Petition Closed

Fakta sosial menyebutkan bahwa warga miskin di Dairi mencapai 27.467 jiwa (tahun 2009) ternyata tidak diperdulikan oleh penguasa di Dairi saat ini. Bupati Dairi saat ini mengulangi lagi tindakan yang tak patut, melukai rasa keadilan, dan mengabaikan kepentingan rakyat miskin. Didalam RAPBD 2013 yang saat ini dibahas dalam masa Sidang ke-III tahun 2012 tercatat usulan sbb :
1. Wisata Rohani bagi Tokoh Agama ke Jerusalem dan Mekkah Rp. 1 milyar
2. Pengadaan mobil dinas Camat se Dairi menelan Rp. 3,6 milyar
3. Bimtek Tim Penggerak PKK yang menelan Rp. 2,7 milyar
4. Dan alokasi anggaran lainnya yang dinilai tidak memenuhi prinsip anggaran berbasis kinerja.
Padahal sudah berbagai aksi protes dilakukan masyarakat sipil di Dairi yang menolak politisasi anggaran dan pemborosan, namun Penguasa saat ini tidak perduli.

Bapak Bupati dan Anggota DPRD yang terhormat,
Suatu ironi ketika berbicara alokasi anggaran bagi kebutuhan rakyat pemerintah selalu berdalih “anggaran terbatas” namun pada faktanya pemerintah membuat kegiatan yang terkesan menghambur-hamburkan uang rakyat. Ini adalah penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan azas keadilan dan kepatutan. Masyarakat Dairi menuntut pemerintah aktif melakukan penghematan anggaran dan lebih fokus melakukan program yang menyentuh kepada kebutuhan rakyat.

Bapak Bupati dan Anggota DPRD Dairi,

Kami menilai dalam proses penganggaran RAPBD 2013 tidak mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (Inpres No. 9/2000). Lebih lanjut juga Permendagri No. 67 tahun 2011 mewajibkan Pemda untuk melakukan analisis gender dan menyusun Gender Budget Statemen dalam RAPBD tidak dilakukan. Lebih lanjut juga Permendagri No. 67 tahun 2011 mewajibkan Pemda untuk melakukan analisis gender dan menyusun Gender Budget Statemen dalam RAPBD tidak dilakukan. Diharapkan dari proses gender budgeting ini maka RAPBD lebih berkeadian gender. Pemkab hanya memberikan bantuan keuangan kepada Tim Penggerak PKK  yang dinilai sangat elitis, program beriorentasi pada peningkatan peran domestik perempuan, dan tidak menjawab kebutuhan dan kepentingan perempuan.

Bapak Bupati dan Anggota DPRD,

Kami menilai RAPBD 2013 kali ini tidak berpihak kepada kepentingan rakyat dan tidak beriorentasi pada pembangunan daerah. Indikasi ini terlihat dari besarnya biaya rutin eksekutif (perjalanan dinas meningkat tajam, belanja langsung (modal) yang banyak digunakan untuk pengadaan mobil, bimtek, dll). Perlu anda sadari bahwa indikasi ini berpotensi disalahgunakan juga untuk kepentingan politik PILBUP pada tahun depan. Oleh karena itu kami menuntut RAPBD 2013 ditolak apabila anggaran tersebut digunakan hanya untuk kepentingan segelintir orang dan apalagi untuk kepentingan politik pada pemilu tahun depan.

Letter to
Bupati Kab. Dairi dan DPRD Kab. Dairi Bupati Kab. Dairi dan DPRD Kab. Dairi
Ketua DPRD Dairi Delphi M Ujung, Msi
Menolak RAPBD Kab. Dairi 2013 dalam Sidang Paripurna DPRD