Bantu Kami Melawan Privatisasi Hutan Mangrove di Kel. Kabonga Besar Donggala Sulteng.

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


Salam Lestari. 

Sebuah kawasan ekowisata mangrove di Kelurahan Kabonga Besar telah digugat oleh seorang pengusaha sekaligus mantan anggota DPRD Kabupaten Donggala terhadap pengurus KTH Gonenggati Jaya pada bulan September 2019 di Pengadilan Negeri Donggala. Setelah melalui proses persidangan, pada tanggal 11 Februari 2020, PN Donggala memutuskan mengabulkan permohonan penggugat atas mangrove seluas ±15.000 M2 sesuai Akta Jual Beli Nomor: 10/XII/1984, yang terletak di Kelurahan Kabonga Besar Kabupaten Donggala.

Atas putusan ini masyarakat menyatakan banding karena memiliki hak penuh atas pengelolaan kawasan hutan mangrove tersebut karena pada awalnya kawasan tersebut adalah milik desa yang dipinjam oleh seorang pengusaha atas persetujuan Kepala Desa tokoh-tokoh masyarakat untuk membuat empang dengan sistem bagi hasil namun di perjualbelikan oleh peminjam tanpa sepengetahuan Kepala Desa maupun masyarakat. Selain itu, KTH Gonenggati Jaya sebagai pengelola kawasan hutan mangrove tersebut merupakan organisasi legal berdasarkan SK Nomor: 001/KTH-GONENGGATI JAYA/KB/2015 sekaligus diakui dan berada dibawah binaan KPH Banawa-Lalundu Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.

Masyarakat Kabonga Besar menilai putusan tersebut cacat hukum dan menduga PN Donggala “masuk angin”. PN Donggala sama sekali tidak memperhatikan UU No. 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, PERMEN KP No. 50 Tahun 2019 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Donggala, Buol, Toli-toli dan Perairan Sekitarnya di Sulawesi Tengah, Perda RZWP3K No. 10 Tahun 2017 dan Perda No. 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove, dimana pada prinsipnya semua aturan-aturan diatas menegaskan bahwa kawasan hutan mangrove Kabonga Besar merupakan kawasan konservasi dan tidak untuk dimiliki secara pribadi.

Kemudian didalam Perda RTRW  Kabupaten Donggala No. 1 Tahun 2012 dan Perda RTRW Provinsi Sulawesi Tengah No. 8 Tahun 2013 menyatakan bahwa kawasan hutan mangrove Kabonga Besar berada dalam kawasan perlindungan setempat dengan jarak 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Berdasarkan hal itu, para pemerhati lingkungan yang tergabung dalam Front Rakyat Peduli Pesisir memandang perlu adanya sebuah gerakan bersama untuk bersolidaritas mendukung masyarakat Kelurahan Kabonga Besar mempertahankan hak atas pengelolaan hutan mangrove tersebut.

Sebab, bagi masyarakat Kabonga Besar, hutan mangrove tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kawasan konservasi ekosistem mangrove dan laut akan tetapi telah memberikan dampak sosial ekonomi dengan mengelola ekowisata mangrove serta menjadi ruang pemberdayaan masyarakat khususnya pemuda setempat.

Kemudian dari aspek kebencanaan, mangrove di Kabonga Besar terbukti telah menjadi tembok alami saat terjadi bencana tsunami pada 28 September 2018. 

Adapun tujuan dari gerakan ini yaitu;

Pertama, mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah dan Dinas terkait untuk terlibat mengawal kasus ini dikarenkan aturan-aturan (UU & Permen, Perda) telah dilanggar oleh PN Donggala.

Kedua, mendesak Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk membatalkan Putusan PN Donggala Nomor :26/Pdt.G/2019/PN Dgl yang telah memenangkan gugatan pengusaha untuk memiki kawasan hutan mangrove secara privat. 

Ketiga, memberikan edukasi kepada masyarakat secara luas mengenai pentingnya kawasan hutan mangrove dalam menjaga kelestarian  ekosistem laut dan ruang hidup masyarakat pesisir sekaligus memberi peringatan terhadap siapapun untuk tidak melakukan perusakan maupun privatisasi mangrove.

Terimakasi.

Salam Lestari