Permohonan penutupan sementara bandara dan pelabuhan

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Salam sy Evans Hasibuan S.H (Managing Partners  Hasibuan & Partners) akan mengajukan Permohonan Terbuka kepada Forkompinda Prov NTB untuk mengambil kebijakan menutup sementara operasi bandara Internasioal ZAM khusus untuk angkutan penumpang komersil baik yang keluar ataupun masuk. Dengan mempertimbangkan perkembangan virus covid 19 di ntb baik ODP PDP dan Positif covid 19.. bila melihat riwayat Pasien positif Covid 19 yang sudah melakukan perjalanan dari luar kota baiknya Pemda sudah bisa mulai mempertimbangkan kebijakan ini untuk memutus rantai penyebaran virus ini, karna kita tdk pernah tau siapa Carier yang datang dr luar kedaerah kita, minimal ini juga untuk membantu tim medis biar bisa terfokus menangani para Pasien ODP PDP dan positif corona yang sudah ada di ntb, jgn kita membuat seruan diam dirumah tp kita membiarkan virus datang dr luar, ini sama saja seperti bom waktu yang siap meledak. Kita ketahui bersama memang Kebijakan penutupan ada di tangan Kementrian Perhubungan Angkutan Udara, namun Pemda bisa mengajukan permohonan kekementrian untuk menjadi bahan evaluasi kementrian perhubungan angkutan udara..

Dan kita sebagai masyarakat juga berhak untuk mengajukan permohonan seperti yang tercantum dalam UU Penerbangan BAB XX Pasal 396 ayat (2) poin D, yang mengatur peran masyarakat yang bunyinya adalah " Menyampaikan Pendapat dan Pertimbangan kepada Pejabat yang berwenang terhadap kegiatan penyelenggaraan penerbangan yang mengakibtkan dampak penting terhadap lingkungan", kegiatan pengangkutan penumpang juga merupakan kegiatan penerbangan dimana dampak pada lingkungan adalah adanya kemungkinan penumpang yang bisa jadi merupakan carier virus covid 19 yang mempengaruhi penyebaran virus di ntb. Sudah sepantasnya Pemda mempertimbangkan kebijakan ini walaupun kita tau akan ada pro kontra terhadap kebijakan ini, tapi itulah tugas dan tanggung jawab dr pemangku kebijakan tinggal kita lihat apakah kita memikirkan kepentingan keselamatan dan kesehatan warga NTB atau memikirkan kepentingan pihak2 tertentu.

Pemda mempunyai dasar hukum untuk mengambik kebijakan tersebut,

Dasar hukum yang dapat digunakan oleh kepala daerah adalah Pasal 65 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi :

"Kepala daerah berwenang mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat."

Pasal tersebut memberikan legitimasi kepada kepala daerah untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam keadaan mendasak yang dibutuhkan daerahnya seperti penanganan wabah Covid-19, walaupun secara koordinasi bertentangan dengan kebijakan pusat.

Ini bukanlah sensasi, tetapi kepedulian dari wabah global & kasus yang sudah terlihat juga merupakan kesadaran bersama mitra hukum, pengusaha, media & ormas terkait.
Terimakasih teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu mengisi petisi ini. Jaga diri & keluarga serta sama-sama kita minta kepada Tuhan YME agar segera dijauhkan dari wabah ini.