Dukung DPR RI dan Kemenaker untuk Revisi UU 1 1970 tentang Keselamatan Kerja

0 telah menandatangani. Mari kita ke 2.500.


26 Oktober 2017, ledakan di Pabrik Kembang Api Kosambi menyebabkan 48 pekerja meninggal. Sebelumnya, pada 10 Juli 2015, Ledakan di Mandom menyebabkan 28 pekerja meninggal. Jumlah ini merupakan sedikit dari jumlah kecelakaan kerja yang menyebabkan pekerja meninggal pada tahun 2015 yang berjumlah 2375 orang (BPJS Ketenagakerjaan).

Indonesia perlu bergerak untuk menjaga pekerjanya

Undang-undang 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, sebagai rujukan utama regulasi-regulasi terkait dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) harus direvisi karena sudah berumur 47 tahun tanpa adanya revisi, perlu menyesuaikan dengan perkembangan industri dan sanksi maksimumnya sangat ringan yaitu denda maksimum Rp 100.000 rupiah atau kurungan 3 bulan penjara.

Dalam penindakan pelanggaran terkait dengan Keselamatan Kerja, penegak hukum kadang memilih untuk menggunakan regulasi lain. Pada kasus ledakan kembang api Kosambi, polisi menggunakan Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang meninggal dan Pasal 74 juncto Pasal 183 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Namun kedua regulasi tersebut ada kelemahannya, Pasal 359 KUHP bersifat reaktif yaitu dipakai jika sudah ada "kelalaian yang menyebabkan orang meninggal" sementara prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah pencegahan sebelum Kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja terjadi. Sedangkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak dijadikan sebagai regulasi referensi pada regulasi K3 sebelum tahun 2003 selain itu UU 13 2003 terlalu umum membahas ketenagakerjaan dan tidak spesifik membahas UU 1 tahun 1970.

Irjen Pol Sugeng Priyanto, Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, menyebutkan bahwa sanksi UU 1 70 "sangat ringan" dan perlu "segera direvisi" seperti dikutip pada Harian Suara Pembaruan 28-29 Oktober 2017. Hanif Dhakiri, Menteri Tenaga Kerja, menyebutkan juga bahwa "sanksi (UU 1 1970) kurang tajam" dan mengusulkan untuk adanya revisi UU 1 70 seperti dikutip oleh Channel Berita Satu di https://www.youtube.com/watch?v=4mF-DCDjjCI

Oleh karenanya, mari kita dukung Kemenaker dan DPR RI untuk memasukkan UU 1 tahun 1970 dalam Prolegnas 2018 dan segera merevisinya terutama terkait dengan sanksi serta poin lain untuk meningkatkan K3 di Indonesia.

Sekali lagi, mari sama-sama kita lindungi ayah dan ibu kita, saudara kita, rekan kerja kita, yang menjadi pekerja agar bisa pulang dengan selamat dan terjamin hak keselamatan serta kesehatan kerjanya dengan menandatangani petisi ini.

Salam

Agung Supriyadi

Ahli K3 Umum



Hari ini: Agung mengandalkanmu

Agung Supriyadi membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "DPR RI: Dukung DPR RI dan Kemenaker untuk Amandemen UU 1 1970 tentang Keselamatan Kerja". Bergabunglah dengan Agung dan 1.584 pendukung lainnya hari ini.