Petition Closed
Petitioning KEMENAKERTRANS Muhaimin Iskandar and 6 others

Dani K. Ristandi, PT.Huawei Tech Investment: Kembalikan Hak Pekerja


621
Supporters

 

 

Letter to
KEMENAKERTRANS Muhaimin Iskandar
ILO JAKARTA Tauvik Muhamad
KASI Pengawasan Disnakertrans DKI, KADIS SUDINAKERTRANS JakBar Sahat Silalahi
and 4 others
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok
Indonesia Country Head HRD PT Huawei Dani K. Ristandi
KOMISI IX DPR-RI Ribka Tjiptaning
Kronologis

Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga saat ini, PT. Huawei Tech Investment (HTI) sudah menjadi salah satu vendor telekomunikasi terbesar di Indonesia. Terbukti bahwa 9 dari 10 operator telekomunikasi di Indonesia menggunakan peralatan dari PT Huawei. Dalam hal ini, lingkup pekerjaan yang dikelola oleh PT. Huawei adalah pembangunan sarana telekomunikasi (tower / BTS) dari proses pembebasan lahan (Site Acquisition) dan pembanguan fisik (Civil, Mechanical, Electrical) serta pemasangan alat/ perangkat antena sampai dengan lokasi tersebut on air dan dapat melayani konsumen.



Perkembangan pesat ini tentunya seiring dengan kebutuhan tenaga kerja profesional yang handal. Dan sampai saat ini PT Huawei mempekerjakan lebih dari 3000 karyawan baik lokal dan tenaga kerja asing (TKA). Akan tetapi sangat disayangkan, penggunaan tenaga kerja oleh PT Huawei diketahui tidak sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia. Diantaranya masih banyak karyawan yang berstatus kontrak (maupun outsource) padahal mereka sudah mengantongi 3 atau lebih kontrak kerja yang berkesinambungan.

Dan penggunaan TKA pun sangat jelas tidak berada pada koridor hukum yang berlaku. Contoh kongkrit pelanggaran tersebut di antaranya:

1. Menggunakan Tenaga Kerja Asing Tanpa Ijin Kerja Resmi dan Lengkap sesuai dengan KEPMEN NOMOR: KEP-20/MEN/III/2004 Tentang Tata Cara Mendapakan IMTA, PERMEN: PER.20/MEN/III/2008 dan UU Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003

2. Pemberian Jabatan dan Posisi Tenaga Kerja Asing Yang Melanggar KEPMEN Nomor 40 Tahun 2012

3. Keahlian dan kemampuan Dari Tenaga Kerja Asing yang di pekerjakan, banyak yang tidak memadai seperti yang di haruskan oleh pemerintah melalui Pasal 21 ayat (1) PERMEN: PER.02/MEN/III/2008 tentang persyaratan TKA.



Dampak dari banyaknya tenaga kerja asing yang tidak memiliki ijin resmi dan komplit di PT Huawei membuat pekerja lokal tidak mendapat porsi dengan semestinya. Sebagai contoh, pekerja lokal kebanyakan hanya melakukan pekerjaan implementasi tapi boleh dibilang tidak diberi kesempatan memegang posisi top management.

Selain itu, manajemen PT Huawei banyak melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku di Indonesia, misalnya menganjurkan lembur di hari raya keagamaan, memaksa masuk kerja di hampir setiap hari libur walaupun dengan kompensasi, yang bahkan disertai juga dengan pengancaman pemecatan atau sanksi jika menolaknya.



Menyikapi banyaknya pelanggaran yang terjadi, karyawan di PT Huawei berinisiatif membentuk SERIKAT PEKERJA HUAWEI (SEHATI) pada November 2011 yang bernaung di bawah NIKEUBA KSBSI dengan maksud sebagai partner kerja perusahaan dan tempat bernaung serta mengadu bagi para karyawan Huawei.

