DUKUNG MAHASISWA UNSOED MENOLAK LIBERALISASI, KOMERSIALISASI, DAN PRIVATISASI PENDIDIKAN!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 2.500.


Pendidikan kini menjadi komoditas layaknya barang dagang. Pada sektor pendidikan tinggi, berbagai kebijakan dimunculkan untuk melanggengkan praktik-praktik liberalisasi, komersialisasi, dan privatisasi pendidikan. Hingga kini upaya menghilangkan tanggung jawab pemerintah terhadap pendidikan seakan terus dilakukan. Kini Unsoed pun ikut ambil bagian dalam melaksanakan praktek liberalisasi dan komersialisasi pendidikan dengan diterapkannya Uang Pangkal yang jumlahnya tak sedikit pada mahasiswa yang lolos di jalur Mandiri 2018/2019 nanti. Saat ini kita bisa memahami bahwa perguruan tinggi menjadikan pendidikan sebagai barang yang diperjual-belikan yang mengakibatkan susahnya masyarakat mengakses pendidikan, terutama masyarakat menengah kebawah.

Hal ini bermula sejak Indonesia menyetujui pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) lewat UU No. 7 tahun 1994 menjadi awal mula pendidikan Indonesia diperdagangkan, pasalnya dalam perjanjian GATS (General Agreement on Trade in Services) pendidikan menjadi salah satu dari 12 sektor jasa yang diperdagangkan termasuk kesehatan, keuangan, transportasi, lingkungan dll. Pasca hal tersebut praktik-praktik liberalisasi, komersialisasi, dan privatisasi pendidikan di Indonesia semakin gencar dilaksanakan. Hal tersebut pula yang menyebabkan hak-hak masyarakat untuk mengakses pendidikan dasar hingga jenjang perguruan tinggi menjadi makin sulit.

Status UNSOED yang kini merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) yang notabennya harus berorientasi untuk melayani masyarakat pada teknisnya malah memberatkan calon-calon mahasiswa baru. Faktanya, UNSOED melalui jalur SPMB melakukan praktik penyelenggaraan pendidikan yang tidak berkeadilan dan diskriminatif, yang bertentangan dengan UU Dikti No. 12 tahun 2012 BAB II bagian kesatu pasal 6 poin b yaitu; pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa.

Pasalnya peserta SPMB UNSOED yang telah lolos dipaksa atau diharuskan membayar uang pangkal yang besarannya mencapai 300 juta, bukan jumlah yang sedikit tentunya. Secara tidak langsung UNSOED mematok jalur SPMB sebagai seleksi yang hanya ditujukan untuk “orang gedongan” dan membatasi “orang kecil”, padahal tidak ada dalam perundang-undangan manapun yang menjelaskan bahwa SPMB merupakan jalur masuk untuk orang yang menengah keatas.

Padahal di tahun 2012 dan 2016 telah terjadi aksi yang sangat luar biasa terkait hal ini, namun praktik-praktik liberalisasi dan komersialisasi akan pendidikan ternyata masih diterapkan di jalur SPMB tahun 2018/2019 ini, sangat ironis. Hal ini menunjukkan bahwa UNSOED tidak memiliki keseriusan untuk melayani masyarakat di ranah pendidikan yang notabennya PTN ini masih bersifat PTN-BLU atau PTN berbasis badan layanan umum yang harusnya memiliki orientasi kepada masyarakat. Secara yuridis SK Rektor tentang uang pangkal tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena uang pangkal tidak menemukan kejelasan definitif secara hukum, maka hal ini menunjukkan keboborkan pengelolaan sistem keuangan yang terjadi kampus kita tercinta.

Sebagaimana kita tau bahwa UKT (Uang Kuliah Tunggal) adalah satu-satunya sistem pembayaran yang telah diterapkan oleh UNSOED, yang artinya bahwa tidak ada lagi penarikan, sumbangan dan pembayaran yang lain lagi di luar penarikan UKT ini. Penetapan UKT itu sendiri bedasarkan surat edaran Dirjen DIKTI nomor 97/E/KU/2013 yang diterbitkan pada 5 Februari 2013. Maka, apabila ada penarikan di luar penarikan biaya UKT untuk mahasiswa ini bisa dikatakan sebuah komersialisasi pendidikan atau PUNGLI (Pungutan Liar).

Masih setuju dengan uang pangkal? biarkan sobat kecilku juga kuliah, jangan biarkan pendidikan ini di komersialisasi. Hidup mahasiswa!!

Maka dari itu kami dari Aliansi Soedirman Melawan mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Mencabut peraturan Rektor No: Kept. 945/UN23/PP.01.00/2018 tentang penarikan uang pangkal bagi mahasiswa jalur mandiri tahun 2018/2019

2. Akan terus konsisten dalam melawan liberalisasi, komersialisasi dan privatisasi pendidikan

3. Cabut UU - Perguruan Tinggi No. 12 tahun 2012 yang melegitimasi praktek liberalisasi, komersialisasi dan privatisasi pendidikan

*Tembusan : 

1. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo

2. DPR RI Komisi X bidang Pendidikan

3. Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi

4. Rektor Universitas Jenderal Soedirman



Hari ini: Aliansi Soedirman Melawan mengandalkanmu

Aliansi Soedirman Melawan membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "DUKUNG MAHASISWA UNSOED MENOLAK LIBERALISASI, KOMERSIALISASI, DAN PRIVATISASI PENDIDIKAN!". Bergabunglah dengan Aliansi Soedirman Melawan dan 1.958 pendukung lainnya hari ini.