Sahkan Rancangan Undang-Undang penghapusan kekerasan seksual

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Sepanjang tahun 2018, publik disuguhi rangkaian kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan. Mirisnya, kasus-kasus ini tak cukup membangkitkan gerakan perlawanan masif.

Korban bahkan terpaksa dua kali menanggung kemalangan: menjadi korban kejahatan seksual sekaligus korban kriminalisasi dan diskriminasi. Rangkaian kasus kejahatan seksual yang mencuat pada 2018 dimulai dari cerita WA (15) seorang remaja putri asal Jambi yang diperkosa hingga hamil oleh kakak kandungnya, AA (18).

Namun AD, ibu kedua anak itu, justru mengaborsi bayi WA dengan memberi ramuan tradisional dan memijat perut anak perempuannya itu. Pada bulan Mei 2018, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, Batanghari, Jambi menjatuhkan vonis enam bulan penjara kepada WA dengan tuduhan melakukan aborsi. Sementara sang kakak divonis dua tahun penjara atas perkosaan yang ia lakukan.

kasus pelechan seksual juga terjadi pada lingkungan pendidikan. terkuakknya kasus pelecehan seksual yang dialami salah seorang mahasiswa UGM oleh sesama mahasiswa dalam program KKN. Bukan hanya itu baru-baru ini, kasus pelecehan seksual  juga terjadi pada sekretaris anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan  Rizky Amelia yang diduga dilakukan oleh atasanya.

Pada tahun 2017 badan pusat statistik mencatat sekitar 28 Juta Perempuan Indonesia telah mengalami kekerasan dan sebagian besar adalah kekerasan seksual. Dari data tersebut kekerasan seksual terjadi diwilayah publik dan domestik termasuk juga pada institusi-institusi pendidikan (Kompas, 31/10/2017)

faktor penghambat korban untuk mengakses keadilan adalah mekanisme penangganan korban yang lemah, cara pandang aparat penegak hukum yang cendrung abai, menganggap tidak penting dan menyalahkan korban (blaimng the victim)

Berkaca dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang tak kunjung disahkan sejak empat tahun silam, para perempuan Indonesia nampaknya masih harus menempuh jalan panjang menuntut keadilan..

Lantas mengapa kita harus mendandatangani petisi ini?  

ya karena, dalam RUU pengahapusan kekerasan seksual tersebut ada sembilan jenis kejahatan seksual yang terinci dengan definisi dan mengkriminal termasuk modusnya. Sembilan jenis kekerasan seksual yang diatur tersebut seperti pelecehan seksual, eksploitasi seksual , pemerkosaan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan pelacuran, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual dan perbudakan seksual. sehingga kalau pelaku memenuhi unsur-unsur tadi dengan jelas hakim bisa memvonis hukumannya.

oleh sebab itu kami mendorong atau mendesak DPR untuk mengesahkan rancangan Undang-undang pengapusan kekerasan seksual tersebut.

 

https://tirto.id/2018-jadi-tahun-yang-buruk-bagi-korban-kekerasan-seksual-dcKw

 

 

 



Hari ini: Redemtus mengandalkanmu

Redemtus Anggur membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "DPR RI : #Sahkan RUU penghapushan kekerasan seksual". Bergabunglah dengan Redemtus dan 51 pendukung lainnya hari ini.