Menanggapi hal tersebut, manajemen PT. Huawei justru mengganggap SEHATI sebagai sekumpulan parasit dan duri dalam daging yang harus disingkirkan. Terbukti dengan dimutasinya beberapa Pengurus Pusat SEHATI beberapa hari setelah surat pemberitahuan pembentukan Serikat Pekerja di sampaikan ke perusahaan. Dikarenakan dasar pembentukan SEHATI adalah hendak menjadi partner kerja maka dengan kontinyu SEHATI mencoba mengajak manajement berdiskusi dan bertemu dengan membawa PETISI dari hampir seluruh karyawan yang bekerja di PT. Huawei.

Tetapi amat disayangkan beberapa kali perundingan tersebut mengalami jalan buntu hingga dengan sangat terpaksa DEMO pertama pun dilakukan pada 29 dan 30 November 2012 yang rupanya mampu mendesak manajemen untuk menandatangani Perjanjian Bersama (PB) disaksikan oleh perwakilan DISNAKER Jakarta Pusat.



Adapun isi Perjanjian Bersama yang sangat normatif tersebut diantaranya adalah:

1. Outsourcing

Perusahaan akan melakukan konversi karyawan outsourcing menjadi karyawan Huawei paling lambat dalam 1 tahun sejak 19 Nopember 2012 (diundangkannya Permenaker no. 19.2012).

Karyawan kontrak dengan perusahaan penyedia jasa pekerja (outsourcing) yang telah berakhir dan kontrak kerja tersebut tidak sesuai dengan pasal 58 dan 59 Undang-Undang no. 13/2003 juncto Kep. 100/MEN/VI/2004 maka karyawan tersebut akan diangkat menjadi karyawan tetap Huawei.



2. Karyawan Kontrak (PKWT)

Karyawan kontrak dengan Huawei yang telah berakhir dan kontrak kerja tersebut tidak sesuai dengan pasal 58 dan 59 Undang-Undang no. 13/2003 juncto Kep. 100/MEN/VI/2004 maka karyawan tersebut akan diangkat menjadi karyawan tetap Huawei melalui Surat Keputusan paling lambat tanggal 7 Pebruari 2013.



3. Overtime/lembur

Perhitungan upah lembur akan mengikuti Kep. 102/2004 dan pelaksanaan teknis dan administrasi dikeluarkan pada bulan April 2013.



4. Tenaga Kerja Asing (TKA)

a. Perusahaan akan mengunakan TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pemeriksaan penggunaan TKA akan dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan didampingi oleh mediator yang menangani.

b. TKA digunakan untuk jabatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



5. Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Perundingan PKB akan dimulai awal Oktober 2013.



6. Pekerja yang melakukan mogok kerja akan bekerja kembali sebagaimana mestinya dan dengan tidak mengesampingkan peraturan perundangan yang berlaku, dan pihak Manajemen Huawei serta Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja (Outsourcing) tidak akan melakukan tindakan intimidasi, pemotongan upah, pemutusan hubunga kerja, pemberian surat peringatan atau ancaman-ancaman lainnya dalam bentuk apapun terhadap karyawan yang mogok kerja.



7. Poin-poin lainnya antara lain: Sistem Pelevelan karyawan (SOP dan SOW), Human Resources Department (HRD), Peng-homebase-an Karyawan dan kenaikan gaji akan dibahas dalam perundingan PKB.



Namun lih-alih dijalankan, pada perjalanannya dapat disaksikan oleh seluruh karyawan, perusahaan justru mengingkari dan melanggar isi dari perjanjian bersama tersebut. Adapun contoh dan indikasi pelanggaran yang di lakukan pihak perusahaan antara lain:

1. Pemecatan / terminasi yang dialami banyak dari anggota serikat pekerja, termasuk pengurus regional serta pengurus pusat termasuk Ketua Umum SEHATI, Saudara Heru Waskito Krisnamurti,

