HAPUS PASAL PENISTAAN AGAMA. PEMECAH BELAH NKRI

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Pada saat ini HAM di Bumi Pertiwi kembali tercederai.


Pasal penistaan agama yang penuh dengan kontroversi dan cenderung digunakan untuk kepentingan kelompok atau politik tertentu ini kembali menjatuhkan korban. Seorang warga negara yang hak nya dalam menyampaikan pendapat telah dirampas oleh pasal ini. Apakah kita sebagai warga negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan keadilan akan terus diam ?? Sudah saatnya kita bersuara !!

HAPUS PASAL PENISTAAN AGAMA

Bagaimana pasal yang konyol seperti ini masih dapat melenggang bebas dan cenderung tidak ada perhatian negara dalam menangani nya. Pasal penodaan agama akan diperluas dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan dalih untuk menciptakan social order. Padahal faktanya justru pasal ini lah yang memecah belah NKRI, Hukum seolah tajam hanya karena massa bersuara. Tanpa pasal ini bukan berarti kehidupan Plural Indonesia akan terancam,karena kasus ujaran kebencian tetap bisa ditangani dengan pasal pidana biasa ,sehingga menghindari crash nya massa. Karena di indonesia SARA masih merupakan hal yang sensitif. Jika kita berbicara keadilan,dimana kah keadilan dalam pasal ini ? Salah satu imam besar suatu ormas islam secara gamblang telah menodai agama kristen,menghina pancasila,memplesetkan salam sunda Sampurasun menjadi Campur Racun lalu apakah dia di proses hukum secara adil ? Tentu TIDAK karena pasal ini adalah pasal karet yang tajam tumpul nya bisa diatur.

Bila ditelusuri lebih lanjut perkara penodaan agama di Indonesia diatur dalam Pasal 156a KUHP dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Asal-usul pasal ini tidak lepas dari warisan kolonial Belanda. Di era Sukarno, karena desakan ormas-ormas Islam konservatif, diterbitkanlah Ketetapan No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama yang sekarang menjadi Pasal 156a KUHP.
Ironisnya, sejak 2011, jerat bagi orang yang dituduh menodai agama di Indonesia tidak hanya melibatkan Pasal 156a, atau Pasal 157 KUHP, melainkan juga Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan pasal berlapis seperti ini, termasuk dalam ranah akademik, seseorang bisa dengan mudah dituduh menista suatu agama di Indonesia dari berbagai sisi, termasuk kebebasan berkeyakinan. Dalam lebih 40 tahun terakhir, kasus penodaan agama di Indonesia memiliki "pola yang sama" dan berbagai kasus selalu diawali dengan demonstrasi massa dan penegak hukum menjadikan alasan keresahan masyarakat akibat aksi massa ini, Pasal ini cenderung ditafsirkan oleh suatu kelompok untuk mendiskriminasi hak-hak individu atau kelompok lain. Karena definisi penodaan agama tidak jelas

Laporan U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF) tahun 2016 berjudul "Respecting Rights? Measuring The World’s Blasphemy Laws" mendefinisikan kebebasan beragama atau berkeyakinan sebagai hak yang luas termasuk kebebasan perpikir, berekspresi, berkumpul dan berserikat, termasuk pilihan untuk tidak beragama berdasarkan pikiran dan hati nurani seseorang. USCIRF menunjukkan bahwa dari total 195 negara di dunia, 71 negara masih memiliki pasal penodaan agama. Bila diurai dalam persentase per regional, 25,4 persen dari 71 negara tersebut berada di negara Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara; 25,4 persen di Asia-Pasifik; 22,4 persen di Eropa; 15,5 persen Afrika Sub-Sahara; dan 11,2 persen di Amerika. Uraian pasal penodaan agama di 71 negara tersebut juga menunjukkan kemiripan, sama-sama mendefinisikan penodaan agama sebagai tindakan menghina atau menunjukkan penghinaan atau kurangnya penghormatan kepada Tuhan.

Mengacu pada International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang diratifikasi oleh mayoritas 71 negara tadi, pasal penodaan agama seharusnya tidak ada lagi atau dihapuskan. Selain bertentangan dengan prinsip kebebasan berbicara dan berekspresi, kehadiran pasal tersebut juga memunggungi kebebasan beragama seperti yang tercantum dalam Pasal 18 ICCPR.
Indonesia sendiri adalah negara yang sudah meratifikasi ICCPR. Jika kovenan tersebut benar-benar dipatuhi, pasal penodaan agama seharusnya dihilangkan.

Para ahli dan kelompok hak asasi manusia PBB seperti Lembaga Bantuan Hukum Indonesia telah mengkritik penggunaan diskriminatif undang-undang tersebut. Namun Departemen Agama Indonesia sedang berusaha untuk memperkuat dan memperluas ruang lingkupnya melalui rancangan undang-undang Perlindungan Hak-Hak Keagamaan.

Human Rights Watch mengklaim, dukungan pemerintah yang terus menerus terhadap undang-undang penistaan agama ini memunculkan pertanyaan tentang komitmennya terhadap hak asasi manusia bagi semua warga Indonesia. “Indonesia tidak dapat mengklaim dirinya sebagai negara Muslim yang toleran tapi terus melakukan diskriminasi agama dan pelanggaran hak asasi yang dilanggengkan oleh undang-undang penistaan agama,” kata Human Rights Watch dalam sebuah pernyataan.

Oleh karena itu kami sebagai pengusul dan penandatangan petisi ini menuntut agar
SEGERA CABUT PASAL PENISTAAN AGAMA 



Hari ini: Daniel mengandalkanmu

Daniel Simon membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Dewan Perwakilan Rakyat: HAPUS PASAL PENISTAAN AGAMA. PEMECAH BELAH NKRI". Bergabunglah dengan Daniel dan 9 pendukung lainnya hari ini.