#CabutMandatIing #BoikotDemokrat ❗ Ayok Dukung Masyarakat Mekasari. Kec Bojong-Pgd

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


AYOK DUKUNG Muklas (22) Pemuda Mekarsari Kec. Bojong-Pandeglang, Menyuarakan Keadilan Rakyat‼

____________________________________________

  • "yang saya wakili adalah orang yang ikut memperjuangkan saya",-Jawab Iing Andri Saparudin DPRD KAB. Pandeglang- Politisi Partai Demokrat Kepada Pemuda (22) Desa Mekarsari Saat menyampaikan aspirasi perihal Desa Mekarsari- Kec. Bojong 20 Tahun tanpa pernah tersentuh pembangunan Infrastruktur. 

Wakil Rakyat kini jauh dari kehendak dan aspirasi masyarakat, serta tidak mampu mengadopsi rasa keadilan sosial bagi keseluruhan. Dua contoh gelap dari fenomena itu terjadi di Kabupaten Pandeglang yakni adalah, 20 Tahun masyarakat desa hidup tanpa ada pembangunan infrastruktur di Kecamatan Bojong- Pandeglang, dan Penolakan Aspirasi Masyarakat oleh Anggota DPRD Kab. Pandeglang dengan alasan tidak memilih dan memperjuangkannya pada saat Pileg 2019.

Otoritas semu telah ditunjukkan oleh Anggota DPRD Kab. Pandeglang Fraksi Demokrat yang dengan sengaja menolak bahkan seraya mengejek pemuda (22) kampung yang ingin menyampaikan aspirasi masyarakat melalui pesan tertulis dalam aplikasi Whatsapp (17/Mei/2020). 

Mendapatkan suara lebih dari 6000 pemilih dari daerah pemilihan III (tiga) Kab. Pandeglang, Iing Andri Saparudin politis partai Demokrat justru dengan sangat tega mengatakan kepada seorang pemuda Kec. Bojong-Pangelang yang hendak meminta bantuan dirinya selaku Wakil Komisi III (Pembangunan) DPRD Kab. Pandeglang mendorong agar masyarakat Desa Mekasari ikut merasakan adanya pembangunan infrastruktur di Desanya untuk tidak mengangap dirinya sebagai Wakil Rakyat yang akan memperjuangan aspirasi dari pemuda tersebut dengan alasan tidak ikut memperjuangkan/ memilih dirinya ketika Pileg 2019 tahun lalu. Dengan standar moral dan etika rendahan Iing Andri Saparudin Wakil Ketua Komisi III  DPRD Kab. Pandeglang mengatakan, *"yang saya wakili adalah orang yang ikut memperjuangkan saya"*.  

Prilaku Iing Andri Saparudin selaku DPRD Kab. Pandeglang memberikan gambaran kepada kita semua bahwa ia adalah contoh penguasa dengan Otoritas semu itu nyata. Wakil Rakyat dengan otoritas semu biasanya pemerintahan palsu (false government), dengan menghasilkan kebijakan publik yang jauh dari kepentingan rakyat (false public policy), Dan cenderung kearah Nepotisme, Kolusi, dan Korupsi. 

Karena itu, kami mendukung upaya baik dari Badan Kehormatan (BK) DPRD untuk melakukan  dan menjalan tugas dan wewenangnya dalam menjaga marwah lembaga Wakil Rakyat. 

Dan, Kami turut mendesak Kepada Bapak Agus Harimurti Yudhoyono Ketua Umum Partai Demokrat, dan Ibu Iti Octavia Jayabaya Pimpinan Partai Demokrat Banten, serta Yoyon Sujana Pimpinan Partai Demokrat Pandeglang untuk memberikan sanksi yang sesuai sebagai efek jera.