2. Adanya indikasi UNION BUSTING atau pemberangusan serikat pekerja dengan berbagai dalih,

3. Masih digunakannya sistem outsourcing untuk pekerjaan utama, dengan tameng tenggat waktu sampai tanggal 18 Nopember 2013 seperti yang di berikan oleh MENAKER,

4. Hanya 2 (dari laporan terakhir yang didapat) karyawan yang di alihkan statusnya dari PKWT menjadi PKWTT dari ratusan karyawan yang berhak dan telah sesuai UU tenaga kerja untuk menjadi PKWTT,

5. Makin banyaknya dan masih bebasnya tenaga kerja asing tanpa ijin yang bekerja di perusahaan,

6. Masih terlibatnya tenaga kerja asing pada jabatan yang nyata-nyata dilarang pemerintah sesuai PERMEN No.40 Tahun 2012, diantaranya: menjadi HRD.



Melihat indikasi dan fakta tersebut, SEHATI mengajukan permintaan perundingan untuk mereview pelaksanaan perjanjian bersama, tetapi setelah 2 (dua) kali permintaan tetap ditolak manajemen dengan alasan dan jawaban yang sangat tidak memuaskan.

Menyikapi hal tersebut, SEHATI berinisiatif melaporkan kepada pihak terkait, dalam hal ini DISNAKER DKI Jakarta dan Pihak Imigrasi. Akan tetapi sampai saat ini tidak ada tindakan nyata dari kedua instansi tersebut, malah terkesan membiarkan pelanggaran yang dilakukan Huawei.

Dikarenakan tidak adanya tanggapan serius dari kedua instansi tersebut, dengan sangat terpaksa SEHATI mengambil langkah lanjutan, seperti:

1. Tanggal 19 Pebruari 2013, SEHATI memasukan laporan ke KOMISI IX DPR RI,

2. Tanggal 11 Pebruari 2013, SEHATI mendaftarkan Perjanjian Bersama ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta Pusat,

3. Tanggal 21 Pebruari 2013, SEHATI melaporkan indikasi penyuapan aparat negara oleh Huawei ke KPK,

4. Tanggal 20 Pebruari 2013, SEHATI memberitahukan pihak manajemen Huawei tentang rencana DEMO Jilid ke-2 yang rencananya akan di lakukan pada 4 – 8 Maret 2013.



Ada beberapa catatan penting sebagai imbas dari langkah-langkah yang di ambil oleh SEHATI, diantaranya adalah :

1. Tanggal 22 Pebruari 2013, tepat sehari setelah SEHATI melaporkan ke KPK, 2 pengurus regional SEHATI Jawa Timur, salah satunya Paulina Pasaribu yang ikut serta melaporkan ke KPK mendapatkan surat pemecatan,

2. Tanggal 22 Pebruari 2013, 2 hari setelah pengurus regional Jawa Timur serta anggota melapor ke Imigrasi dan Disnaker Surabaya, puluhan anggota SEHATI Jawa Timur mendapat Surat Peringatan ke- 2 dan beberapa orang mendapatkan pemberitahuan pemecatan,

3. Tanggal 22 Pebruari 2013, tepat sehari setelah pelaporan ke KPK, 3 pengurus Pusat SEHATI di mutasi ke berbagai daerah,

4. Tanggal 22 Pebruari 2013, tepat sehari setelah pelaporan ke KPK, 2 pengurus regional Jawa Barat di berhentikan dengan alasan yang tidak bisa diterima,

5. Adanya intimidasi serta ancaman pemecatan, baik secara langsung atau pun tidak (SMS, rapat dll).



Guna mencari keadilan di negeri sendiri, SEHATI dengan segala daya upaya yang ada dan dibantu oleh NIKEUBA KSBSI sebagai induk organisasi, kami meminta bantuan dari rekan-rekan media baik cetak maupun elektronik agar dapat membantu mengangkat berita tentang pelanggaran yang telah di lakukan oleh PT. Huawei.



Demikian sekilas kronologis yang bisa kami sampaikan, semoga cukup bisa dijadikan gambaran.



Ahmad Indra