pegawai Provinsi. KETUKAN PALU TERAKHIR UNTUK SAH NYA APBA 2018 SANGAT KAMI TUNGGU. Jika Benar dalam APBA 2018 tidak mengakomodir hak kami, MAKA KEMBALIKAN AJA KAMI KE PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.



Hari ini: poetra mengandalkanmu

poetra joeang membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "GUBERNUR DAN DPRA: KEMBALIKAN GURU SMA/SMK/SLB KE KABUPATEN,JIKA PROVINSI TAK SANGGUP BAYAR TUNJANGAN KINERJA". Bergabunglah dengan poetra dan 171 pendukung lainnya hari ini.