Tolak Kehadiran TNI di Wilayah Adat Muara Tae

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


Saat ini Masyarakat Adat Muara Tae sedang berjuang mempertahankan wilayah adatnya dari penggusuran paksa dua Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Borneo Surya Mining Jaya dan PT. Munte Waniq Jaya Perkasa.

Belum selesai dengan dua perusahaan ini, Masyarakat Adat Muara Tae kembali dihadapkan dengan persoalan baru dengan hadirnya TNI yang akan mendirikan satuan baru yaitu pembangunan Batalyon Infanteri 612 di wilayah mereka. Hal ini disampaikan oleh pihak TNI saat bertemu dengan Kepala Adat Muara Tae.

Keberadaan TNI di Wilayah Adat Muara Tae atas hibah dari  PT. Gunung Bayan Pratama Coal yang pernah beroperasi di wilayah ini. Penyerahan hibah sendiri dilakukan oleh Gubernur Kaltim, Awang Faroek.selain itu juga ada penyerahan simbolis oleh Bupati Kutai Barat Kepada pihak TNI di Kantor PT. GBPC.

Dari hibah ini pihak TNI tidak hanya akan menguasai lahan eks tambang PT. GBPC tapi seluruh Hutan Adat Muara Tae salah satunya Hutan Adat Utaq Melinau yang menjadi pemenang di Equator Prize 2015 dari PBB (UNDP).

Keberadaan TNI di wilayah ini juga akan merusak eksistensi Komunitas Adat Muara Tae sebagai masyarakat adat. 

Padahal saat ini, Masyarakat Adat Muara Tae sedang berjuang mendapatkan legalitas hutan adatnya melalui skema Hutan Komunal. hal ini sudah disampaikan kepada Bupati Kutai Barat dan mendapat respon positif dari bupati dengan rencana pembentukan  tim IP4T walaupun hingga kini belum ada realisasinya

Seharusnya

1. Sesuai dengan pasal 134 hingga 138 UU Minerba No 4 Tahun 2009 yang membahas tentang penyelesaian hak atas tanah dan menyatakan Hak atas Izin Usaha Pertambangan bukan Hak atas Tanah. Bahkan Bunyi pasal 138 menegaskan hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

Maka sesuai dengan hal tersebut, kawasan dan wilayah pertambangan atau bekas pertambangan tidak boleh dihibahkan kepada pihak yang bukan pemilik tanah atau pemilik hak atas tanah.

2. Jangan sampai hibah ini menghilangkan tanggung jawab Perushaan tambang untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan pasca tambang dengan mencuci kewajiban dengan menyerahkan ke militer / TNI.

3. Tugas gubernur dan pemerintah pusat bukan mengurus hibah tanah tapi memastikan tanah kembali kepada pemilik hak atas tanah dan memastikan Perushaan tambang telah menjalankan semua kewajiban reklamasi dan pasca tambangnya. Jangan sampai Masy diwariskan lahan beracun dan lubang-lubang tambang yg akan menambah beban warga dan negara.

Dengan kejadian ini Masyarakat Adat Muara Tae secara formal menolak kehadiran TNI di wilayah mereka. baik lahan bekas pertambangan batu bara PT. GBPC apalagi masuk ke Hutan Adat Muara Tae dengan perkiraan luasan 5.000 hektare. karena lahan eks pertambangan harusnya kembali ke Masyarakat Adat Muara Tae sebagai pemilik wilayah.

 



Hari ini: AMAN mengandalkanmu

AMAN Kaltim membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Bupati Kutai Barat: Tolak Kehadiran TNI di Wilayah Adat Muara Tae". Bergabunglah dengan AMAN dan 103 pendukung lainnya hari ini.