Petitioning Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono and 18 others
1 response

Gub. @Sarundajang2014 & Bupati Sompie Singal: Tolak tambang di pulau kecil. Selamatkan Pulau Bangka – Sulut!


Kabar rencana tambang PT MMP di Pulau Bangka kudengar pada saat awal 2013 aku ke sana untuk ke-2 kalinya. Obrolan divers abis nyelem. Langsung loncat aku! I said NO WAY!!! Tidaaakkk !!!

(Click here for English version!)

'1st time ku ke Bangka Island waktu “diving trip” ku ke Manado. Rencananya diving di Bunaken, Manado Tua, Lembeh. Tapi temen bilang “Kamu harus pergi ke Pulau Bangka!” langsung mikir Bangka-Belitung ternyata deket aja dari Manado! ;) langsung menuju kesana! Itu Maret 2012

Sekarang sudah ke-4X-nya aku ke Bangka! Alamnya bagus, cantik, bawah laut-nya salah satu yang terbaik! soft coralnya bikin warna lautnya biru muda. Dan kecil banget! Sesuai peraturannya*, pulau yang dibawah 200.000 hektar ga boleh ditambangi. Dan pulau ini luasnya 4700 hektar! Jadi kalo bener jadi pertambangan PT MMP (Mikgro Metal Perdana) itu, udah jelas ilegal!

Gubernur Sulawesi Utara, Harry Sarundajang, selalu bilang kalo dia akan jadi gubernur hijau! Bupati Sompie Singal juga harus bertanggung jawab! Petisi ini aku buat untuk dorong mereka menyelamatkan pulau Bangka dan stop tambang itu. We have to save it!

Terakhir aku ke sana, lebaran. Muter ke kampung-kampung yang tadinya aku gak bakalan kebayang akan ke situ. Setelah ngobrol-ngobrol, subhanallah mereka udah ratusan, maybe ribuan taon kali tinggal di situ.

Hampir seratus persen penduduk melawan rencana penambangan. Mereka fight (semampunya) untuk jangan sampe ada penambangan di Pulau Bangka. Mereka tau betul lautnya bisa rusak berat, akhirnya penghidupan sebagai nelayan ya hancur. Dan penduduk juga tau tentang bentuk pulau itu, kalo sampe di tambang, bisa patah dan tenggelam.

# Rugi besar kalau penambangan datang ke pulau itu. # Ayo maju. Jangan takut. Jangan mundur. Ajak teman dukung petisi ini, tolak tambang PT MMP di Pulau Bangka!

Dari sisi environmental-nya: limbahnya akan banyak banget, dari sungai terus ke laut. Terumbu karang akan hancur, dan ikan akan hilang. 

Sisi sosialnya: Otomatis kalo ikannya hilang, mata pencaharian nelayan juga hilang! Belom lagi penduduk akan digusur, ntah kemana. Kita tau lah.. Seumur hidup tinggal di 1 tempat tiba-tiba pindah, harus cari kerjaan lagi, bangun kehidupan baru lagi.

Itulah kenapa penting banget kita support Pulau Bangka dan penduduknya. Sekarang sih Pulau Bangka, besok pulau-pulau yang lain, lama-lama habis semua alam kita! 

# Makasih ya untuk dukung #SaveBangkaIsland

Kaka “Slank”

 

—————————————————————————————————

*Undang-undang terkait: 

— UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Menetapkan larangan aktivitas bisnis atas Pulau Bangka dan kesatuan ekosistem sekitarnya karena ia masuk kategori wilayah pulau-pulau kecil (di bawah 200.000 Ha).

— UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. Mewajibkan Bupati (Minahasa Utara) untuk membuat Analisa Resiko Bencana atas rencana pertambangan tersebut;

— UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mewajibkan Bupati (Minahasa Utara) untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Minahasa Utara sebagai landasan pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten Minahasa Utara. Dokumen AMDAL harus jadi landasan pemberian izin usaha pertambangan dan menyampaikan ke publik secara resmi dan terbuka;

— UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Mewajibkan Bupati (Minahasa Utara) untuk tidak menutup-nutupi informasi terkait kebijakan yang dikeluarkan terkait PT. Mikgro Metal Perdana.

