Petition Closed
Petitioning Gedung DPR RI Nusantara III, Lantai 4, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 DPR RI and 4 others

DPR & Menkumham : Hentikan Penyiksaan pada Hewan (Revisi KUHP Pasal 302 : Penganiaya Hewan Pantas Dihukum Berat)


Penyiksaan terhadap hewan sudah semakin terbuka dilakukan oleh sekelompok orang, utamanya dalam pembunuhan Orang Utan, adu anjing (Pitbull/anjing lokal), topeng monyet, dan sirkus lumba-lumba keliling. Penyiksaan adalah perbuatan yang disengaja dan dilakukan secara sadar oleh manusia, hanya untuk kepentingan dirinya.

DPR (Komisi III) saat ini sedang merevisi KUHP sesuai usulan pemerintah. Sangat disayangkan dari politisi dan pemerintah tidak ada yang menyadari pentingnya merevisi Pasal 302, yang berisi mengenai hukuman pidana (penjara atau denda) bagi para pelaku kekerasan pada hewan, baik yang disengaja maupun karena kelalaian.

Saat ini tercantum dalam KUHP Pasal 302 apabila penganiayaan terbukti dilakukan terkena pidana penjara (3 bulan) atau denda (Rp 4500). Dan bila penganiayaan menyebabkan sakit berat atau mati, dipidana penjara (9 bulan) atau denda (Rp 300). Jumlah denda yang ringan tersebut rupanya karena masih menggunakan kurs jaman Hindia Belanda. Untuk itu perlu dilakukan konversi ke kurs saat ini, atau ditetapkan misalnya Rp 5 - 10 juta.

Dengan demikian, pelaku penyiksaan pada hewan akan jera dan masyarakat akan jeri.

Tabik!

 

House of Representative (DPR) and Minister of Law & Human Right (Menkumham) of Indonesia : Stop Animal Cruelty

Animal abuses including Orang Utan mass killing, dog fightings, street dancing monkey and dolphin circus have been commonly practiced. People abuse the animals deliberately for their own interest. 

As recommended by the government, Indonesian parliament is amending the Indonesian Civil Code. Unfortunately, both the politicians and the government do not amend Article 302 of the Code. This article regulates punishment (imprisonment or fine) for those who abuse the animals both intentionally and unintentionally.

The article states that the animal abusers will be jailed for 3 months or fined IDR 4,500. If the animals seriously suffer or die due to the abuse, the abusers will be jailed for 9 months or fined IDR 300. The fine is based on the money value  during Dutch Ruling Era (more than 70 years ago). Therefore, we propose to impose fine based on the current money value (IDR 5 - 10 millions).

With such big amount of fine, people will not abuse the animals.)

 

Regards!

Letter to
Gedung DPR RI Nusantara III, Lantai 4, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 DPR RI
Jl. HR. Rasuna Said kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan Jakarta Selatan DKI Jakarta Indonesia Menteri Hukum dan HAM RI
Pengurus Besar Nahdhotul Ulama
and 2 others
Pengurus Pusat Muhammadiyah
Parisada Hindu Dharma Indonesia
Yth. Ketua DPR RI dan Menteri Hukum & HAM RI

Penyiksaan terhadap hewan sudah semakin terbuka dilakukan oleh sekelompok orang, utamanya dalam pembunuhan orang utan, adu anjing (pitbull/anjing lokal), topeng monyet, dan sirkus lumba-lumba keliling. Penyiksaan adalah perbuatan yang disengaja dan dilakukan secara sadar oleh manusia, hanya untuk kepentingan dirinya.

DPR (Komisi III) saat ini sedang merevisi KUHP sesuai usulan pemerintah. Sangat disayangkan dari politisi dan pemerintah tidak ada yang menyadari pentingnya merevisi Pasal 302, yang berisi mengenai hukuman pidana (penjara atau denda) bagi para pelaku kekerasan pada hewan, baik yang disengaja maupun karena kelalaian.

Saat ini tercantum dalam KUHP Pasal 302 apabila penganiayaan terbukti dilakukan terkena pidana penjara (3 bulan) atau denda (Rp 4500). Dan bila penganiayaan menyebabkan sakit berat atau mati, dipidana penjara (9 bulan) atau denda (Rp 300). Jumlah denda yang ringan tersebut rupanya karena masih menggunakan kurs jaman Hindia Belanda. Untuk itu perlu dilakukan konversi ke kurs saat ini, atau ditetapkan misalnya Rp 5 - 10 juta.

Dengan demikian, pelaku penyiksaan pada hewan akan jera dan masyarakat akan jeri.

Tabik!