TOLAK PERUSAKAN ALAM OLEH MOTOR TRAIL DI GUNUNG

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Pada tanggal 14 Juni 2020 s/d 15 Juni 2020 kami melihat sebuah unggahan pada jejaring sosial Instagram dari akun Instagram @monitapw dan @donitatapradita5 yang berisikan gambar aktifitas "trabas" menggunakan sepeda motor trail ke Gunung Sumbing, yang berada di Jawa Tengah dan ironisnya, aktifitas ini dilakukan ketika masih dalam masa pandemi dan jalur pendakian di gunung tersebut belum secara resmi dibuka. Setelah foto tersebut beredar luas di kalangan para pegiat pendakian gunung dan pelestari alam, jelas ini menimbulkan kegaduhan.

Dengan petisi ini, kami harap kepada pihak terkait; 

1. Bp. Ganjar Pranowo, selaku Gubernur Jawa Tengah untuk memberikan teguran dan sanksi tegas baik kepada pelaku aksi maupun pihak yang telah membiarkan aktifitas tersebut bisa terjadi.

2. Bp. Ganjar Pranowo, selaku Gubernur Jawa Tengah untuk menginstruksikan kepada seluruh pengelola jalur pendakian dan menginstruksikan agar pengelola jalur pendakian dapat melakukan sosialisasi khususnya kepada masyarakat sekitar pegunungan agar melarang keras aktifitas serupa, agar tidak terjadi kegaduhan yang lebih besar.

3. Bp. Ganjar Pranowo, selaku Gubernur Jawa Tengah untuk dapat memberikan sosialisasi kepada komunitas pegiat motor trail agar tidak memasuki kawasan hutan lindung, suaka margasatwa dan taman nasional, demi terjaganya ekosistem alami hutan.

Dan sebagai upaya pencegahan terjadinya hal serupa, kami mengharapkan sebuah kebijakan baru atau meralat kebijakan lama yang nantinya dapat diterapkan di seluruh gunung yang berada di Indonesia, misalnya :

1. Pembatasan tinggi maksimal jalur yang diperbolehkan untuk sepeda motor, khususnya bagi para penyedia layanan ojek gunung.

2. Pembatasan jumlah jalur pendakian pada satu gunung yang sama.

3. Pelarangan akses masuk jalur pendakian oleh sepeda motor yang jenis ban dan jalur pelintasannya dapat merusak struktur tanah.

4. Penyuluhan secara berkala kepada komunitas pegiat motor trail untuk tidak melintas di berbagai kawasan konservasi.

5. Pelarangan pembukaan jalur baru untuk kegiatan "trabas".

6. Pelarangan penggunaan jalur pendakian untuk kegiatan "trabas".

7. Tindakan dan sanksi tegas bagi siapapun yang melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Demikian, semoga menjadi pertimbangan untuk kelestarian ekosistem dan kenyamanan bersama.