DARURAT KEKERASAN SEKSUAL, TUNTUT KEMENRISTEKDIKTI BERTANGGUNGJAWAB #NAMABAIKKAMPUS

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.000.


Kampus darurat kekerasan seksual dan pelecehan, sedangkan Kemenristekdikti hanya berpangku tangan. Kemenristekdikti merupakan kementrian yang bertanggungjawab atas pengadaan perguruan tinggi di Indonesia. Oleh karenanya, Kemenristekdikti memiliki kewajiban yang sama besarnya dengan pihak kampus perihal menjamurnya kekerasan seksual dan pelecehan di lingkungan kampus. Namun, melalui video yang dipublikasikan oleh Vice Indonesia (2019) berkaitan dengan #NamaBaikKampus, Kemenristekdikti lepas dari pertanggungjawaban persoalan kekerasan seksual dan pelecehan di lingkungan kampus, dan berlindung di balik dalih “Otonomi Kampus”. Perlu diketahui, UU No.12 tahun 2012 pasal 62 dan 64 memang mengatur tentang otonomi kampus (Otonomi Perguruan Tinggi), namun pasal 65 menyatakan dengan tegas bahwa penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN.

Problematika kekerasan seksual dan pelecehan di lingkungan kampus mulai terbongkar diawali dengan #KITAAGNI di UGM, “Sandra” dan “Zahra” UIN SGD Bandung, Universitas Brawijaya, hingga Universitas Diponegoro, “Lara” di STMIK Primakara Bali, dan masih banyak kampus lainnya yang berjuang untuk turut membongkar dan bergerak melawan. Temuan yang mengejutkan dilontarkan oleh Danu Pratama Aulia, Koordinator Bidang Sosial-Politik BEM FH UI bahwa 21 dari 177 responden pernah mengalami pelecehan seksual di UI, dan 39 lainnya mengetahui adanya kekerasan seksual. (Tempo.co, 2018)

Atas dasar nama baik kampus, penanganan permasalahan kekerasan seksual dan pelecehan selalu lamban dan berlindung dibalik dalih “kekeluargaan”, namun penanganannya selalu bersifat menyepelekan. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan pasal 3 UU No.12 tahun 2012 yang menyatakan bahwa asas keadilan, kebajikan, dan tanggung jawab merupakan beberapa asas perguruan tinggi. Kampus dengan ‘otonomi’nya tidak mengupayakan kemaksimalan penanganan, bahkan cenderung menutup permasalahan, dan mengusahakan untuk membungkamnya dari dunia luar, alias “jaga nama baik kampus” (Tirto, 2018). Hal ini bertabrakan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi otonomi perguruan tinggi yang disebutkan dalam pasal 63 UU NO.12 tahun 2012 #NAMABAIKKAMPUS.

Kemenristekdikti, khususnya Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan,  memiliki tanggungjawab seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah no.13 tahun 2015 pasal 10 berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang standar kualitas sistem pembelajaran dan kemahasiswaan, perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem penjaminan mutu internal pendidikan tinggi, pengawasan dan pengendalian bidang pembelajaran dan kemahasiswaan. Hal ini memampukan Kemenristekdikti untuk turut berperan menuntaskan serta memberantas persoalan kekerasan seksual dan pelecehan di lingkungan kampus.

Anggota Komisi X DPR RI, Reni Malinawati turut mendukung adanya pengaturan khusus oleh Kemenristekdikti berkenaan dengan penanggulangan kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan kampus (Tirto.id, 2018). Hal ini semakin memperkuat kewajiban Kemenristekdikti untuk bertanggung jawab. Pengelolaan kampus, merupakan wewenang dan tanggung jawab Kemenristekdikti tanpa terkecuali perihal kekerasan seksual dan pelecehan. Otonomi kampus bukan alasan Kemenistekdikti untuk lepas tangan, dan bermain aman. Perihal kekerasan seksual dan pelecehan di lingkungan kampus, merupakan situasi darurat yang wajib di pertanggungjawabkan oleh Kemenristekdikti.

Tuntutan          :

1. Mendorong Kemenristekdikti mengatur pengusutan tuntas kasus kekerasan seksual dan pelecehan

2. Menuntut Kemenristekdikti bertanggungjawab dan ambil andil dalam perlindungan terhadap kekerasan seksual dan pelecehan di lingkungan kampus.

3. Menuntut pengadaan Peraturan Menteri yang menyatakan bahwa kekerasan seksual dan pelecehan merupakan pelanggaran berat, dan sekaligus memuat sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual serta pelecehan di lingkungan kampus. Peraturan Menteri juga berisi terjaminnya keterbukaan pelibatan LSM yang bergerak di bidang advokasi kekerasan seksual dan pelecehan. Adapun pengusutan kasus kekerasan seksual dan pelecehan wajib bersifat akuntabel, dan transparan.

4. Sanksi dalam Peraturan Menteri memuat pemecatan, dan/atau penonaktifan terhadap tenaga kerja baik PNS maupun non PNS pelaku kekerasan seksual dan pelecehan, konseling intensif, dan/drop out bagi mahasiswa pelaku kekerasan seksual dan pelecehan.

5. Peraturan Menteri memuat jaminan perlindungan dan bimbingan terhadap korban, konseling intensif sesuai kebutuhan korban, dan jaminan terlindungnya korban dari diskriminasi.

6. Pengadaan pendidikan anti pelecehan dan kekerasan seksual dan pelecehan seksual di setiap perguruan tinggi yang bersifat wajib.

7. Pengadaan unit khusus dan terpadu yang mewadahi pelaporan, advokasi, serta jaminan perlindungan kasus kekerasan seksual yang bersifat permanen, independen, akuntabel, transparan, profesional, bebas diskriminasi, dan wajib adanya di setiap kampus.

KEMENRISTEKDIKTI HARUS BERTANGUNGJAWAB!

Mari, tandatangani petisi ini!

Baca juga : https://tirto.id/dosen-predator-yang-masih-berkeliaran-di-uin-malang-dK4i