—————————————————————————————————

 

Kampanye Media Sosial #SaveBangkaIsland

Dukung juga kami melalui Facebook: www.facebook.com/groups/SaveBangkaIsland

Dukung juga kami melalui Google+www.gplus.to/SaveBangkaIsland

Ikuti juga kami melalui Twitterhttps://twitter.com/SaveBangka

Video lainnya: www.youtube.com/user/SaveBangka 
dan vimeo.com/SaveBangkaIsland

Adalah kampanye gabungan antara: Kaka SLANK, Greenpeace, Change.org, WALHI Friends of the Earth Indonesia, AMMALTA Aliansi Masyarakat Menolak Limbah Tambang, LMND Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Sulut & Tunas Hijau.

Informasi lebih lanjut dan hubungi: dhenokpratiwi@gmail.com

Letter to
Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono
WWF Indonesia Lida Pet Soede
USAID - RDM Asia/REO Winston Bowman
and 16 others
WWF Indonesia Veda Santiadji
Operational Director WWF Indonesia Nazir Foead
Ditjen Pulau-Pulau Kecil KKP Agus Dermawan
USAID Renerio Acosta
USAID Katherine O Valdez
USAID Harry Lipper
USAID Alfred Nakatsuma
Tristam Perry
Maurice Knight
Dr. Stacey Tighe
Marine Program Director - WWF Wawan Ridwan
Marine Program Director - Conservation International Dr. Tiene Gunawan
Menteri ESDM RI Jero Wacik
Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang
Bupati Minahasa Utara Sompie Singal
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
27. September 2013

Pada World Ocean Conference di Manado tahun 2009, sebagai tuan rumah dan salah satu pendiri, negara ini diwakili oleh pak Presiden mendukung dan menandatangani Deklarasi Pemimpin untuk Komitmen Prakarsa Segitiga Terumbu Regional, dengan sebuah visi yang berani, dan tindakan yang kongkrit untuk konservasi sebuah area yang merupakan rumah dari salah satu kehidupan laut terkaya di dunia. Deklarasi itu disebut sebagai era baru dalam konservasi kehidupan laut dan pantai untuk segitiga terumbu. Juga disebut sebagai kemajuan terpenting dalam sejarah konservasi kehidupan laut.

Deklarasi ini mengikat 6 pemerintahan untuk mengambil tindakan cepat dalam mengatasi ancaman terhadap kehidupan laut, pantai, dan ekosistem pulau-pulau kecil dalam area segitiga terumbu. Pada saat ini 2 program 5-tahun besar dengan total lebih dari 100 juta dolar (ADB/GEF: $63 juta; USAID: $40 juta) sedang mendukung Prakarsa Segitiga Terumbu (Coral Traingle Initiative).

Kita juga berkomitmen untuk mendirikan 20 juta hektar taman nasional laut di Indonesia sebelum tahun 2020. Hal-hal inilah mengapa Pak Presiden mendapatkan “Valuing Nature Award” dari The Nature Conservancy, World Resource Institute (WRI) dan World Wildlife Fund (WWF).

Komitmen-komitmen ini sedang mendapatkan ancaman, dan kami masyarakat Indonesia mendorong Anda-Anda dalam menyelamatkan Pulau Bangka di Sulawesi Utara dari ancaman pertambangan bijih besi yang ilegal dari perusahaan China PT MMP.

Pada 2007, Anda Pak Gubernur Sarundajang, menyatakan diri Anda sebagai “Gubernur Hijau”. Anda juga pernah mengatakan bahwa “pertambangan dekat dengan situs-situs pariwisata (Taman Nasional Laut Bunaken), daerah perikanan, dan Pusat Konservasi Alam (Tangkoko). Jika saya menyetujui rencana ini, bagaimana masa depan mereka?” Anda juga menyebutkan bahwa pengizinan pertambangan ini tidak sejalan dengan World Ocean Conference. Namun, pernyataan ini berkontradiksi dengan kenyataan dimana rencana pertambangan di Pulau bangka terus berjalan.

