PAK MENKES DAN BU KABPOM, MOHON TERTIBKAN PEREDARAN OBAT DILUAR SARANA KEFARMASIAN!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.000.


Sebentar lagi tahun 2019 akan berakhir, namun tetap saja tingkat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Indonesia masih belum memadai. Oleh karena itu, pemerintah masih berusaha agar lebih meningkatkan kembali kesehatan masyarakat dengan berbagai program peningkatan kesehatan, salah satunya ialah melalui Indonesia Sehat 2025. Karakter masyarakat yang diharapkan pemerintah dalam Indonesia Sehat 2025 ini adalah perilaku yang bersifat aktif untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan, mencegah resiko terjadinya penyakit, dan melindungi diri dari ancaman penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Salah satu Ancaman kesehatan di Masyarakat adalah Peredaran Obat yang tak terkendali.

Sudah rahasia umum obat adalah komoditas “basah” yg diperebutkan banyak kalangan. Sehingga terjadi tak terkendalinya peredaran obat. Banyak obat bebas, bebas terbatas, prekursor , termasuk obat keras, diperjualbelikan bebas oleh orang ataupun badan usaha yang tak berhak atau menyalahi regulasi. Meski berlangsung puluhan tahun, belum ada upaya serius pemerintah menegakkan aturan peredaran obat diluar sarana Kefarmasian.

Penelusuran anggota Farmasis Indonesia Bersatu (FIB) hingga Minggu terakhir Desember 2019,  di sejumlah pasar, warung, minimarket, pedagang kaki lima, toko obat, dan toko daring, di Jakarta, Surabaya, Semarang dan Bandung menunjukkan mudahnya memperoleh obat. Kemudahan itu membuka peluang besar, Peredaran Obat Setelan, Obat tradisional ber BKO, peredaran obat palsu, obat kedaluwarsa, obat tanpa izin edar, hingga obat-obatan yang mengandung bahan berbahaya.

Berbagai jenis obat bebas , bebas terbatas dan prekursorpun pun mudah didapat. Meski obat bebas, dan bebas terbatas, sesuai regulasi, Hanya Apoteker dan TTK yang  boleh melayani/menjual di  Apotek dan Toko Obat. Nyatanya, banyak warung dan minimarket bebas menjualnya. Selain itu, banyak tenaga kesehatan bisa memberi obat (dispensing) langsung ke pasien meski mereka tak punya sarana dan tenaga kefarmasian. Salah satu resikonya adalah pemberian Antibiotik yg tidak rasional, sehingga bisa meningkatkan resistensi Antibiotik di Masyarakat.

Di beberapa lokasi , obat dijual dalam bungkusan plastik tanpa merek yang dikenal dengan sebutan "setelan". Setiap bungkusan setelan berisi beberapa pil, tablet, atau kapsul, yang umumnya untuk mengobati penyakit tertentu, seperti rematik dan asam urat. Meski penjualan setelan itu juga dilarang, obat model itu mudah ditemukan di warung, pedagang kaki lima, dan toko obat . "Saya mendapat obat ini dari sales Keliling,dan Freelance " kata Suzana (22/12), pemilik warung di sekitar Pasar di kawasan Pramuka, Jakarta Pusat, yang dikenal sebagai sentra penjualan obat dan alat kesehatan.

Regulasi sudah dibuat sedemikian rupa, Namun pola penjualan dan distribusi obat diluar sarana kefarmasian yang serampangan serta perilaku masyarakat yang mau mudah mendapat obat dan sembuh dengan cepat atau lambat akan menyebabkan bom waktu bencana kesehatan di Masyarakat. Dan Goal Indonesia sehat 2025 hanya akan menjadi harapan kosong.

Pak Menteri, Apoteker sanggup mengawal Swamedikasi yang dilakukan masyarakat melalui sarana resmi, sehingga masyarakat dapat terlindungi dengan mendapatkan obat yang aman dan efektif. Beri Apoteker kewenangan mengawal swamedikasi yang dilakukan Masyarakat. Kami yakin kehadiran Apoteker akan meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat dan menurunkan defisit BPJS Kesehatan... Cito Pak Menkes… Cito Bu KaBPOM...

Hormat Kami

Farmasis Indonesia Bersatu (FIB)