PPKM telah berdampak begitu luar biasa bagi masyarakat NTB. Beberapa Minggu lalu pedagang Ampenan mengibarkan bendera putih tanda menyerah karena dagangannya sepi pengunjung. Okisgen pun mulai langka, hingga statment direktur RSUP NTB yang mengatakan bahwa oksigen harus dihemat seefisien mungkin mengingat kelangkaan oksigen yang terjadi. Pariwisata dikawasan sengiggi dan kute lumpuh total dan beberapa tempat usaha telah banyak yg memPHK karyawannya. Dari rentetan masalah tersebut, keuangan daerahpun (APBD NTB) mengalami penyesuaian. Hampir seluruh instansi daerah melakukan refocusing guna mengarahkannya pada hal2 lebih pokok.

Namun hingga detik ini, DPRD NTB tak pernah terdengar suaranya dalam upaya mengatasi pandemi covid 19 di NTB, baik secara kelembagaan maupun secara programatik. Utk itu, saya sebagai masyarakat NTB ingin menggunakan hak meminta informasi transparansi anggaran gaji dan tunjangan DPRD NTB selama musim pandemi covid 19, tentunya ini sesuai dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publi no 14 THN 2008. Transparansi gaji dan tunjangan ini diperlukan informasinya utk masyarakat utk mengetahui seberapa berpihak perwakilan rakyat kita didaerah. Sebab di tahun 2017-2018 saja gaji dan tunjangan DPRD NTB Menembus 60juta rupiah perbulan (Lombok post). 

Ada 65 orang perwakilan daerah yang mengisi jabatan sebagai DPRD NTB. Jika perorangnya menyumbang 20 juta rupiah maka 1.300.000.000 ada 1,3 miliyar yang bisa disumbangkan perbulannya. Itu sudah bisa menyekolahkan ratusan mayarakat NTB scr gratis termasuk seragam, mampu membeli oksigen yang dirasa kurang oleh rumah sakit, mampu membeli sembako beribu2 kresek untuk warga kurang mampu.

Mohon dukungan dari masyarakat NTB agar menandatangani petisi ini kemudian disebarkan pada grup WA atau Facebook