Petition Closed

Pada tahun 2010 Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi sebesar 16.35%, dan Angka Parsisipasi Murni Perguruan Tinggi adalah 11.01%. Sementara pada tahun 2011, jumlah mahasiswa Indonesia baru mencapai 4,8 juta orang, atau sekitar 18,4% dari penduduk berusia 19-24 tahun.

Rendahnya angka partisipasi tersebut menunjukkan rendahnya aksesibilitas untuk mendapatkan pendidikan tinggi, terutama aksesibilitas ekonomi. Hal tersebut dikarenakan biaya pendidikan tinggi di Indonesia masih sangat mahal akibat telah diprivatisasinya pendidikan tinggi. di tengah kondisi rendahnya angka partisipasi masyarakat yang masuk ke perguruan tinggi, pemerintah justru membuat kebijakan yang memprivatisasi pendidikan tinggi, yaitu UU Pendidikan Tinggi.

UU Pendidikan Tinggi harus dicabut, dengan alasan sebagai berikut:
1. Bahwa pendidikan tinggi merupakan hak asasi manusia. Berdasarkan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), yang telah diratifikasi melalui UU No. 11 Tahun 2005.

2. Bahwa UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi merupakan wujud pelepasan tanggung jawab Negara secara bertahap dalam hal penyelenggaraan pendidikan tinggi.

3. Bahwa UU Pendidikan Tinggi akan berakibat pada kenaikan biaya pendidikan. Kenaikan biaya menjadi keniscayaan yang pasti terjadi mengikuti privatisasi pendidikan.

4. Bahwa UU Pendidikan Tinggi juga berdampak pada ketidakjelasan status dosen dan tenaga kependidikan dari institusi pendidikan tinggi itu sendiri, dengan dimungkinkannya sistem kontrak dan outsourcing. Sehingga berdampak hak-hak yang diterima oleh tenaga kependidikan menjadi minim dan jauh lebih rendah dari pada PNS, bahkan lebih buruk jika menggunakan tenaga outsourcing.

Pendidikan tinggi merupakan kunci mobilitas vertikal, dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Tak hanya itu, Pendidikan Tinggi merupakan hal penting bagi masyarakat secara individu, maupun bangsa ini secara luas. Privatisasi pendidikan tinggi merupakan bentuk pelanggaran hak atas pendidikan, yang akan berdampak pada pemiskinan masayarakat Indonesia secara luas.

Untuk itu, kami yang menandatangani petisi ini, menuntut, untuk:
1. Cabut UU Pendidikan Tinggi
2. Wujudkan Hak Rakyat atas Pendidikan Tinggi dengan Kebijakan Pendidikan Tinggi Gratis bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Lebih lanjut:
http://bit.ly/tolakruupt
http://bit.ly/kajianruupt

Oleh: KNP-Komite Nasional Pendidikan
--YLBHI, LBH Jakarta, LBH Padang, Federasi Guru Swasta Indonesia (FGSI), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia (PPUI), Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan, ELSAM, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Marjinal (LAPAM), KOMPAK, Serikat Perempuan Indonesia (SPI), Pembebasan, Front Mahasiswa Nasional (FMN), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), FORMASI – IISIP Jakarta, BEM Universitas Negeri Jakarta, BEM Universitas Indonesia, BEM FISIP UI, BEM FHUI, BEM FKM UI, BEM FKUI, BEM REMA UPI, Kabinet KM ITB, dan BEM KM UGM--

CP:
@BEMUI_Change / Destara 081381529269
@LBH_Jakarta / Ade 087771502643

Letter to
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Cabut UU Pendidikan Tinggi, Selamatkan Pendidikan Indonesia

Pada tahun 2010 Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi sebesar 16.35%, dan Angka Parsisipasi Murni Perguruan Tinggi adalah 11.01%. Sementara pada tahun 2011, jumlah mahasiswa Indonesia baru mencapai 4,8 juta orang, atau sekitar 18,4% dari penduduk berusia 19-24 tahun.

Rendahnya angka partisipasi tersebut menunjukkan rendahnya aksesibilitas untuk mendapatkan pendidikan tinggi, terutama aksesibilitas ekonomi. Hal tersebut dikarenakan biaya pendidikan tinggi di Indonesia masih sangat mahal akibat telah diprivatisasinya pendidikan tinggi. di tengah kondisi rendahnya angka partisipasi masyarakat yang masuk ke perguruan tinggi, pemerintah justru membuat kebijakan yang memprivatisasi pendidikan tinggi, yaitu UU Pendidikan Tinggi.

UU Pendidikan Tinggi harus dicabut, dengan alasan sebagai berikut:
1. Bahwa pendidikan tinggi merupakan hak asasi manusia. Berdasarkan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), yang telah diratifikasi melalui UU No. 11 Tahun 2005.

2. Bahwa UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi merupakan wujud pelepasan tanggung jawab Negara secara bertahap dalam hal penyelenggaraan pendidikan tinggi.

3. Bahwa UU Pendidikan Tinggi akan berakibat pada kenaikan biaya pendidikan. Kenaikan biaya menjadi keniscayaan yang pasti terjadi mengikuti privatisasi pendidikan.

4. Bahwa UU Pendidikan Tinggi juga berdampak pada ketidakjelasan status dosen dan tenaga kependidikan dari institusi pendidikan tinggi itu sendiri, dengan dimungkinkannya sistem kontrak dan outsourcing. Sehingga berdampak hak-hak yang diterima oleh tenaga kependidikan menjadi minim dan jauh lebih rendah dari pada PNS, bahkan lebih buruk jika menggunakan tenaga outsourcing.

Pendidikan tinggi merupakan kunci mobilitas vertikal, dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Tak hanya itu, Pendidikan Tinggi merupakan hal penting bagi masyarakat secara individu, maupun bangsa ini secara luas. Privatisasi pendidikan tinggi merupakan bentuk pelanggaran hak atas pendidikan, yang akan berdampak pada pemiskinan masayarakat Indonesia secara luas.

Untuk itu, kami yang menandatangani petisi ini, menuntut, untuk:
1. Cabut UU Pendidikan Tinggi
2. Wujudkan Hak Rakyat atas Pendidikan Tinggi dengan Kebijakan Pendidikan Tinggi Gratis bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Lebih lanjut:
http://bit.ly/tolakruupt
http://bit.ly/kajianruupt

Oleh: KNP-Komite Nasional Pendidikan
--YLBHI, LBH Jakarta, LBH Padang, Federasi Guru Swasta Indonesia (FGSI), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia (PPUI), Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan, ELSAM, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Marjinal (LAPAM), KOMPAK, Serikat Perempuan Indonesia (SPI), Pembebasan, Front Mahasiswa Nasional (FMN), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), FORMASI – IISIP Jakarta, BEM Universitas Negeri Jakarta, BEM Universitas Indonesia, BEM FISIP UI, BEM FHUI, BEM FKM UI, BEM FKUI, BEM REMA UPI, Kabinet KM ITB, dan BEM KM UGM--

CP:
@BEMUI_Change / Destara 081381529269
@LBH_Jakarta / Ade 087771502643