PETISI PENYELAMATAN CAGAR BUDAYA BAU NYALE LOMBOK TIMUR ALIANSI MASYARAKAT MENGGUGAT

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


Tampah Boleq merupakan kawasan pesisir pantai yang akan selalu memantulkan kemilauan pada siapapun yang melihatnya. Keindahan pantai serta kekayaan biota laut yang masih terjaga. Masyarakat Nusa Tenggara Barat tentu tidak asing dengan pantai di Selatan ujung pulau Lombok ini. Tepatnya dikawasan Desa Seriwe Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur.

Sayonara Tanah Adat. Barangkali ungkapan itu akan segera kita dengar dari masyarakat Nusa Tenggara Barat khususnya masyarakat Lombok yang tiap tahun mengadakan Festival Rakyat Bau Nyale dikawasan pantai Selatan Lombok Timur tersebut. Saya yakin, banyak masyarakat tidak tahu menau terkait pembangunan tembok raksasa yang sedang mengelilingi kawasan pantai Kaliantan oleh PT Temada Pumas Abadi yang kini mengklaim sebagai pemilik kawasan pantai sepanjang Tampah Bolek. Padahal masyarakat Sasak sudah menempati lahan seluas kurang lebih 100 hektar jauh sebelum kemerdekaan Indonesia.

Ini jelas adalah penyalahgunaan kekuasaan, baik dari pihak Desa, Kecamatan hingga ke Kabupaten dan Provinsi.

Menjelang Pilkada serentak, masing-masing calon di Nusa Tenggara Barat memaparkan tulisan besar di masing-masing baliho. Tidak lupa, dengan tagline masyarakat yang utama. Namun mereka lupa, permasalahan demi permasalahan dihadapai oleh masyarakatnya. Pemerintah hanya berdiam diri menutup mata dan telinga. Intinya, pilih saya, maka Anda akan bahagia.

Melihat kondisi saat ini, dimana wilayah dikawasan Selatan bisa dikatakan hampir punah dari peradaban masyarakat lokal. Dengan melihat kekejaman para investor tidak menutup kemungkinan bahwa; Festival Rakyat Bau Nyale akan tinggal kenangan. Para investor tentu tidak akan rela melihat hotelnya disesaki rakyat miskin, halaman bungalownya dikotori, jika Anda tidak memiliki biaya, jangan coba menginjakkan kaki. Begitulah hukum pemodal.

Para borjuis jelas akan memprivatisasi wilayah mereka, jika Anda kere, jangan sekali-kali menginjakkan kaki di wilayah ini. Lahan Adat tidak lagi dihormati, apalagi lahan-lahan yang tidak dimiliki secara bersamaan akan dengan mudah beralih tangan. Masyarakat disingkirkan, rumah dan masjid dirobohkan, festival tahunan harus ditiadakan.

Jelas hal ini akan berdampak besar bagi masyarakat, lahan yang dulunya selalu menjadi tempat wisata keluarga secara gratis kini akan prabayar. Tentu juga, ini adalah Tanah Adat, TANAH yang dimiliki oleh seluruh masyarakat suku Sasak. Tidak boleh satu orang pun memilikinya. Jika masyarakat Sasak tidak mau merebut tanah Ulayat ini, sungguh. Kita akan kembali menjadi budak di tanah sendiri.

Namun apa daya, kita tak mampu berupaya, kekuasaan kini merajalela. Kini tinggal penentuan, apakah masyarakat Sasak rela berucap sayonara atau tidak. Jika tidak, mari rebut kembali tanah Ulayat pantai Kaliantan.

Sesungguhnya kehidupan berikutnya ada pada tangan kita yang hidup saat ini yang sedang menikmati sisa-sisa umur yang entah berakhir kapan. Namun jika sisa-sisa umur ini tidak dimanfaatkan dengan baik, maka kehidupan selanjutnya akan jauh lebih menderita.

Secara garis besar, masyarakat sudah menyepakati bahwa, lokasi dan tanah seluas kurang lebih 100 hektar ini adalah milik bersama masyarakat Suku Sasak. Dengan begitu tentu tidak ada satupun yang berhak atas kepemilikan tanah tersebut. 