Kami meminta kepada Anda semua untuk menghentikan pemfasilitasian pertambangan bijih besi dan lainnya pada Pulau kecil seperti Bangka di Minahasa Utara.

Putusan Pengadilan Tinggi Administratif di Makassar pada Maret 2013 yang telah menginstruksikan pembatalan izin-izin eksplorasi oleh PT. Mikgro Metal Perdana (PT. MMP), belum ditindaklanjuti sama sekali. Ratusan protes warga Bangka dan sekitarnya, yang sama sekali menolak pertambangan ini, tidak didengar. Saat ini, warga desa Kahuku yang telah tinggal di situ selama beberapa generasi terancam penggusuran. Dan semua ini untuk sebuah pabrik besi yang akan dibangun pada pulau yang sangat kecil ini dengan sumber air yang terbatas.

Fakta-fakta ini adalah sebuah kemunduran yang luarbiasa dalam upaya-upaya konservasi yang kita semua telah berkomitmen, dipimpin olah Pak Presiden melalui pendirian CTI.

Perusahaan millik negara China, PT. Mikgro Metal Perdana, telah meremehkan penegakkan hukum kita dan menunjukkan ketidakseriusan kita bukan hanya dalam perjanjian-perjanjian internasional kita, tapi juga Undang-Undang kita, khususnya UU No. 27/2007, yang melarang pertambangan mineral dan metal pada pulau-pulau kecil seperti Bangka. Sedangkan pulau Bangka hanya berjarak 34 km dari kantor sekretariat regional CTI, di Manado, yang akan menyelenggarakan World Coral Reef Conference di Manado, 2014.

Sesuai dengan UU No. 4/2009, izin pertambangan hanya berlaku pada area seluas antara 5000 hektar sampai 100.000 hektar. Padahal luas area Pulau bangka hanya sekitar 4700 hektar. UU ini juga menyebutkan bahwa pendapat publik harus dipertimbangkan. Sekitar 95% warga pulau Bangka dan sekitarnya seperti Kinabahutan, Talisei, dan Gangga, yang berjumlah 4500 penduduk, dengan sepenuhnya telah menolak rencana pertambangan ini. Hak dari 4500 orang ini telah dilanggar.

UU No. 10/2009 melarang pengrusakan situs yang telah dinyatakan sebagai daerah potensi pariwisata. Pulau Bangka telah dikenal dan dimasukkan dalam Rencana Strategis Pariwisata Nasional untuk destinasi penyelaman dunia. Pertambangan akan menghancurkan potensi ini sepenuhnya, dan juga tetangganya Taman Laut Nasional Bunaken, dan Selat lembeh.

Apabila Anda-Anda tidak menghentikan rencana pertambangan ini, bukan hanya akan mengancam penduduk lokal, tapi juga penduduk yang ada disekitarnya, kehidupan pantai, hutan bakau yang dilindungi, terumbu karang, dan satwa-satwa laut terlindungi.

Pulau Bangka adalah bagian dari industri pariwisata Sulawesi Utara, yang menyokong kehidupan dan kesejahteraan ribuan orang. Penambangan di daerah tersebut akan menimbulkan efek-efek negatif yang besar terhadap ekonomi dan perkembangan berkelanjutan di daerah tersebut. Di jangka panjang, Sulawesi Utara bisa hilang dari peta pariwisata laut. kalau ini terjadi, ribuan lebih akan kehilangan penghidupannya selamanya.

Bapak-bapak sekalian, rencana penghancuran Pulau Bangka, berlawanan dengan prinsip-prinsip deklarasi CTI. Kami, bersama komunitas internasional meminta Anda untuk menepati janji Anda, dan melaksanakan prinsip-prinsip dari deklarasi pemimpin CTI.

Potensi kehancuran dari Pulau Bangka bukan hanya isu yang penting bagi daerah lokal atau bahkan nasional, tapi penyelamatan pulau ini adalah sebuah mandat dunia, dan terutama mandat pribadi Anda.

Terima kasih atas perhatiannya, dan kami tunggu respon positive dan keputusan yang tegas dalam hal ini.