KECAMATAN TANPA SMA NEGERI VS SISTEM ZONASI

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Sebelumnya mohon maaf bapak ibu sekalian.

Secara   geografis   Kecamatan   Modo,   berada   di   bagian   barat wilayah    Kabupaten Lamongan, dengan batas wilayah,  sebelah  utara Kecamatan  Babat,  sebelah  timur  Kecamatan Kedungpring,  sebelah  selatan  Kecamatan  Bluluk  dan  Ngimbang,  sebelah  barat  Kecamatan Bourno dan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro.

Luas  wilayah  Kecamatan  Modo  77, 58 Km2  atau  setara  dengan  7.758 hektar,  terdiri  tanah sawah 4.175 ha, tanah tegal/ladang 1.307 ha, tanah pekarangan/permukiman 683 ha tanah hutan 1.445 ha dan tanah lainnya seluas 411,4 ha merupakan dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 60 m diatas permukaaan air laut.

Keadaan iklim wilayah Kecamatan Modo, tergolong beriklim tropis.  Musim  penghujan  terjadi  antara  bulan  Nopember  sampai  dengan  April,   sedangkan   musim   kemarau   terjadi  antara bulan Mei sampai dengan Oktober. Temperatur suhu udara rata – rata 20 – 34 °C.Adapun curah hujan pada tahun 2012 sebanyak 2.261 mm, atau rata – rata curah  hujan  keadaan lima tahun  terakhir sebanyak 1.329 mm.

Secara administratif  Kecamatan Modo, terdiri 17 desa, 76 dusun, 269 RT dan 85 RW, dengan jumlah penduduk 46.401  jiwa terdiri laki-laki sebanyak 22.643 jiwa dan perempuan 23.725 jiwa, dan terdiri 13.058 Kepala Keluarga.

Mata pencaharian penduduk sebagian besar bekerja di sektor pertanian, sebanyak 22.950 jiwa (85,4 %), jasa dan perdagangan 1.606 jiwa (6 %), Pegawai Negeri 498 jiwa (2 %), industri kecil/rumah tangga 394 jiwa (1 %) dan di sektor lainnya sebanyak 1.402 jiwa (5.6 %).

sumber : https://lamongankab.go.id/modo/profil-umum/

Dengan data penduduk seperti itu sampai petisi ini saya tulis Kecamatan Modo belum memiliki SMA ataupun SMK negeri. Tahun 2016 penulis pernah datang ke Depdikbud Kecamatan untuk menanyakan sebab hal tersebut terjadi, namun petugas yang menemui hanya menjelaskan "Susah Mas, sebab di sini sudah banyak sekolah swasta, seumpama bisa mungkin didirikan SMK Negeri, kalau SMA agak susah. seperti pernah terjadi pada kecamatan sebelah, ketika mau didirikan SMA Negeri justru banyak yang protes".

Dan sekarang muncul kembali aturan baru mengenai sistem Zonasi. kami tidak menolak aturan tersebut, namun mohon berikan solusi terhadap kondisi yang terjadi pada kecamatan kami Bapak. 

Kami setuju apabila kelulusan tidak berdasarkan Nilai, dengan demikian mengurangi potensi kecurangan. seperti yang terjadi pada masa kami.

Kami pula tidak menolak dengan sistem Zonasi yang diterapkan, sebab akan meningkatkan pemerataan kualitas Sekolah. sebab kami rasa sekolah yang berkualitas bukan hanya disebabkan dari guru, namun juga dari peserta didik. 

Untuk itu kami hanya meminta Solusi dari pihak pihak terkait, sebab selama ini kami sekolah di luar zona kami alias di luar kecamatan.

Hal ini mungkin tidak hanya terjadi di kecamatan kami, mungkin juga terjadi di kecamatan selain tempat kami.

atas perhatian bapak ibu sekalian kami ucapkan terima kasih.

Tertanda

Anak anakmu yang membutuhkan bimbingan dengan baik dan benar.