Mempetisi Ketua dan Para Wakil Ketua DPR RI

Tolak rekomendasi & bubarkan Pansus Angket KPK!

0

0 telah menandatangani. Mari kita ke 25.000.

DPR akan mengadakan Sidang Paripurna pada hari ini, Selasa tanggal 26 September 2017 pukul 09.00 WIB dengan agenda antara lain Laporan Pimpinan Pansus Angket Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK.

Diduga keras bakal ada skenario meloloskan laporan/rekomendasi Pansus dalam Sidang Paripurna dengan rekayasa persetujuan aklamasi pada awal pertemuan saat para anggota DPR belum banyak yang hadir sebagaimana dilakukan ketika pembentukan Pansus Angket tersebut.

Diperkirakan laporan Pansus Angket meliputi rekomendasi agar:
1. KPK fokus hanya pada pencegahan,
2. KPK tidak memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan,
3. Revisi UU 30/2002, UU 31/1999, dan KUHAP.
4. Audit khusus KPK oleh BPK.
5. Aturan Sumber Daya Manusia KPK harus sama dengan PNS/aparatur sipil negara.

Bila benar 5 rekomendasi itu yang akan disampaikan, maka jelas hal itu merupakan upaya sistematis untuk melemahkan KPK.

Telah terbukti dan diakui secara nasional maupun internasional bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia sangat ditentukan oleh keberhasilan KPK dalam melakukan: (1) pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi, (2) keefektifan dan integritas KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, serta koordinasi dan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi, (3) kekuatan dan keefektifan Undang-Undang nomor 30/2002, UU nomor 31/1999 dan KUHAP, (4) Akuntabilitas KPK yang telah memenuhi semua persyaratan yang perlu ada dalam pemberantasan kejahatan luar biasa ini, dan (5) keefektifan KPK dalam melakukan rekrutmen yang menarik warga negara yang berkemampuan tinggi, kredibel dan mempunyai komitmen tinggi dalam pemberantasan korupsi.

Kami mendesak kiranya para anggota DPR mewaspadai upaya yang dapat merusak kredibilitas negara bukan saja di dalam negeri namun juga di dunia internasional, dan untuk mencegah kerusakan itu kiranya para anggota yang terhormat berkenan menolak laporan dan rekomendasi Pansus Angket tersebut.

Kami memohon kiranya Pansus Angket dimaksud segera saja dibubarkan demi keberlanjutan gerakan pemberantasan korupsi yang telah menghasilkan banyak hasil positif bagi martabat bangsa dan negara.

Terima kasih.

Jakarta 26 Septenber 2017

 

Turut mendukung:
Allisa Wahid
Anung Karyadi
Arief T. Surowidjojo
Bambang Harymurti
Bambang Widido Umar
Betti Alisjahbana
Bivitri Susanti
Catharina Widyasrini
Chandra M. Hamzah
Dadang Trisasongko
Destry
Eko Prasodjo
Emerson Yuntho
Endriartono Sutarto
Erry Riyana Hardjapamekas
Felia Salim
Heny Supolo
HS Dillon
Imam B. Prasodjo
Ismid Hadad
Julia Siswaningsih
Kemal A. Stamboel
Kuntoro Mangkusubroto
Komarudin Hidayat
Leila Chudori
Lelyana Santosa
Leonard Simanjuntak
Mas Achmad Daniri
Mas Achmad Santosa
Mayling Key-Gardiner
Metta Dharmasaputra
Meuthia Gani
Monica Tanuhandaru
Natalia Soebagjo
Nursjahbani Katjasungkana
Ratih Ibrahim
Sarwono Kusumaatmadja
Sidharta Utama
Syafii Maarif
Tini Hadad
Todung Mulya Lubis
Usman Hamid
Utama Kajo
Wahyu Dhyatmika
Zainal Arifin Mochtar
Zumrotin

Petisi ini akan dikirim ke:
  • Ketua dan Para Wakil Ketua DPR RI

    Koalisi Darurat Pemberantasan Korupsi telah mulai petisi ini dengan satu tanda tangan dan sekarang memiliki 21.215 pendukung. Mulai petisi hari ini untuk mengubah sesuatu yang kamu pedulikan.




    Hari ini: Koalisi Darurat Pemberantasan Korupsi mengandalkanmu

    Koalisi Darurat Pemberantasan Korupsi membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "@DPR_RI, tolak rekomendasi & bubarkan Pansus Angket KPK!". Bergabunglah dengan Koalisi Darurat Pemberantasan Korupsi dan 21.214 pendukung lainnya hari ini.