TUNTUTAN KEMA FH-UH TERKAIT BANTUAN FASILITAS KULIAH ONLINE SELAMA PANDEMIC COVID-19

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


Menindaklanjuti Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 302/E.E2/KR/2020 tertanggal 31 Maret 2020 Terkait Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan. yang memuat 5 ketentuan, dengan himbauan “Kami juga menghimbau agar Perguruan Tinggi dapat memantau dan membantu kelancaran Mahasiswa dalam melakukan pembelajaran dari rumah. Penghematan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan yang diperoleh selama dilakukan pembelajaran dari rumah (study from home), mohon dapat digunakan untuk membantu Mahasiswa, seperti subsidi pulsa koneksi pembelajaran daring, bantuan logistik dan kesehatan bagi yang membutuhkan.” Maka dengan ini kami Keluarga Mahasiswa  Fakultas Hukum Univesitas Hasanuddin, dengan hormat kepada pihak Dekanat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin memperhatikan kami dalam hal segi perkuliahan daring.

Dikarenakan dengan himbauan perkuliahan daring yang melalui aplikasi, kami merasa ada hambatan-hambatan untuk melakukan perkuliahan tersebut dikarenakan melalui aplikasi seperti Zoom Meeting yang membutuhkan begitu banyak kuota dalam hal penggunaanya. Kuota tersebut merupakan uang pribadi Mahasiswa sehingga memberatkan bagi kami, adapun himbauan untuk melakukan perkuliahan melalui via Whatssap tidak efektif karena kami membutuhkan dialog langsung dan tatap muka dengan para Dosen. Juga perlu diperhatikan oleh pihak Dekanat untuk mengontrol kembali proses belajar mengajar via daring karena belum sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan terkadang tergantung dari keinginan Dosen, bahkan ada yang hanya memberikan tugas tanpa adanya tatap muka atau hanya menyuruh untuk membaca materi tanpa adanya tindak lanjut. Sesungguhnya hal ini menyusahkan kami sebagai Mahasiswa, maka dari itu kami meminta dengan besar hati dan tanpa mengurangi rasa hormat kepada Guru-Guru dan Panutan pihak Dekanat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk :

1. Meminta keringanan bagi seluruh Mahasiswa tanpa terkecuali untuk melakukan subsidi kuota internet sebesar Rp. 200.000 – Rp. 250.000/Bulan, sampai kuliah berjalan normal semestinya dan/atau status kedaruratan kesehatan masyarakat dicabut.
2. Mengontrol jalannya kegiatan akademik online/daring yang dijalankan oleh Dosen sehingga kegiatan belajar mengajar bisa tepat waktu, dan lebih efektif, tanpa tugas yang berlebihan.
3. Memperjelas pelaksanaan teknis perihal pengurusan berkas dan/atau bimbingan proposal/skripsi yang membuat mahasiswa tingkat akhir mengalami stagnan, kiranya dekanat dapat lebih serius dalam memberi koordinasi kepada dosen dan pegawai akademik terkait hal ini.         

Dengan sangat besar hati kami berharap permintaan kami diterima, dikarenakan perkuliahan sangat penting bagi kami dan begitu juga dengan paket data yang menunjang perkuliahan kami. Jika kemudian bapak/ibu berpendapat lain mohon berikat keputusan seadil-adilnya Ex aequo et bono. Semoga dengan permintaan tersebut kita dapat lebih peduli kepada sesama warga Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan membangkitkan semangat humanisme pada ruang-ruang demokrasi. Terima kasih.

Hidup mahasiswa !


Makassar, 04 April 2020

Hormat Kami, KEMA FH-UH