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa ‘‘Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.’’ Dari bunyi pasal 33 ayat 3 UUD 1945 telah diterangkan dengan jelas bahwa Sumber Daya Alam yang terkandung dalam wilayah kedaulatan Indonesia dikelola oleh negara dan digunakan sepenuhnya untuk rakyat Indonesia.

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat 3. Tanah adalah sumber daya alam yang menjadi alat produksi di Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris. Sehingga, tanah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan rakyat Indonesia.

Sejak turun temurun sebelum negara terbentuk hukum adat telah menjadi acuan bagi masyarakat adat untuk mengelola tanah adat. oleh karena itu negara menjamin hukum adat dalam UUD 1945.

Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”, juga ditegaskan pada Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Hak Ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat didefinisikan sebagai kewenangan yang menurut hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah, turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan.

Hak Ulayat merupakan hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat, meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu merupakan tanah kepunyaan bersama para warganya. Hak Ulayat mengandung unsur, yaitu, unsur hukum perdata; sebagai hak kepunyaan bersama warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas Tanah Ulayat, yang dipercaya berasal dari peninggalan nenek moyang sebagai pendukung utama kehidupan dan penghidupan; serta lingkungan hidup seluruh warga masyarakat hukum adat itu.

Pemerintah yang seharusnya menjadi pemangku kebijakan negara telah salah menggunakan wewenang kekuasaannya. Pemerintah telah menghianati Undang-Undang Dasar 1945. pada realitasnya hukum tentang sumber daya alam yang termaktub dalam pasal 33 ayat 3 dan hukum adat yang termaktub dalam pasal 18 B ayat (2) yang dipertegas pada pasal 28 I ayat (3) telah dihianti untuk kepentingan pribadi.

Hal tersebut dapat kita lihat dari berbagai macam peristiwa perampasan tanah milik petani, maupun tanah adat yang telah dialih fungsikan untuk kepentingan kapital. Lebih parah lagi pemerintah merebut tanah rakyat dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan cara kekerasan.

Kesewenang-wenangan pemerintah atas tanah adat telah menimbulkan berbagai persoalan dan kasus-kasus persengketaan seperti di Tanah Tampah Boleq Desa Seriwe Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur NTB. Pemerintah seharusnya melakukan penyelesaian yang baik, benar dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum juga keadilan terhadap masyarakat adat.

Sebagai tindakan nyata atas isu perampasan tanah adat, kami Aliansi Masyarakat Menggugat menyatakan dan menuntut beberapa poin sebagai berikut:

1. Kami menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak penuh atas tanah, wilayah dan sumber daya alam, termasuk atas adat. Pengakuan terhadap hak-hak ini, merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi yang melekat pada masyarakat adat dan dijamin oleh UUD 1945.

2. Menuntut Bupati Lombok Timur, Ali BD mencabut segala bentuk izin terkait SP Bupati Lombok Timur No: 503/1616/PPT.II/2016 yang dikeluarkan pada tanggal 26 April 2016.

3. Mendesak Pemerintah mengembalikan tanah Tampah Boleq menjadi hak Ulayat kepada rakyat, sebab penyitaan tanah adat adalah kesalahan besar dan melangggar hukum yang berlaku.

4. Mendesak DPR dan Bupati untuk segera menerbitkan Perda dan Perbup untuk pengakuan Tanah Tampah Boleq menjadi hak Ulayat.

5. Mendesak Pemerintah untuk segera mencabut Plang dan Pagar kawat yang dipasang oleh PT. TEMADA PUMAS ABADI.

6.Usut tuntas mafia-mafia yang menerbitkan sertifikat dan mafia penjualan Tanah Tampah Boleq.

7. Kami menyambut baik dan mendukung Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan kembali bahwa Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat adat, dan bukan lagi sebagai hutan negara.

 

Petisi ini dikirim ke:

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo
Bupati Lombok Timur
Komisi Pemberantasan Korupsi

 



Hari ini: ALIANSI MASYARAKAT MENGGUGAT mengandalkanmu

ALIANSI MASYARAKAT MENGGUGAT membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA: PETISI PENYELAMATAN TANAH ADAT TAMPAH BOLEQ". Bergabunglah dengan ALIANSI MASYARAKAT MENGGUGAT dan 100 pendukung lainnya hari ini.