@DPR_RI @Jokowi Fokus pada penanganan Corona, batalkan Omnibus Law

0 telah menandatangani. Mari kita ke 5.000.


Draft Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja sudah diserahkan ke DPR pada 12 Februari lalu. Dan secara mekanisme akan dibahas dalam rapat pimpinan DPR.

Sudah banyak pihak yang gak setuju sama pembahasan RUU ini. Karena banyak bikin rugi masyarakat kecil. Khususnya buruh, yang berjuang mati-matian untuk menghidupi keluarganya dengan upah yang tidak seberapa.

Apalagi dalam kondisi krisis pandemi Covid-19 yang saat ini berdampak besar bagi rakyat kecil termasuk buruh. Buruh perempuan di Sulawesi Tengah, khususnya di Palu, Sigi dan Donggala, sebelumnya sudah terkena dampak dari Tsunami dan gempa bumi tahun 2018 lalu, sehingga epidemi ini kembali menambah beban mereka.

Apalagi sebagian besar mereka saat ini mereka masih tinggal di hunian sementara dan hunian tetap yang kondisinya memprihatinkan.

Oleh karena itu sangat penting bagi para wakil rakyat untuk fokus memikirkan bagaimana antisipasi dan penanganan serta dampaknya terhadap ekonomi rakyat yang diwakilinya, ketimbang membahas RUU Cipta Lapangan Kerja yang sudah jelas merugikan banyak pihak.

RUU Cipta Lapangan Kerja sudah jelas akan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak sehingga tak perlu lagi dilanjutkan pembahasannya, kerugian tersebut diantaranya:

1. Hilangnya upah pekerja
Para pekerja dan buruh terancam gak dapat upah minimum, karena pemerintah bakal menerapkan sistem upah per jam. Padahal Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan, tidak boleh ada pekerja yang mendapatkan upah di bawah upah minimum. Dalam kondisi pandemi Covid-19, dampaknya akan jauh lebih memukul ekonomi buruh.

2. Hilangnya pesangon
Dalam Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja buruh yang di PHK hanya dapat pesangon 6 bulan. Padahal masalah pesangon udah diatur bagi buruh yang kena PHK di UU Nomor 13 Tahun 2003.

3. Buruh bisa dengan gampang di PHK
Dalam Ombinus Law RUU Cipta Lapangan Kerja dikenalkan sistem fleksibel pasar kerja, bisa jadi semua jenis pekerjaan di-outsourcing-kan. Dengan ketentuan ini, perusahaan gampang banget mem-PHK- buruhnya.

4. Lapangan pekerjaan berpotensi besar diisi oleh TKA
Dalam Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja ada wacana bahwa semua persyaratan yang sudah diatur akan dihapus. Jadi TKA bisa bebas kerja di Indonesia dan kesempatan untuk tenaga kerja Indonesia jadi tersingkirkan.

5. Hilangnya sanksi pidana bagi pengusaha
Hal ini menghilangkan wacana sanksi pidana bagi pengusaha yang melanggar peraturan. Misalnya tidak membayarkan upah minimum. Jadi pengusaha bisa dengan seenaknya gak bayar buruhnya yang sudah bekerja lebih dari 40 jam.

6. Hilangnya pasal inkonstitusional
Dalam RUU Cipta Lapangan Kerja banyak pasal yang gak sesuai sama UUD 1945. Misalnya pasal 170 dalam Omnibus Law, bahwa Undang-Undang bisa diubah melalui Peraturan Pemerintah.

7. Hilangnya izin lingkungan
Dari 79 undang-undang dengan 15 bab dan 174 pasal yang menyasar 11 klaster, termasuk masalah lingkungan hidup. Salah satu contohnya adalah penghapusan pasal 40 soal mewajibkan izin lingkungan untuk memperoleh izin usaha. Atau dengan kata lain penghapusan amdal.

Berdasarkan poin-poin diatas, kami mendorong DPR RI dan Pemerintah untuk membatalkan pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law, dan fokus pada penanganan pandemi Corona, termasuk penanganan ekonomi rakyat kecil terdampak Covid-19!


Salam,
Geram Palu