#KamiBersamaPSI

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Pasca Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajukan pertanyaan atas ditemukannya kejanggalan atas beragam angka yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Derah (APBD) DKI Jakarta 2020, sejumlah tanggapan sinistik dan bahkan teguran hingga makian datang dari sejumlah pihak yang harusnya memberikan jawaban mengapa APBD DKI Jakarta 2020 bisa melonjak sebesar itu.

Sikap yang sama sekali mengabaikan ETIKA BERPOLITIK dan KESANTUNAN ABDI NEGARA tersebut membuat publik bereaksi keras hingga melayangkan sejumlah tuduhan yang sejatinya jauh dari tujuan awal PSI mempertanyakan mengapa APBD DKI Jakarta melonjak naik tajam.

Secara terbuka, Gubernur Anies Baswedan malah menuduh balik PSI tengah mencari sensasi dan panggung (https://www.youtube.com/watch?v=vL-UnR8CfIs) bukan justru menjawab mengapa bisa terjadi salah ketik dan lolos begitu saja dari pengawasannya sebagai kepala pemerintahan DKI Jakarta.

Aksi labrak yang sungguh tidak beretika juga justru datang dari sesama Anggota DPRD DKI Jakarta yang harusnya bersama Fraksi PSI mempertanyakan kepada eksekutif perihal kejadian tersebut, karena jelas bahwa fungsi dari seorang anggota DPRD adalah mengawasi berjalannya penganggaran hingga pertanggungjawaban anggaran agar dipergunakan secara transparan, tepat serta bertanggungjawab.

Kemana etika berpolitik ketika Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra - Inggard Joshua menegur secara terbuka William Aditya Sarana dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang melaporkan kepada publik ditemukannya sejumlah kejanggalan angka yang melonjak tinggi dan dijawab ketus oleh Gubernur Anies tersebut.

"Khususnya pada saudara William, William ini kan baru" ujar Inggard Joshua (https://cnnindonesia.com/nasional/20191031135834-32-444503/gerindra-tegur-psi-soal-lem-aibon-anda-masih-baru-di-dprd) yang mempertajam sebuah anggapan bahwa ORANG MUDA TIDAK BOLEH BERSUARA DAN BEKERJA BENAR!

Cara-cara berpolitik seperti ini menimbulkan efek tekanan psikologis yang bukan main-main bagi para politisi muda yang masih memiliki semangat mengusung perubahan, seolah-olah ada "BUDAYA SENIORITAS DAN JUNIORITAS" pada wajah birokrasi dan parlemen kita.

Seolah ketika muda, dari partai yang baru. lantas harus menurut saja dan tunduk kepada keberkuasaan partai-partai lama yang belum tentu benar serta mampu melaksanakan keinginan rakyat.

Jika ini terus didiamkan, kita lantas seolah mendiamkan berkembangnya "PREMANISME POLITIK" dimana ada kekuatan politik kelompok yang jauh lebih berkuasa daripada konstitusi dan kedulatan rakyat itu sendiri.

Melalui petisi ini, bersama kita nyatakan kita bersama para politikus yang berani melawan arus ketidakbenaran, berani mengatakan hitam adalah hitam dan putih adalah putih.

Sejatinya demokrasi dibangun untuk menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) atas Berkumpul Dan Berserikat serta Berpolitik sesuai pilihannya, selama masih dalam kerangka NKRI dan Pancasila sebagai ASAS TUNGGAL!

Ayo #KawalPSI #KamiBersamaPSI #PSIkawalUangRakyat