Evaluasi Kembali Standardisasi Pelaksanaan Syariat Islam untuk Warkop di Bireuen

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Pemerintah Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh, mengeluarkan edaran terkait standardisasi pelaksanaan syariat islam untuk warung kopi, kafe dan restoran tertanggal 30 Agustus 2018. 

Edaran tersebut ditandatangani oleh Bupati Bireun, Saifannur. 

Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireun Jufliwan menegaskan bahwa imbauan yang dikeluarkan tersebut adalah berupa tata laksana yang harus dilakukan oleh warga sesuai dengan aturan syariat islam.

"Ini bukan aturan melainkan imbauan dan ini merupakan sosialisasi kepada masyarakat, bahwa kita selaku muslim berkomitmen melaksanakan syariat Islam dalam praktek kehidupan sehari-hari,” tegas Jufliwan kepada Kompas.commelalui telpon selulernya.

Jufliwan sendiri mengakui kalau imbaan sosialisasi ini sudah ada sejak tahun 2017, lalu bahkan jauh sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk terus meminimalisir praktek-praktek non syariat islam.

Menurut dia, dalam edaran tersebut ada 14 butir imbauan. Salah satunya menyebutkan bahwa pekerja perempuan yang bekerja di kafe harus selesai pada pukul 21.00 WIB.

Butir lain menyebutkan, warung atau kafe tidak boleh melayani pelanggan perempuan di atas pukul 21.00 kecuali dengan muhrimnya (suami atau saudara). 

Butir lain juga menyebutkan, haram hukumnya laki-laki dan perempuan makan dan minum satu meja kecuali dengan muhrimnya. 

Jufliwan mengatakan, hal itu bertujuan tidak lain untuk menjaga kemaslahatan kaum perempuan itu sendiri. 

"Begitu juga dengan imbauan tidak nongkrong di warung kopi atau café atau minum kopi semeja dengan yang bukan muhrimnya, mereka boleh saja duduk semeja jika ada muhrimnya, ini juga untuk menjaga martabat seseorang,” jelas Jufliwan, Rabu (5/9/2018).

Sebagai informasi, di kabupaten Bireun, sejak awal pekan ini diedarkan imbauan tentang standardisasi warung kopi atau kafe dan restoran sesuai dengan syariat Islam. Imbauan yang ditanda tangani oleh Bupati Bireun ini berisi 14 poin.

Di antaranya point nomor 5 berisikan bahwa pekerja perempuan dilarang bekerja diatas pukul 21.00 WIB, dan point no 13 yang tidak mengijinkan pelanggan perempuan dan laki-laki makan dan minum pada satu meja kecuali ditemani oleh muhrimnya masing-masing.


"Aturan keluar malam jam 21.00 WIB itu kan aturan gubernur dulu (masa Zaini Abdullah) kita tindak lanjuti. Edaran ini kami bikin agar masyarakat jadi lebih bagus, jangan sampai mengarah ke pergaulan bebas. Itu arahnya kan ke sana, sehingga tidak mencederai aturan syariat Islam," jelas Jufliwan.

Hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada diskriminasi gender terutama hak perempuan sebagai konsumen. Karena standar Syariat Islam tidak hanya terbatas pada "jam nongkrong" dan "dengan siapa nongkrong", tapi lebih kepada nilai dan norma yg terjadi di masyarakat.

Sebaiknya pemerinta kembali mengevaluasi himbauan ini dengan melibatkan masyarakat, tokoh perempuan, dan pengusaha warung kopi di Kab. Bireuen agar Syariat Islam tetap terlaksana tanpa harus mengorbankan hak orang lain.



Hari ini: Cut Rezna mengandalkanmu

Cut Rezna Junirda membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Dinas Syariat Islam Kab. Bireuen: Evaluasi Kembali Standardisasi Pelaksanaan Syariat Islanm untuk Warkop di Bireuen". Bergabunglah dengan Cut Rezna dan 9 pendukung lainnya hari ini.