Petition update

Butuh Satu Tahun Hanya Untuk Menangkap Pemerkosa?

International NGO Forum on Indonesian Development

Aug 14, 2020 — 

Hari ini tepat satu tahun AF diperkosa orang tidak dikenal di rumahnya sendiri. 13 Agustus 2019, AF sedang tidur, tiba-tiba orang tidak dikenal sengaja membangunkannya. Saat AF mengikuti orang tersebut, kepalanya dipukul  hingga tak sadarkan diri lalu diperkosa. Ketika sadar, AF langsung dilarikan ke rumah sakit dan melaporkan kasusnya ke kepolisian pada hari berikutnya.

Namun, AF harus menunggu proses hukum hingga satu tahun. Tidak hanya itu, selama satu tahun penantian, ternyata pelaku kembali menghubungi AF melalui media sosial. Pelaku mengancam AF agar tutup mulut, dan mengirimkan gambar porno pelaku. Bukan hanya trauma mendalam usai perkosaan, tapi AF juga mengalami trauma setelah mendapat ancaman dari pelaku.

Setelah satu tahun dan kasusnya dinilai kurang bukti, demi mencari keadilan AF memberanikan diri untuk mengangkat kronologi kasusnya ke media sosial. Setelah kasusnya viral di media sosial pada 7 Agustus 2020, dua hari kemudian akhirnya pelaku ditangkap. Kasus AF terkesan sangat lambat penanganannya, padahal sudah ada Pasal 285 KUHP tentang Perkosaan, kenapa harus menunggu satu tahun untuk menangkap pelaku?

Proses hukum yang lamban bahkan mangkrak tidak hanya dialami oleh AF, tapi dialami oleh banyak korban kekerasan seksual lainnya karena kurang cukup bukti. Walaupun dalam kasus AF, ia telah mengantongi keterangan visum dan rekaman CCTV. 

Pada hukum Indonesia, keterangan korban saja tidak cukup menjadi alat bukti yang sah sebagai keterangan saksi. Terkait pembuktian, saksi yang dihadirkan selain korban harus melihat kejadian kekerasan seksual yang dialami korban. Sedangkan dalam banyak kasus, kekerasan seksual dilakukan di tempat yang sepi tanpa ada saksi yang melihat langsung.

Korban juga sering kali dibebankan pembuktian yang menunjukkan bahwa ia benar-benar diperkosa. Sudah trauma karena diperkosa, kini korban juga dipaksa untuk mengingat kejadian traumatis dan mencari bukti? Hal ini menyebabkan korban enggan melaporkan kekerasan seksual yang ia alami. Jika sudah melapor seperti kasus AF, pembebanan saksi dan barang bukti akan membuat korban semakin tertekan dan menambah penderitaan yang dialaminya.

Terhambatnya penanganan hukum kasus kekerasan seksual karena pembuktian inilah yang coba diatasi oleh RUU P-KS. Muatan RUU P-KS menegaskan bahwa keterangan korban adalah alat bukti yang sah dan ditambah satu alat bukti lainnya sudah cukup untuk membuktikan suatu kasus kekerasan seksual. 

Selain itu, RUU P-KS juga telah menyebutkan alat bukti lainnya seperti informasi elektronik, keterangan psikolog/ psikiater dan hasil pemeriksaan forensik. RUU P-KS juga memuat sistem penanganan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual.

Namun, RUU P-KS yang akan menjadi harapan korban kekerasan seksual untuk menempuh keadilan, justru dikeluarkan dari Prolegnas (Program Legislasi Nasional) 2020. Sementara itu, selama proses pengesahan RUU P-KS yang memakan waktu hampir enam tahun (2016-sekarang), Komnas Perempuan telah mencatat 21.605 kasus kekerasan seksual.

Tunggu apa lagi, ayo bantu dorong percepatan pembahasan dan pengesahan RUU P-KS melalui petisi ini untuk membantu korban mendapatkan keadilan. #SahkanRUUP-KS

#Indonesia Lebih Setara

Salam,

INFID

(International NGO Forum on Indonesian Development)

 


Keep fighting for people power!

Politicians and rich CEOs shouldn't make all the decisions. Today we ask you to help keep Change.org free and independent. Our job as a public benefit company is to help petitions like this one fight back and get heard. If everyone who saw this chipped in monthly we'd secure Change.org's future today. Help us hold the powerful to account. Can you spare a minute to become a member today?

I'll power Change with $5 monthlyPayment method

Discussion

Please enter a comment.

We were unable to post your comment. Please try again.