Gagalkan Pengesahan OMNIBUS LAW

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


“ TOLAK OMNIBUS LAW RUU CIPTA LAPANGAN KERJA (CILAKA) “

Penguasa seakan tidak pernah kehabisan cara untuk bisa memeras keringat dan merampas hak-hak rakyat demi kepentingan oligarki ekonomi dan politik. Setelah sebelumnya upaya mereka untuk membuat aturan yang menindas rakyat gagal, karena mendapat penolakan yang keras dari rakyat sepanjang periode September- Desember 2019 yang lalu.. Dalam pidato Presiden Jokowi beberapa bulan yang lalu, ia menghendaki adanya suatu produk hukum/ regulasi baru yang kini santer disebut Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja, lagi-lagi demi kepentingan lancarnya investasi.

Kedok mengobati krisis Kapitalisme

Investasi yang digenjot untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional sejatinya hanya kedok untuk menyelamatkan krisis kapitalisme dan hanya menguntungkan para pemodal. Krisis kapitalisme akibat lesunya industry manufaktur dan politik perang dagang antara AS dan Tiongkok, juga berdampak terhadap ‘jebolnya’ neraca perdangan Indonesia, dimana nilai ekspor komoditi Indonesia turun drastis akibat pengetatan aturan dagang dan kebijakan proteksionis dari negara-negara actor perang dagang tersebut. Akibatnya, terjadi kelesuaan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang luar biasa, dimana angka pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di angka 5% tanpa pernah mencapai target 7% yang selalu didengungkan oleh janji manis Pemerintahan Jokowi. Rezim tidak tinggal diam kemudian memandang persoalan tersebut. sebagai negara yang ketergantungan terhadap investasi dan politik hutang, rezim terus berupaya bangkit dari kelesuan ekonomi itu dengan cara menggenjot laju investasi sekaligus melakukan penyesuaian regulasi untuk memberikan karpet merah bagi investasi untuk masuk ke Indonesia. 

Pemerintahan Jokowi yang menganut sistem ekonomi kapitalistik berwatak neolib segera mendesak untuk mengeluarkan RUU CILAKA !! melalui mekanisme Omnibus Law. Dibalik langkah tergesa-gesa pemerintahan Jokowi tersebut tersimpan sejuta nestapa bagi rakyat kedepannya, berupa dibukanya keran investasi sebesar-besarnya dengan membuat regulasi yang memudahkan investasi untuk masuk ke Indonesia, namun di sisi yang lain, mengorbankan hak-hak rakyat dan mempersempit ruang ruang demokrasi rakyat. Rakyat akan dihadapi dengan sebuah aturan hukum yang justru akan menghambat perjuangan peningkatan kesejahterannya. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan klaim pemerintah tentang Omnibus Law RUU Cilaka! yang selama ini didengungkan.

Menghalalkan segala cara yang anti demokrasi demi kepentingan segelintir oligarki

Selain itu, sebagai sebuah mekanisme hukum, Omnibus law juga kontradiktif terhadap Undang-undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundangan-undangan yang telah diubah sebagian pasalnya dalam undang-undang No. 15 Tahun 2019. Pemerintah Jokowi menggunakan ‘alibi’ kepastian hukum sebagai upaya keselarasan omnibus law terhadap Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundangan. Jelas tipu-tipu kepastian hukum yang dimaksud ialah kepastian hukum bagi kepentingan investasi dan investor.

Proses perumusan omnibus law RUU CILAKA! pun terkesan dilakukan secara tergesa-gesa dan tertutup. Hal itu dapat dilihat pada komposisi Satgas Omnibus Law bentukan pemerintah sebanyak 127 orang yang didominasi oleh pengusaha, sedikit akademisi, politikus dan  aktor-aktor lainnya yang anti keadilan sosial dan demokrasi rakyat. Wajar adanya jika watak Anti Demokrasi rezim Pemerintahan Jokowi ini pun menimbulkan keresahan dan kemarahan public, khususnya mereka yang terdampak langsung akan munculnya Omnibus Law RUU Cilaka, seperti Buruh, Petani, Nelayan, Masyarakat Adat, dan Pemuda Mahasiswa. Karena ada kebutuhan public untuk mengetahui secara detail dan terlibat dalam pembahasan subtansi-subtansi aturan apa saja yang terkandung di dalamnya, sehingga tidak cukup hanya dengan menyampaikan judul rancangan undang-undangnya yang jelas-jelas meng-ilusi!

Siapa saja yang berpotensi terdampak oleh kejamnya Omnibus Law RUU CILAKA ?

