Sukseskan Raperda Pengutamaan Bahasa Negara di Provinsi Banten

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


Halo, Sahabat Literasi!
Petisi ini dibuat atas kerja sama Kantor Bahasa Banten dan Duta Bahasa Provinsi Banten 2019 untuk menjadi representasi masyarakat yang peduli terhadap penggunaan bahasa Indonesia di provinsi Banten yang berlandaskan kepada:

  • UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
  • Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
  • Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pejabat Negara Lainnya.
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah
  • Undang Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka perlulah disampaikan mengenai pentingnya pemartabatan bahasa Indonesia di ruang publik
  • Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan pemberian dukungan terhadap upaya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan sastra daerah berupa penjabaran kebijakan nasional ke dalam kebijakan daerah.
  • Kongres Bahasa Indonesia XI diselenggarakan di Jakarta kemarin (tanggal 28—31 Oktober 2018) telah menghasilkan 22 rekomendasi, diantaranya Pemerintah daerah harus berkomitmen dalam pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara di ruang publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan lembaga-lembaga pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan layanan publik, pemerintah harus meningkatkan dan memperluas revitalisasi tradisi lisan untuk mencegah kepunahan, pemerintah dan pemerintah daerah harus mengintensifkan pendokumentasian bahasa dan sastra daerah secara digital dalam kerangka pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra, pemerintah daerah harus mengembangkan sarana kebahasaan dan kesastraan bagi penyandang disabilitas, pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat harus meningkatkan kebanggaan berbahasa Indonesia dalam berbagai ranah kehidupan seiring dengan peningkatan penguasaan bahasa daerah dan bahasa asing.

Sayangnya, fenomena Xenoglosofilia (bangga atau lebih menyukai istilah asing) telah terjadi di masyarakat Banten, termasuk di lembaga-lembaga pemerintahan (seperti dalam penulisan papan nama dan kain rentang) yang semakin mengindikasikan adanya ketidak pedulian masyarakat, terlebih pemerintah dalam pengutamaan bahasa Indonesia yang juga sebenarnya merupakan tindakan taat hukum.

Maka, provinsi Banten haruslah membuat Peraturan Daerah yang memperkuat regulasi yang sudah ada mengenai penggunaan bahasa Indonesia serta permartabatannya di ruang publik. Regulasi ini dibuat untuk memberikan kekuatan lebih, sesuai otonomi yang diberikan kepada daerah masing-masing.

Mari dukung penggunaan bahasa negara kita!
Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing!
Salam Literasi!