Petition update

Masyarakat Sipil Ajukan Gugatan Terhadap RUU Cipta Kerja. Mau Tau Alasannya?

Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA)
Indonesia

Aug 26, 2020 — 

Kemarin Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menggelar sidang perkara gugatan yang diajukan masyarakat sipil atas Surat Presiden (Supres) Joko Widodo tentang RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Gugatan diajukan oleh YLBHI, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Koordinator Jaringan Advokasi Tambang Merah Johansyah Ismail, dan Perkumpulan Konsorsium Pembaruan Agraria.

Sidang lanjutan ini menghadirkan Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos sebagai saksi fakta. Rencananya ada empat saksi fakta yang akan dihadirkan dalam sidang hari ini.

Dalam persidangan disebutkan beberapa alasan mengapa gugatan ini diajukan, yaitu antara lain pemerintah dianggap tidak terbuka dan tak melibatkan masyarakat dalam penyusunan RUU Cipta Kerja. Pemerintah juga dianggap mengabaikan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, masyarakat sipil juga mengkhawatirkan keterlibatan dan kepentingan pengusaha yang sangat besar dalam penyusunan RUU ini, sehingga mengesampingkan kepentingan masyarakat kecil, khususnya petani, buruh dan masyarakat adat.

Analisis Konsorsium Pembaruan Agraria menilai bahwa di dalam 1.224 pasal tentang agraria yang ada di Omnibus Law, jika disahkan justru akan mengamputasi Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960.

Contohnya apa? Jika Omnibus Law disahkan, investor bisa dengan mudah mengkonversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Para petani kita akan kehilangan lahan-lahan pertaniannya. Petani tanpa lahan artinya akan jadi buruh penggarap lahan orang lain. Jauh dari sejahtera!

Gak heran kalau sekarang banyak tenaga kerja yang pindah dari desa ke kota atau bahkan ke luar negeri, karena sudah tak ada lagi lahan yang bisa digarap di desa. Selama tahun 2003 sampai 2013 tercatat 5,1 juta rumah tangga petani terlempar dari sektor pertanian.

RUU Cipta Kerja ini akan memudahkan proses akuisisi atau perampasan tanah petani, nelayan, masyarakat adat sehingga mereka bakal terlempar dari dunia pertanian. Situasi ini yang melahirkan semakin banyaknya tenaga" kerja informal yang melakukan urbanisasi ke kota sehingga menjadi persoalan baru dalam konteks ketersediaan lapangan kerja.

Kalau di masa depan petani kita makin tergusur lahan dan pekerjaanya, siapa lagi anak muda yang mau jadi petani? Lalu bagaimana dengan ketahanan pangan kita?

#GagalkanOmnibusLaw #StopObralTanah

Salam,
Benni
Konsorsium Pembaruan Agraria


Keep fighting for people power!

Politicians and rich CEOs shouldn't make all the decisions. Today we ask you to help keep Change.org free and independent. Our job as a public benefit company is to help petitions like this one fight back and get heard. If everyone who saw this chipped in monthly we'd secure Change.org's future today. Help us hold the powerful to account. Can you spare a minute to become a member today?

I'll power Change with $5 monthlyPayment method

Discussion

Please enter a comment.

We were unable to post your comment. Please try again.