Hapus PERATURAN DISTRIK MAHASISWA DMFIP UM

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


Melalui peraturan Nomor 2.10.1/UN32.1.8.1/KM/2018 Dewan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan mengesahkan peraturan distrik mahasiswa DMF IP UM. Namun dalam peraturan tersebut masih terdapat kecacatan :

1. Peraturan Distrik Mahasiswa bertentangan dengan SK DIKTI No 26 Tahun 2002 tentang larangan aktivitas politik praktis di kampus. Dan distrik mahasiswa yang pada awal pembentukannya disebut sebagai partai mahasiswa merupakan salah satu wadah pembelajaran politik praktis di lingkungan FIP UM dengan bukti bunyi pasal 1 ayat 1 bahwa Distrik Mahasiswa adalah organisasi sosial politik.

2. Peraturan Distrik Mahasiswa bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28 D ayat 3 yang berbunyi : "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." Dan dalam peraturan distrik mahasiswa tidak diatur jalur independent atau jalur mandiri untuk mengikuti Pemira FIP UM. Sehingga hal ini sangat bertentangan dengan isi dari Pasal 28 D ayat 3 UUD 1945.

3. Peraturan Distrik Mahasiswa tidak punya payung hukum yang jelas dan bertentangan dengan SK Rektor Tahun 2012 tentang ormawa yang didalamnya tidak menyebutkan dan mengatur tentang Distrik Mahasiswa.

4. Nama Distrik dalam KBBI diartikan sebagai bagian kota atau negara yang dibagi untuk tujuan tertentu; wilayah; daerah bagian dari kabupaten yang pemerintahannya dipimpin oleh pembantu bupati (sebelum tahun 1970); kewedanaan. Namun dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Distrik Mahasiswa disebutkan bahwa Distrik Mahasiswa adalah organisasi sosial politik. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa nama Distrik hanya digunakan untuk menutupi identitas partai politik mahasiswa.

5. Dalam pasal 7 ayat 2 Peraturan Distrik Mahasiswa diseutkan bahwa fungsi Distrik Mahasiswa adalah : "Penyerap, penghimpun, penyalur aspirasi serta mewujudkan hak-hak mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang". Pasal ini seirama dengan SK Rektor UM Tahun 2012 tentang Ormawa pasal 35 c yang berbunyi fungsi DMF adalah sebagai penyalur aspirasi mahasiswa. Sehingga akan ada dualisme wadah penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa dan semakin memperumit jalur birokrasi apirasi mahasiswa.

6. Dalam landasan Peraturan Distrik Mahasiswa tidak mencantumkan dasar UUD 1945, Pancasila, Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagi landasan Peraturan Distrik Mahasiswa

Selain kecacatan di atas terdapat beberapa aspirasi mahasiswa FIP yang menolak  pemberlakuan Distrik Mahasiswa FIP sebagai berikut :

1. Pelaksanaan dan pembentukan distrik mahasiswa ini justru malah mempersulit mahasiswa yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon ketua ormawa. (mhs AP)

2. Memelihara dan mempertahankan eksistensi mahasiswa. Setelah pemira tahun ini fungsi Distrik Mahasiswa masih belum jelas. Mahasiswa jadi terkotak - kotak oleh partai meskipun satu jurusan. (mhs TEP)

3. Dengan waktu yang sangat mepet apakah sistem ini bisa maksimal dan kedepannya belum tentu ada keberlanjutannya. Ditambah lagi Dsitrik Mahasiswa akan menjadi saingan Ormawa dala perekrutan pengurus baru. Dikhawatirkan ormawa akan kekurangan pengurus. (mhs TEP)

4.Terlalu mempersulit mahasiswa dalam berpolitik di lingkup Fakultas Ilmu Pendidikan dan dapat memunculkan dualisme kepemimpinan anatara anggota yang sudah terdaftar di HMJ dan partai itu sendiri. (mhs PLB)

5. Memahamkan mahasiswa akan politik tidak harus dengan cara praktek langsung di ormawa. Ini mengebiri kebebasan mahasiswa. (mhs TEP)

6. Seharusnya membentuk KPU terlebih dahulu kemudian dibahas dengan DMF terkait UU distrik mahasiswa. Dan waktu pembuatan distriknya juga terlalu mepet. (mhs BK)

7. Bagaimana kabar mahasiswa yang akan maju namun tidak punya distrik? Bahkan meskipun distrik mahasiswa dibuat, disma ini terkesan prematur, distrik yang dimunculkan dengan cepat untuk mengejar pemilu saja. (mhs FIP)

8. Apakah mahasiswa FIP tidak akan terkotak kotak dan terpecah belah dengan adanya disma. (mhs FIP)

Maka dari itu kami Mahasiswa FIP UM menuntut kepada Dewan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan agar :

1. Menghapus Peraturan Distrik Mahasiswa dan membatalkan pemberlakuannya

2. Segera membentuk KPU FIP UM

3. Segera melaksanakan agenda Pemira FIP UM

Tuntutan ini demi kepentingan Mahasiswa FIP UM, ini adalah suara mahasiswa dan apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata : LAWAN !!!!



Hari ini: Mahasiswa mengandalkanmu

Mahasiswa FIP UM membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Dewan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan: Hapus PERATURAN DISTRIK MAHASISWA DMFIP UM". Bergabunglah dengan Mahasiswa dan 204 pendukung lainnya hari ini.