1. Pekerja/Buruh, dan Pekerja/Buruh Perempuan. 

Dalam berapa kesempatan, pemerintah Jokowi mencoba mengkerdilkan nilai tawar buruh di mata pengusaha dengan bangganya  mengumumkan konsep "easy hiring-easy firing" atau "mudah rekrut, mudah pecat" dalam RUU Cilaka untuk menggenjot investasi. Dalam konsepan awal omnibus RUU Cilaka ini, penerapannya akan muncul dalam pasal tentang pemutusan hubungan kerja yang dipermudah, pengurangan yang massif terhadap pesangon dan jaminan sosial lainnya , perpanjangan lamanya jenis pekerjaan kontrak menjadi 5 tahun dan perluasan jenis pekerjaan yang diperbolehkan memakai sistem perjanjian kerja outsourcing, perhitungan upah berdasarkan jam kerja, dan lainnya. Belum lagi melemahnya posisi tawar kelas buruh terhadap pengusaha, dapat menyebabkan semakin tergerusnya hak-hak normatif buruh perempuan untuk mendapatkan cuti haid, terbebas dari kekerasan seksual didalam temoat kerja dan upaya pemberdayaan kemandirian buruh perempuan lainnya. Sedangkan di satu sisi yang lainnya, Pemerintah justru memanjakan para pengusaha dengan wacana menghapus pidana perburuhan dan menggantinya dengan sanksi perdata berupa denda dan sanksi administrasi.

2. Generasi Muda, Pelajar, Pemuda Mahasiswa dan Calon Pekerja Muda.

Belum selesai problem ketidakpastiaan akan lapangan pekerjaan bagi generasi muda, generasi muda sebagai calon pekerja muda yang saat ini masih duduk di bangku sekolah maupun perguruan tinggi juga akan merasakan dampak buruk RUU Cilaka. Dalam kondisi pasar tenaga kerja fleksibel yang terus diperluas, para pekerja muda dan calon pekerja tidak akan memiliki jaminan kerja (job security) karena sewaktu-waktu dapat dipecat dengan mudah dan murah. Status kerja kontrak dan outsourcing akan terus menjadi belenggu bagi pekerja. Kondisi ini mutlak memperparah suramnya masa depan generasi muda yang akan terus dibayangi dengan ketidakpastian kerja dan bayang-bayang jebakan pekerjaan yang mengeksploitasi keringat dengan dibayar upah yang jauh dari kata layak.

2. Masyarakat adat, petani, dan masyarakat perkotaan. 

Kemudahan investasi yang ditawarkan RUU Cilaka juga mengancam masyarakat adat, petani, dan masyarakat perkotaan yang masih berjuang untuk menjaga warisan berupa sumber daya alam dan lingkungan. RUU Cilaka akan mempermudah perizinan pembangunan dengan penyederhanaan izin berusaha berbasis risiko, dengan dihapusnya persyaratan AMDAL bagi usaha beresiko rendah dan sedang akan menyebabkan meningkatnya kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, kemudahan pengadaan lahan dengan izin konsesi yang diperpanjang puluhan tahun bagi korporasi-korporasi besar untuk membuka usaha, jelas ini akan memperparah eksploitasi sumber daya alam dan struktur ketimpangan kepemilikan lahan yang ada di Indonesia.

Padahal sejatinya perizinan harus dilihat sebagai bagian dari upaya perlindungan bagi lingkungan dan kepentingan keberlangsungan hidup masyarakat. Tidak ayal, jika Omnibus Law RUU Cilaka ini benar-benar celaka bagi rakyat. Sebab akan mengundang banyak kasus penjarahan lahan masyarakat dan kerusakan lingkungan hidup yang semakin parah!

Bangun persatuan gerakan rakyat, tolak omnibus law RUU Cilaka!

Hampir semua sektor masyarakat terancam dampak yang kronis, jika Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja terus dipaksakan menjadi regulasi yang SAH dalam upaya mengatur bangsa ini. Yang mungkin masih ada besok jika gerakan rakyat tidak bersatu melawan Omnibus Law RUU Cilaka, adalah masyarakat adat, petani dan masyarakat miskin kota lainnya makin mudah tergerus lahannya atas nama kepentingan investasi dan pembangunan, makin rusak alamnya akibat eksploitasi besar-besaran yang tiada habisnya. Yang mungkin masih bisa terjadi esok hari jika pemuda mahasiswa gagal dalam mempelopori persatuan gerakan rakyat untuk menolak omnibus law RUU Cilaka, adalah makin maraknya PHK massal dimana-mana, semakin dalam kaum buruh terjerumus politik upah murah, makin suram masa depan generasi muda di bawah ancaman sulitnya kepastian kerja dan kepastiaan pekerjaan yang layak. 

Sekali lagi, Omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja adalah sebenar-benarnya celaka bagi rakyat! Bagai kanker di dalam tubuh, ia makin membesar jika tak segera dihajar, mematikan banyak orang jika tak segera terkapar! Maka benar, membangun persatuan gerakan rakyat dalam upaya menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja adalah suatu kebutuhan mendesak