BATALKAN EKSEKUSI LAHAN PASAR KEMIRI MUKA DEPOK !!!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


 

Inilah alasan kenapa warga Depok harus bergerak selamatkan Pasar Tradisional Kemiri Muka dari rencana eksekusi lahan pasar oleh Pengadilan Negeri (PN) Depok tgl 19 April 2018 :

1. Bhw aset tanah 2,6 ha dan bangunan pasar kemirimuka sampai saat ini adalah aset milik Pemkot Depok berdasarkan BAST dari Pemkab Bogor tgl 3 okt 2001 dan digunakan untuk pelayanan dasar pemerintah kota dalam bidang pasar tradisional.

2.Bhw Pemkab Bogor seharusnya telah menerima penyerahan dari PT Petamburan Jaya Raya (PT PJR) berupa tanah 2,6 ha peruntukkan pasar kemirimuka terhitung 5 thn setelah pembebasan tanah sesuai Ijin Lokasi yg diterbitkan Gubernur Jabar Desember 1986, namun PT PJR cedera janji dan dgn i'tikad tdk baik tidak mau menyerahkan tanah 2,6 ha tsb sbg kewajiban ybs kpd Pemerintah

3. Bhw diatas tanah pasar tsb sudah diterbitkan HGB a.n PT PJR seluas 28.169 m2 atau 2,8 ha dan sudah berakhir haknya pada tgl 4 okt 2008 dan hingga saat ini tdk dilakukan perpanjangan hak maka berdasarkan PP No. 40 Thn 1996, HGB berakhir haknya salah satunya jika  jangka waktunya sudah berakhir dan tdk diperpanjang, maka sejak saat ini status tanah menjadi tanah yg langsung dikuasai oleh Negara. Pernyataan ini sudah dituangkan dalam surat Kepala BPN Depok tgl 9 juli 2015 yg ditujukan kpd Sekda Kota Depok, jd saat ini status tanah pasar kemirimuka adalah tanah negara.

4. Bhw oleh karena status tanah pasar kemirimuka menjadi tanah negara maka Pemerintah Kota sejak tahun 2014 sudah mengajukan pensertipikatan tanah ke BPN RI berupa hak pengelolaan (HPL) krn penerbitan HPL adalah kewenangan Kepala BPN RI. Pada tahun 2017 Menteri ATR/Kepala BPN RI berkomitmen kpd Wali Kota Depok untuk menyelesaikan penerbitan Sertipikat HPL atas tanah Pasar Kemirimuka walaupun tanah tsb sudah dimenangkan majelis hakim pengadilan kpd PT  PJR, namun pemkot masih menunggu realisasi janji pak Menteri hingga detik ini

5. Bhw Menteri ATR/Kepala BPN RI sesuai suratnya tgl 28 Agustus 2017 kpd MA secara tegas menyatakan tidak dapat melaksanakan Putusan Pengadilan untuk membantu perpanjangan HGB a.n PT PJR krn PT PJR belum melaksanakan kewajiban dalam surat Ijin Lokasi Gubernur Jabar untuk menyerahkan tanah 2,6 ha kpd Pemda (pemkab bogor/pemkot Depok). Perlu diingatkan bhw ijin lokasi tsb tidak pernah dibatalkan oleh putusan pengadilan tingkat pertama s/d peninjauan kembali. Seharusnya ketua PN Depok sekarang memperhatikan kewajiban PT PJR yg belum direalisasi sehingga menyatakan belum dapat melaksanakan eksekusi putusan

6. Bhw berdasarkan Pasal 50 UU No. 1 Thn 2004 ttg Perbendaharaan Negara disebutkan siapapun tidak dapat menyita barang milik negara/daerah yg digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Termasuk pengadilan sekalipun tidak dapat meletakkan sita jaminan atas aset pemerintah yg sedang digugat di pengadilan, apalagi dieksekusi. UU Perbendaharaan Negara adalah norma hukum sedangkan putusan pengadilan jg adalah norma hukum. Namun putusan pengadilan yg diterbitkan atas gugatan aset pemerintah bertentangan dgn norma hukum pengaturan yg lebih tinggi ttg perbendaharaan negara sehingga dalam prinsip pelaksanaan putusan pengadilan, putusan pengadilan seperti ini tidak dapat dilaksanakan. Sehingga seandainya Ketua PN Depok pun tidak melaksanakan putusan pengadilan atas gugatan pasar kemirimuka juga dibenarkan oleh hukum.
6. Bhw kondisi terjaminnya ketertiban umum, perekonomian masy dan kondusifitas situasi menjelang puasa, idul fitri dan masa pilkada seharusnya dapat dipertimbangkan ketua PN Depok untuk tidak melaksanakan eksekusi

7. Bhw saat ini status tanah pasar kemirimuka adalah tanah negara sehingga pertanyaan mendasarnya apakah PN Depok secara norma hukum diperbolehkan mengeksekusi tanah negara? Krn tanah negara adalah tanah yg tidak terdapat hak apapun di atasnya

8. Bhw jika ketua PN Depok dan instansi terkait ternyata masih ngotot mau laksanakan eksekusi pasar kemirimuka saat ini maka patut dipertanyakan dan diinvestigasi mendalam apa motif dibaliknya.

BATALKAN EKSEKUSI LAHAN PASAR TRADISIONAL KEMIRI MUKA DEPOK !!!

Untuk dukungan perjuangan pedagang Pasar Kemiri Muka silahkan kirim ke no WA : 085288007060



Hari ini: Jaman mengandalkanmu

Jaman Depok membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Diddy Kurniawan: BATALKAN EKSEKUSI LAHAN PASAR KEMIRI MUKA DEPOK !!!". Bergabunglah dengan Jaman dan 37 pendukung lainnya hari ini.