Petisi ditutup

Wujudkan Undang Undang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Sektor Publik, Cegah Korupsi Sistematis, segera !

Petisi ini mencapai 112 pendukung


Hampir sekitar 80 % kasus korupsi pengadaan yang ditangani KPK, merupakan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa. Tidak sedikit kader-kader potensial PNS, dari berbagai profesi, yang terjebak dalam pusaran korupsi itu. Hal itu mereka lakukan secara sadar atau bahkan karena terpaksa. Sudah saatnya UU Pengadaan Barang dan Jasa direalisasikan, agar dapat menjadi payung hukum bagi birokrat sekaligus sebagai benteng yang kuat, yang tidak tertembus oleh ulah oknum pejabat negara/daerah,agar tidak berujung menjadi tindak pidana korupsi. Agar tidak ada lagi kemelut di akhir tahun anggaran. Agar terwujud hasil pengadaan yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.



Hari ini: atas yuda mengandalkanmu

atas yuda kandita membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "DPR dan Presiden Republik Indonesia: Wujudkan Undang Undang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Sektor Publik, Cegah Korupsi Sistematis, segera !". Bergabunglah dengan atas yuda dan 111 pendukung lainnya hari ini.