Petisi ditutup

Revisi Peraturan Bupati (Perbup) nomor 27 tahun 2017

Petisi ini mencapai 24 pendukung


Kepada Yth,

Bupati Kabupaten Bogor

di -

Tempat

Dengan hormat, sehubungan dengan diedarkannya Peraturan Bupati (Perbup) nomor 27 tahun 2017, maka kami dengan ini menyampaikan menolak dan meminta untuk merevisi peraturan tersebut dikarenakan ada beberapa poin yang kami anggap tidak adil.

Point-point tersebut antara lain :

Angkutan online roda dua yang beroperasi di wilayah Bogor baik Kota maupun Kabupaten dilarang berplat nomor luar daerah Bogor,  jika masih ditemukan ojek online berplat nomor luar daerah Bogor yang beroperasi di Bogor maka akan dikenakan sanksi berupa adminstrasi.

Bukankah ini merupakan bentuk diskriminasi kepada sesama Warga Jawa Barat dan Warga Negara Indonesia. Sedangkan kendaraan transportasi umum lainnya seperti angkot, bus umum, taksi konvensional, atau bahkan ojek pangkalan tidak semuanya berplat F (Bogor) dan bahkan jalur rute sampai melebihi kota/kabupaten Bogor. Adapun yang mengatur mendapatkan penumpang dan tujuan dari penumpang tersebut adalah berdasarkan dari server aplikasi penyedia jasa, untuk pengemudi ojek online sendiri tidak memungkinkan untuk memilih calon penumpang.

Hal ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan bertentangan dengan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa

Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak :“Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”(pasal 27 ayat 2).

Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”(pasal 28A).

Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1) 

Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).

Ayat ini memuat pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di negara ini, tidak ada larangan bagi setiap orang untuk bekerja, dari yang ingin menjadi karyawan kantor/pabrik, guru, dokter, PNS, sampai jadi Presiden pun semua diperbolehkan tanpa memperdulikan asal-usulnya. Kendaraan berplat F juga tidak hanya berasal dari Bogor saja melainkan berasal dari Bogor, Sukabumi, dan Cianjur.

 Jika Ibu Bupati tidak berkenan melakukan revisi setelah petisi ini sudah mencapai 500 pendukung, maka kami akan gugat peraturan tersebut ke mahkamah konstitusi.

 

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

 

Moh. Very Budhi PP, SH.

 



Hari ini: Very mengandalkanmu

Very Budhi membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Bupati Bogor: Revisi Peraturan Bupati (Perbup) nomor 27 tahun 2017". Bergabunglah dengan Very dan 23 pendukung lainnya hari ini.