Petition Closed
Petitioning DPR RI

HENTIKAN AMANDEMEN UNDANG-UNDANG KPK


Saat ini, KPK menjadi frontliner dalam perjuangan pemberantasan korupsi di tanah air.Benteng terakhir pemberantasan tindak pidana korupsi ini kini tengah menghadapi ancaman balik dari para koruptor, baik dengan kriminalisasi, membuka wacana menyangkut kewenangan yang mereka miliki khususnya kewenangan untuk menyelidiki sejumlah kasus yang selama ini mentok di lembaga penegak hukum lainnya tapi saat kasus tersebut diambil alih oleh KPK lembaga tersebut melakukan perlawanan balik dengan mempertanyakan kewenangan KPK, Wacana KPK sebagai lembaga Adhoc yang telah habis masa transisinya, dan serangan lain yang secara konsisten dilakukan oleh para musuh-musuh KPK untuk menghabisi lembaga tersebut.Namun serangan terbesar dan terkeji saat ini tengah disusun oleh DPR-RI, lembaga paling kasut, dengan prestasi paling rendah, tidak terpercaya selain prestasi begitu banyaknya anggota DPR yang terjerat kasus korupsi.Mereka secara sadar, sistematis dan bersama-sama dan keji berupaya mengamandemen UU tentang KPK dengan mereduksi sebagian besar kewenangan KPK ke titik dimana KPK tidak lebih menjadi lembaga sirkus dan lips service negara dalam pemberantasan korupsi.Serangan ini secara intensif dilakukan oleh mereka dimulai dengan pernyataan wakil ketua DPR Priyo Budi Santoso Bahwa DPR akan mengurangi kewenangan KPK yang terlalu besar dan dilanjutkan dengan memasukan amandemen Undang-undang tersebut kedalam prioritas Prolegnas untuk segera di amandemen.Meski DPR biasanya lambat dalam tugas legislasi termasuk dalam penyusunan Undang-Undang, khusus untuk amandemen inin mereka terlihat bergerak cepat.Agar Republik ini tidak dihancurkan oleh para politikus pengambil rente tindak pidana korupsi, kini saatnya kita bergerak! tolak upaya DPR untuk mengamandemen UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, atau mereka akan kita nobatkan sebagai penjahat RI dan kita rebut kembali kedaulatan kita dengan menduduki kembali gedung DPR seperti tahun 1998 dengan tuntutan yang jelas, BUBARKAN PARLEMEN DAN ADILI MEREKA SEBAGAI PENGKHIANAT BANGSA!

Letter to
DPR RI
Saya baru saja menandatangani petisi berikut ini tertuju kepada: DPR RI.

----------------
HENTIKAN AMANDEMEN UNDANG-UNDANG KPK

Saat ini, KPK menjadi frontliner dalam perjuangan pemberantasan korupsi di tanah air.Benteng terakhir pemberantasan tindak pidana korupsi ini kini tengah menghadapi ancaman balik dari para koruptor, baik dengan kriminalisasi, membuka wacana menyangkut kewenangan yang mereka miliki khususnya kewenangan untuk menyelidiki sejumlah kasus yang selama ini mentok di lembaga penegak hukum lainnya tapi saat kasus tersebut diambil alih oleh KPK lembaga tersebut melakukan perlawanan balik dengan mempertanyakan kewenangan KPK, Wacana KPK sebagai lembaga Adhoc yang telah habis masa transisinya, dan serangan lain yang secara konsisten dilakukan oleh para musuh-musuh KPK untuk menghabisi lembaga tersebut.Namun serangan terbesar dan terkeji saat ini tengah disusun oleh DPR-RI, lembaga paling kasut, dengan prestasi paling rendah, tidak terpercaya selain prestasi begitu banyaknya anggota DPR yang terjerat kasus korupsi.Mereka secara sadar, sistematis dan bersama-sama dan keji berupaya mengamandemen UU tentang KPK dengan mereduksi sebagian besar kewenangan KPK ke titik dimana KPK tidak lebih menjadi lembaga sirkus dan lips service negara dalam pemberantasan korupsi.Serangan ini secara intensif dilakukan oleh mereka dimulai dengan pernyataan wakil ketua DPR Priyo Budi Santoso Bahwa DPR akan mengurangi kewenangan KPK yang terlalu besar dan dilanjutkan dengan memasukan amandemen Undang-undang tersebut kedalam prioritas Prolegnas untuk segera di amandemen.Meski DPR biasanya lambat dalam tugas legislasi termasuk dalam penyusunan Undang-Undang, khusus untuk amandemen inin mereka terlihat bergerak cepat.Agar Republik ini tidak dihancurkan oleh para politikus pengambil rente tindak pidana korupsi, kini saatnya kita bergerak! tolak upaya DPR untuk mengamandemen UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, atau mereka akan kita nobatkan sebagai penjahat RI dan kita rebut kembali kedaulatan kita dengan menduduki kembali gedung DPR seperti tahun 1998 dengan tuntutan yang jelas, BUBARKAN PARLEMEN DAN ADILI MEREKA SEBAGAI PENGKHIANAT BANGSA!
----------------

Salam,