Revolusi Perjanjian Kemitraan Angkutan Sewa Khusus

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Melihat praktek yang terjadi pada transportasi online, pelanggaran perjanjian kemitraan transportasi online di dominasi kebijakan sepihak yang dilakukan perusahaan aplikasi.  Dari sejak awal lahirnya, mitra tidak pernah di berikan perjanjian kemitraan yang memenuhi unsur kesepakatan/perjanjian sebagaimana diatur dalam regulasi. Lemahnya posisi mitra menjadikan perusahaan aplikasi bertindak sewenang-wenang. Salah satu contoh adalah soal Pemutusan Mitra (PM). Seringkali PM dilakukan hanya dengan indikasi tanpa melakukan proses klarifikasi. Padahal dalam Peraturan Mentri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 di maklumatkan tentang tahapan Pemutusan Mitra. Namun dalam prakteknya aturan ini mendapatkan pengabaian dari perusahaan aplikasi.

Sesuai sesuai amanat PERKOM Nomor 01 tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, pasal 3 huruf (e), bahwa salah satu fungsi KKPU adalah Pengawasan terhadap hubungan kemitraan. Untuk itu mari bersama-sama mendorong pemerintah melalui lembaga Komisi Pengawasan Persaingan USaha (KPPU) untuk membenahi PERJANJIAN KEMITRAAN antara perusahaan aplikasi dan penyedia jasa angkutan sewa khusus (Mitra) dengan berpartisipasi mendukung petisi ini.

 

Salam Juang,

Driver Online Individu Indonesia