Tolak Perluasan Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


Pernyataan Sikap

Forum Komunikasi Mahasiswa dan Masyarakat Banyuwangi (ForkoMM)

 

TOLAK PERLUASAN TAMAN WISATA ALAM (TWA) KAWAH IJEN MERAPI UNGUP-UNGUP

 

Kawasan hutan pegunungan Ijen secara geografis terletak antara 8°2’30” - 8°5’30” - 114°12’30 - 114°16’30” BT. Kawasan ini, di sebelah utara dibatasi oleh hutan lindung Gunung Remuk, dan di sebelah Barat di oleh jalan lintas Banyuwangi – Bondowoso. Di sebelah selatan dibatasi oleh aliran sungai Banyulinu dan sebelah timur dibatasi oleh Lereng Gunung Merapi.

 

Kawasan hutan pegunungan Ijen sudah sejak lama ditetapkan sebagai Cagar Alam (CA). Dasar hukum ditunjuknya kawasan pegunungan ijen sebagai CA adalah Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 46 tanggal 9 Oktober 1920 Stbl No. 736 dengan luas 2.560 ha. Selanjutnya, pada tanggal 10 Desember 1981 melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 10017/Kpts-II/Um/12/1981, sebagian dari kawasan CA Kawah Ijen ini difungsikan menjadi Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen dengan luasan  92 ha. Dan yang terbaru melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : 318/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2020 tanggal 30 Juli 2020 telah menetapkan sebagian CA Kawah Ijen Merapi Ungup-ungup diubah menjadi TWA seluas 214,12 ha. Dengan demikian luasan CA yang tersisa adalah 2.253,88 dan luasan TWA sebesar 306,12 ha.

 

Memang sangat miris, demi memenuhi hasrat pariwisata, Pemerintah dengan kebijakannya menurunkan fungsi kawasan Hutan yang sebelumnya berfungsi sebagai Cagar Alam (CA). Perubahan luasan TWA Kawah Ijen dari 92 ha menjadi 306,12 ha bukanlah luasan yang sedikit.

 

Mari kita lihat apa sebenarnya Cagar Alam itu? Apa dampak dari diturunkannya fungsi CA menjadi TWA? siapa yang lebih diuntungkan dari adanya TWA? Dan apa yang sebenarnya terjadi?

Berdasarkan UU No. 5/1990 pasal 1 ayat (10), Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Informasi terkait tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang khas yang berada di Kawasan CA Kawah Ijen bisa cek di:

https://www.google.com/amp/sbbksdajatim.org/amp/cagar-alam-kawah-ijen-merapi-ungup-ungup-2/ ,

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=10203757719118297&id=1078245619&set=a.10202579105053682

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3228820990516234&id+160853377313026

 

Keberadaan kawasan lindung dan kawasan suaka alam seperti cagar alam sangatlah dibutuhkan bagi keseimbangan ekologis sebuah pulau. Idealnya, agar ekologi sebuah pulau tetap seimbang maka 30 persen dari luasan pulau itu harus tetap sebagai hutan. Hutan—khususnya yang berstatus sebagai kawasan lindung dan/atau suaka alam—keberadaannya  diperlukan manusia (khususnya hutan Pulau Jawa) karena fungsi-fungsi yang diemban oleh hutan itu sendiri sebagai rumah terakhir satwa lindung berkembang biak, sebagai kawasan resapan air yang menjamin kesinambungan kebutuhan air penduduk P Jawa maupun kebutuhan pangan (karena pertanian pun membutuhkan keberlanjutan pasokan air).

 

Sayangnya, dari tahun ke tahun jumlah luasan hutan P. Jawa kian menyusut. Pada tahun 2006, Forest Watch Indonesia (FWI) mencatat luas hutan P. Jawa tinggal 11 persen. Sementara pada Agustus tahun 2016,  Departemen Hukum Lingkungan – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai penyelenggara “Forum Akademisi untuk Reposisi Tata Kelola Hutan Jawa” memiliki data jika luas hutan P. Jawa tinggal 3 juta hektar (kurang lebih 4,3 persen luasan pulau).

