Petition update

Dampak Omnibus Law bukan cuma ke buruh, tetapi juga ke petani dan masyarakat adat

Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA)
Indonesia

Jul 8, 2020 — 

Teman-teman,
Rencananya pekan depan, DPR RI akan mengesahkan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law menjadi Undang-Undang. Kalau disahkan, Omnibus Law bakal mengubah 76 Undang-Undang yang ada demi untuk kemudahan investasi. Bukan hanya buruh yang terdampak jika RUU ini disahkan, tapi juga masyarakat adat dan petani.

Lihat saja pasal-pasal di dalamnya. Misalnya pada pasal 122, lahan pertanian yang subur dan menjadi tumpuan petani untuk penuhi kebutuhan sehari-hari dapat kapan saja diubah menjadi jalan tol atau proyek infrastruktur.

Miris sekali kan? Katanya Indonesia negara agraris, katanya di masa pandemi krisis pangan mengancam dan petani harus diberdayakan, tapi kok lahan pertanian dikorbankan demi investasi?

Kebijakan seperti ini akan menempatkan petani hanya sebagai buruh. Tak punya lahan dan hanya bisa menggarap lahan orang lain. Bagaimana nasib petani bisa lebih baik?

Selain itu, masih di Pasal 122. Kalau Omnibus Law disahkan, pemilik lahan tak lagi bisa protes kalau lahan atau rumahnya digusur untuk proyek pengusaha dan pemerintah. Tenaang...uang ganti rugi nanti akan tetap dibayarkan. Tapii….jumlahnya mungkin cuma cukup untuk ngontrak rumah selama 6 bulan saja. Setelah itu ya siap-siap tak punya lahan dan ngontrak seumur hidup kalau tak sanggup beli lagi.

Artinya, RUU ini akan membuat makin banyak rakyat kecil yang tak punya lahan, petani kehilangan sawah, atau tanah adatnya demi proyek yang mengatasnamakan ‘pembangunan atau ‘investasi’.

Sekarang sebelum Omnibus Law disahkan, sudah banyak kasus petani dan masyarakat adat dikriminalisasi karena konflik lahan. Apalagi nanti kalau RUU ini benar-benar disahkan. Akan lebih banyak lagi kasus-kasus petani kecil dan masyarakat adat yang dipolisikan.

Untuk itu, kami dari Konsorsium Pembaruan Agraria bersama koalisi masyarakat sipil belum lama ini mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terhadap Surat Presiden mengenai RUU Cipta Kerja.

Kami menilai RUU Cipta Kerja cacat prosedur dan substansi, prosesnya juga melanggar asas-asas demokrasi, karena dilakukan tertutup dan tidak melibatkan partisipasi publik. Anehnya, meski ditentang publik, masih saja Presiden Jokowi dan DPR RI memaksakan untuk membahas dan mengesahkannya.

Lewat petisi ini, kami meminta dukunganmu untuk terus bersuara agar Omnibus Law tidak disahkan. Pemerintah dan wakil rakyat harus #StopObralTanah

Kamu bisa tandatangani dan sebar terus petisi ini lewat whatsapp group kamu.

Salam,
Benni Wijaya

Konsorsium Pembaruan Agraria


Keep fighting for people power!

Politicians and rich CEOs shouldn't make all the decisions. Today we ask you to help keep Change.org free and independent. Our job as a public benefit company is to help petitions like this one fight back and get heard. If everyone who saw this chipped in monthly we'd secure Change.org's future today. Help us hold the powerful to account. Can you spare a minute to become a member today?

I'll power Change with $5 monthlyPayment method

Discussion

Please enter a comment.

We were unable to post your comment. Please try again.