Lubang Tambang Bukan Warisan Tapi Ancaman

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


LUBANG TAMBANG BUKAN WARISAN TAPI ANCAMANP

Dalam waktu satu bulan korban meninggal g di lubang tambang 3 orang. Dan kami belum melihat tindak tegas dari pihak terkait persoalan ini. 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyebutkan Kaltim memiliki potensi 42,54 miliar ton batu bara, dengan cadangan sekitar 12,45 miliar ton dan produksi mencapai 235,80 juta ton. Kementerian ESDM (Mei 2017) menyatakan terdapat 1.181 IUP di Kaltim, diantaranya terdapat 1.143 IUP batu bara. Dari jumlah tersebut, setidaknya terdapat 826 izin pertambangan batu bara yang tidak clean and clear (CnC) dengan luas 2,4 juta hektare, berdasarkan kriteria dalam Permen ESDM No. 43 tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Hingga saat ini, masih belum ada pencabutan perijinan pertambangan yang tidak CnC oleh Pemprov Kaltim. Pun ketika sudah diterbitkan sertifikat CnC, senyatanya masih ada tumpeng tindih lahan yang ditemukan di tingkat tapak.

Sampai saat ini sudah ada 31 orang yang menjadi korban di lubang tambang. Apakah saat ini sudah ada ketegasan dari pemerintah baik solusi atau sanksi serta penegakan hukum kepada perusahaan yang tak bertanggung jawab.

1. Menuntut pemerintah untuk mengusut tuntas peristiwa tewasnya 31 anak-anak akibat lubang tambang yang tidak di reklamasi pasca penambangan.

2. Menuntut pemerintah untuk melakukan penegasan terhadap regulasi hukum yang telah mengatur tentang reklamasi atau penutupan lubang tambang secara permanen agar tidak menimbulkan keruskan atau efek jangka panjang kepada perusahaan-perusahaan tambang.

3. Menuntut pemerintah untuk beritindak tegas kepada perusahaan tambang yang lalai dalam menjaga kawasan daerah pasca penambangan dan juga mencabut izin tambang yang ilegal seperti yang telah dijanjikan dahulu.

4. Menunut pemerintah untuk memberikan jaminan ruang lingkup yang aman bagi masyarakat kaltim.

Persoalan banyaknya nyawa yang meninggal di lubang tambang ini menambah daftar panjang masalah Pemprov dalam penyelesaian masalah lubang tambang. Pemprov seharusnya bisa mengatur tata kelola SDA untuk kesejahteraan rakyat dan mencabut izin yang bermasalah serta menyengsarakan rakyat. Tetapi, sampai sekarang pemprov malah membiarkan korban terus berjatuhan di lubang mematikan tanpa ada tindakan tegas berupa regulasi dan tindakan hukum. Jelas, bertentangan dengan UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba dan UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pemerintah harus segera mengeluarkan sikap dan upaya bukan hanya sekedar prihatin. Ini adalah bukti gagal pemerintah melindungi masyarakat dari cengkraman para pengusaha modal yang gagah berani merusak lingkungan.



Hari ini: Sylva Mulawarman Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman mengandalkanmu

Sylva Mulawarman Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Gubenur Kalimantan Timur : Tambang Bukan Warisan Tapi Ancaman". Bergabunglah dengan Sylva Mulawarman Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman dan 296 pendukung lainnya hari ini.