 

Dengan hutan seluas 4,3 persen dari luasan pulau, hutan P. Jawa harus menyangga kebutuhan pangan, air, dan oksigen kurang lebih 4.600 desa. Sayangnya, kondisi ini disikapi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan sikap yang jauh dari harapan. Susutnya hutan di Jawa yang semestinya disikapi dengan upaya menjaga kawasan lindung dan cagar alam yang tersisa, justru disikapi sebaliknya oleh KLHK. Lewat keputusan-keputusannya, KLHK justru mempermudah terjadinya alih fungsi kawasan lindung dan kawasan suaka alam.

 

Status lindung dan/atau status suaka alam atas sebuah kawasan, oleh penguasa dipandang sebagai penghalang kepentingan investasi. Karena itu, demi masuknya investasi, maka status lindung sebuah kawasan diturunkan. Kawasan lindung dikorbankan demi kepentingan modal. Hal ini pula yang terjadi dalam perluasan CA Kawah Ijen Merapi Ungup-Ungup.

 

Bagi kami, Forum Komunikasi Mahasiswa dan Masyarakat Banyuwangi (ForkoMM), sulit untuk tidak menghubungkan perluasan CA Kawah Ijen Merapi Ungup-Ungup ini dengan rencana pembangunan cable car (kereta gantung). Sebagai pengingat tentang rencana tersebut, sila klik:

https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4449762/pembangunan-kereta-gantung-di-gunung-ijen-tunggu-izin-klhk

 

Apakah hanya itu penetrasi investasi di kawasan Ijen? Sayangnya tidak! Selain berada di bawah bayang-bayang ancaman kepentingan investasi parawisata, Ijen juga berada dalam ancaman eksplorasi proyek panas bumi milik PT Medco Cahaya Geothermal (MCG) seluas 62.620 ha. Untuk mengingat proyek panas bumi milik PT MCG ini sila klik beberapa link berikut:

https://bisnis.tempo.co/read/434668/medco-eksplorasi-panas-bumi-di-gunung-ijen

 

https://m.detik.com/finance/energi/d-3641482/medco-kantongi-perpanjangan-izin-eksplorasi-panas-bumi-di-ijen

 

https://www.goegle.com/amp/amp.kontan.co.id/news/begini-penjelasan-medco-soal-semburan-uap-pada-pengeboran-panas-bumi-di-ijen

 

Berdasarkan pemikiran di atas, ForkoMM menilai bahwa dalam membuat keputusan perluasan TWA Kawah Ijen Merapi Ungup-Ungup ini, Pemerintah hanya mengedepankan sisi profit (kapital) tanpa mengindahkan keberadaan ekosistem, baik flora dan fauna serta keselamatan warga dari ancaman bencana alam.

Karena itu, dengan ini ForkoMM menyatakan sikap :

 

1. Menuntut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) untuk melakukan moratorium izin-izin alih fungsi kawasan lindung dan/atau suaka alam.

 

2. Menolak Perluasan Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen Merapi Ungup-Ungup

 

3. Menolak rencana pembangunan cable car (kereta gantung) di Cagar Alam (CA) dan/atau Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen Merapi Ungup-Ungup

 

4.  Mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera mencabut Surat Keputusan No. : 318/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang menjadi dasar perluasan TWA Kawah Ijen seluas 214,12 ha.

 

5. Mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk tidak memperpanjang izin eksplorasi panas bumi di kawasan pegunungan Ijen

 

6. Mendesak Gubernur Jawa Timur untuk membuat usulan pembatalan perluasan TWA di Kawah Ijen Merapi Ungup-Ungup kepada MenLHK

 

7. Mengecam keras kebijakan-kebijakan Bupati Banyuwangi yang justru mendorong percepatan alih fungsi kawasan lindung dan/atau kawasan suaka alam

 

Banyuwangi, 22 Agustus 2020

 

ForkoMM

 

-------------

Kontak atau komunikasi, sila DM ke instagram @forkomm_bwi : https://instagram.com/forkomm_bwi?igshid=7t3u26ffab9j

atau kirim email ke: forkommbwi@yahoo.com