Kemendag, BI, DSN MUI, Hentikan Legitimasi Skema Piramida Paytren!!!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


Hentikan legitimasi bagi Paytren

Untuk alasan:

1.       Menghentikan pembodohan masyarakat oleh PT Veritra Sentosa International (selanjutnya disebut PT VSI) melalui penjualan aplikasi yang berskema piramida.

2.       Mendukung peraturan Bank Indonesia agar penyelenggara uang elektronik memenuhi prinsip usaha yang bermanfaat bagi perekonomian Indonesia.

3.       Mendukung gerakan anti skema piramida dan anti skema ponzi yang merugikan banyak pihak.

 

Kami meminta kepada:

1.       Kementerian Perdagangan, Bpk. Enggartiasto Lukita, untuk mencabut Surat izin Usaha Penjualan Langsung yang telah diberikan kepada PT VSI.

2.      Gubernur Bank Indonesia, Bpk. Perry Warjiyo untuk tidak memberikan izin bagi PT VSI sebagai penyelenggara uang elektronik, selama tidak dapat memastikan bahwa PT VSI tidak menjalankan skema piramida, baik melalui penjualan aplikasi Paytren maupun penjualan yang lain.

3.       Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk mencabut setifikat kesesuaian dengan prinsip syariah PT VSI.

Skema piramida adalah skema dimana mitra mendapat penghasilan terutama dari biaya kepesertaan mitra yang masuk sesudahnya. Dengan begitu, skema ini membutuhkan adanya mitra baru yang harus lebih banyak dari waktu ke waktu agar mitra dapat memperolah penghasilan. Kebutuhan itu pada akhirnya tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan jumlah penduduk dan jumlah peminat. Pada saat kebutuhan itu tak dapat dipenuhi, skema ini akan merugikan para mitra yang bergabung belakangan, yang jumlah akan jauh lebih banyak dibanding mitra yang telah memperolah keuntungan.

PT Veritra Sentosa International menyamarkan perekrutan mitra baru dengan mencampurnya dengan pembelian lisensi bisnis aplikasi Paytren sehingga mereka sering mengatakan bahwa penghasilan para mitra adalah dari komisi penjualan lisensi aplikasi Paytren. Tapi pada faktanya, aplikasi sejenis berharga 0 rupiah dengan manfaat yang lebih besar dibanding aplikasi Paytren, terutama manfaat harga penjualan pulsa telpon yang lebih murah, bahkan setelah harga produk yang sama di Paytren telah dipotong dengan apa yang mereka sebut ‘Cashback’. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PT Veritra Sentosa International menjual produk dengan harga yang tidak layak dan tidak wajar, yang melanggar ketentuaan dalam Peranturan Menteri Perdagangan RI No. 32/M-DAG/PER/8/2008 Pasal 2 huruf f, dimana perusahaan penjualan langsung berjenjang harus memiliki barang dan/atau jasa yang nyata dan jelas dengan harga yang layak dan wajar.

PT Veritra Sentosa International juga menjual puluhan kemitraan sekaligus dalam apa yang mereka sebut lisensi titanium yang adalah melanggar Peranturan Menteri Perdagangan RI No. 32/M-DAG/PER/8/2008 Pasal 21 huruf f, dimana perusahaan yang telah memiliki SIUPL dilarang menerima pendaftaran keanggotaan sebagai mitra usaha dengan nama yang sama lebih dari 1 kali.

Lebih jauh lagi, terkait dengan sertifikat dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan PT Veritra Sentosa International telah memenuhi prinsip syariah, PT Veritra Sentosa International, pada faktanya, melakukan praktek bisnis yang mengandung unsur ghoror dengan menjual lisensi yang disertai dengan iming-iming penghasilan menjadi mitra yang adalah sebuah ketidakpastian.

PT VSI memang bukanlah satu-satunya perusahaan yang berskema piramida yang banyak beroperasi di Indonesia dan membodohi masyarakat dengan sistem penjualan langsung berjenjang palsu. Tetapi PT Veritra Sentosa Indonesa menjadi simbol dari maraknya skema tersebut di Indonesia, dilihat dari skalanya dan upayanya untuk mendapat legitimasi dari berbagai pihak.

Untuk alasan tersebut, kami meminta kepada pihak-pihak yang kami sebutkan diatas untuk tidak memberi dukungan dan legitimasi bagi PT Veritras Sentosa Indonesia untuk menjalankan bisnisnya dengan cara mencabut izin usaha penjualan langsung berjenjang, mencabut sertifikat syariah dan tidak memberikan izin penyelenggara uang elektronik selama PT VSI masih menjalankan skema Piramida atau menjual produk lain dengan merk yang sama dan menjalankan skema piramida.



Hari ini: M NUR mengandalkanmu

M NUR S membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Gubernur BI (Bapak Perry Warjiyo): Kemendag, BI, DSN MUI, Hentikan Legitimasi Skema Piramida Paytren!!!". Bergabunglah dengan M NUR dan 243 pendukung lainnya hari ini.