Dukung Eliminasi Kelompok Taliban dan Kelompok Zombie di KPK Sekarang Juga

0 telah menandatangani. Mari kita ke 10.000.


Kelompok-kelompok kepentingan di internal dan eksternal KPK terus berusaha memaksakan kehendaknya agar calon pimpinan KPK sesuai kepentingan sempit mereka. Kelemahan KPK akan terus ditutupi dengan OTT yang terlalu mudah ditindak dengan hak istimewa KPK terkait penyadapan.

Mereka adalah orang-orang yang terus berlagak bak pahlawan kesiangan terdepan melawan korupsi sehingga mampu menyesatkan opini masyarakat tentang tujuan utama pemberantasan korupsi itu sendiri. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia !

Kelompok mereka juga sudah menguasai secara de facto lembaga KPK selama lebih satu dekade terakhir, karena mekanisme penerimaan capim KPK selama ini harus sesuai dengan opini yang dibangun oleh mereka.

Ingat ! Pimpinan KPK harus menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

1. mengambil keputusan strategis dan memimpin pelaksanaan tugas KPK secara kolegial;
2. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum tentang pemberantasan korupsi;
3. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain dalam pemberantasan korupsi;
4. mengangkat dan memberhentikan seseorang untuk menjadi Penasihat dan Pegawai KPK;
5. mengangkat dan memberhentikan Pegawai untuk jabatan Deputi, Direktur, Kepala Biro, Kepala Sekretariat, Kepala Bagian dan Koordinator Sekretaris Pimpinan; dan
6. mengusulkan kepada Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Jenderal.

Dengan kewenangan Pimpinan KPK seperti ini wajar jika capim KPK yang tidak sesuai dengan 'keinginan' mereka wajar akan terus diserang dan diberikan stigma buruk dan pengungkitan rekam jejak yang tidak pernah terbukti kebenarannya dan atau menjadi belum menjadi fakta hukum yang tidak dapat didebat lagi.

Pemberantasan Korupsi oleh KPK saat ini sesuai dengan fungsi no 1-3 lembaga tersebut sudah harus merubah mindset dari jumlah kasus dan jumlah orang yang dipenjarakan menjadi berapa potensi korupsi yang bisa dicegah dan potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan. Meski penindakan tetap terus dilakukan.

Lembaga KPK dibawah pimpinan KPK Jilid V mendatang sudah harus mendukung pembangunan sistem pemberantasan korupsi yang baru agar orang tidak korupsi bukan karena takut ditangkap, tapi karena sistem yang tidak memungkinkan atau meminimalisir potensi korupsi itu sendiri.

Demikian pula upaya melawan paham radikalisme yang telah menyusup di seluruh lembaga dan kementerian negara khususnya 'Kelompok Taliban' di KPK sudah harus diterapkan mulai Pimpinan KPK Jilid V yang terpilih nanti.

Untuk itu kami dari LSM Labor Institute Indonesia mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk mendukung penguatan Lembaga KPK bersama pemerintah membangun sistem yang lebih mumpuni dan lebih transparan yang pada gilirannya akan membawa seluruh penyelenggara negara Indonesia lebih profesional dan bertanggung jawab dalam penggunaan setiap rupiah anggaran negara.

Sehingga melalui petisi ini, kami meminta:

1. DPR RI melalu Komisi III segera melakukan fit and proper test Capim KPK yang akan diajukan Presiden Jokowi
2. Presiden Ir. H. Joko Widodo sesuai kewenangannya segera menyerahkan 10 capim KPK terpilih oleh Pansel KPK untuk diajukan ke DPR RI
3. Pansel KPK terus melakukan tugasnya untuk menyeleksi 20 nama yang telah dinyatakan lolos profile assessment

Labor Institute Indonesia
Lukman Hakim