Tukang Parkir atau Tukang Palak?

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Menurut peraturan UU Pasal 68 ayat (1), Pasal 63 ayat (1) Perda Perparkiran, yaitu:

 
Pasal 68 ayat (1)
“Setiap orang dan/atau badan hukum atau badan usaha yang menyelenggarakan parkir tidak memiliki izin dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), dan dikenakan denda administratif paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).”

 
Pasal 63 ayat (1)
“Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1),……………, dapat diberikan sanksi administrasi berupa:

a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. pembatalan izin; dan
d. pencabutan izin.

Namun seringkali kita menjumpai banyak sekali "tukang parkir liar" dibeberapa kota-kota di Indonesia seperti Malang, Surabaya, Jogja, Jakarta yang tidak hanya meminta paksa uang parkir, tetapi juga melakukan kekerasan yang menyebabkan barang pribadi (berupa kendaraan pribadi atau helm) rusak, bahkan melakukan kekerasan fisik seperti melempar batu kepada pemilik kendaraan, mendorong, dan sebagainya. Maka dari itu costumer sebagai korban kekerasan dan pemerasan tukang parkir liar menuntut untuk ditinjau ulang karena kejadian ini seolah-olah sama sekali tidak terjamah oleh Pemkot, maupun Dishub yang bertanggung jawab. Apakah costumer akan terus di bully oleh tukang parkir? Atau akankah pihak yang berwajib akan meninjau ulang kasus ini? Maka dari itu marilah bersama-sama menandatangani petisi ini demi kenyamanan berkendara bersama.



Hari ini: Annisa mengandalkanmu

Annisa Syifa membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Dishub: Tukang Parkir atau Tukang Palak?". Bergabunglah dengan Annisa dan 5 pendukung lainnya hari ini.