Hentikan Pemaksaan Program Vaksinasi dan Telusuri Aliran Dana Pengadaan Vaksin

0 人が賛同しました。もう少しで 500 人に到達します!


Hentikan Pemaksaan Program Vaksinasi dan Telusuri Aliran Dana Pengadaan Vaksin

Yang terhormat Bapak Joko Widodo, selaku Presiden RI; Ibu Prof. Dr. dr. Nila F. Moeloek, SpM, selaku Menteri Kesehatan Kabinet Kerja; Ketua Majelis Ulama Indonesia; Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia; KPK; PPATK; dan DPR RI harap untuk memperhatikan petisi demi tercapainya Indonesia Sehat Taat Hukum dan Berkeadilan.

Di tengah hantaman krisis global, defisit anggaran, lesunya ekonomi nasional, tingginya kasus gizi buruk, minimnya sanitasi, pelbagai jejak pembohongan publik dan korupsi serta pencucian uang dalam aneka program vaksin beberapa tahun terakhir.

Mulai program vaksin flu burung, proyek pembangunan pabrik vaksin, vaksin meningitis, sampai vaksin palsu. Lalu, di bulan August - September tahun 2017 dilakukan program vaksin MR yang belakangan klaim halal sepihak dibantah tegas MUI.

Kemudian, Desember 2017, dilakukan program ORI vaksin difteri. Vaksin ini pun diklaim halal, padahal MUI kembali menegaskan vaksin difteri belum memiliki sertifikasi halal sesuai UU Jaminan Produk Halal.

Di sisi lain, kondisi darurat dan ikhtiar yang selalu dijadikan alasan setiap pelaksanaan program justru membuat Indonesia terpuruk dalam range Industri Halal Internasional. Jauh di bawah Thailand. Sementara definisi darurat dan ikhtiar hanya sebagai klaim sepihak seperti halnya klaim halal.

Melalui pengantar di atas, dalam program vaksin tahun ini kami tekankan beberapa poin:

I. Mengkaji kembali surat edaran IDAI tentang KLB pada bulan November 2017 bahwa:

Laporan Surveilans Difteri sampai minggu ke - 44 tahun 2017 memberi gambaran mengenai penye baran kasus di berbagai provinsi di Indonesia, belum dijelaskan apakah data tersebut merupakan kasus probabel / tersangka atau sudah konfirmasi (1).

Membaca pernyataan di atas status KLB difteri terlalu dini untuk dikeluarkan.

II. Meninjau pendapat IDAI terhadap isu KLB Difteri November 2017 bahwa ada beberapa poin yang harus diperhatikan yaitu:

2.1 Rendahnya Cakupan Imunisasi bertentangan dengan data Kementrian Republik Indonesia. Menggaris bawahi pendapat IDAI yang menyebutkan bahwa cakupan Imunisasi DPT tidak cukup tinggi hanya (78% - 90%) (2). Hal ini bertolak belakang dengan data resmi yang tertera pada Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI 2016, yang menyatakan bahwa cakupan Imunisasi DPT 2007 (90.6%), 2008 (91.4%), 2009 (93.48%), 2010 (94.94%), 2012 (100.9%), 2013 (99.3%), 2014 (95 %), 2015 (93%) (3).

2.2 KLB Difteri terjadi karena Kesalahan Cold Chain Fasilitas Kesehatan (2).

Vaksin DPT rusak bila membeku dibawah 2 Derajat Celcius atau terpapar suhu di atas 8 derajat Celcius (2).

Kami melihat bahwa vaksin DPT yang selama ini diberikan tidak jelas standart kualitasnya ketika sampai kepada konsumen.

III. Undang Undang yang melindungi hak warga negara Republik Indonesia dan Jaminan Produk Halal

1. UUD 1945 Pasal 29 ayat 2: Negara menjamin kemerdekaan tiap - tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing - masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Hal ini terkait status kehalalan vaksin yang sudah diberitahukan oleh MUI bahwa vaksin MR belum bersertifikasi halal. Menjalani hidup dan kehidupan adalah pilihan, halal dan haram adalah ketentuan. "La iqraha fiddin" tidak ada pemaksaan dalam agama apalagi untuk perkara duniawi.

2. UUD 1945 pasal 28 G ayat 1: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi.

Setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari ancaman.

3. UUD 1945 Pasal 28 I ayat 1-2, (1): Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan (2): Setiap orang berhak bebas dari perlakuan dikriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat.

4. Pasal 28b ayat 2: Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

5. Deklarasi Universal PBB terkait Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948):

Pasal 1: Semua orang dilahirkan merdeka dan bermartabat dan hak - hak yang sama.

Pasal 2: Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan dalam deklarasi ini tanpa terkecuali seperti pembedaan ras, warnakulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik ataupandangan - pandangan lain, asal usul kebangsaan / kemasyarakatan, hak milik kelahiran / kedudukan lain.

Pasal 3: Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.

Dengan demikian kami berhak atas perlindungan dari intimidasi serta diskriminasi karena pilihan kami untuk tidak memvaksin anak kami.

6. Permenkes No.290 / Menkes / Per / III / 2008 dan UU No.29 Tahun 2004 Pasal 45, tentang informed consent, yaitu persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien.

Di Indonesia, informed consent secara yuridis formal terdapat pada pernyataan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) melalui SK PB-IDI No. 319 / PB / A.4 / 88 Tahun 1988, dipertegas dengan Permenkes No. 585 Tahun 1989 tentang persetujuan tindakan medik / informed consent.

7. UU No.35 Tahun 2014 Pasal 3 ayat 1: Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memerhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

8. UU No.35 Tahun 2014 Pasal 45 ayat 1: Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat sejak dalam kandungan

Sebagai bentuk perlindungan kami atas status kehalalan dan keamanan vaksin dan perlindungan terhadap Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI).

9. UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat islam yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal 3, 4.

10. UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengatur barang atau jasa yang bersifat halal.

11. UU No.23 Tahun 2002 tentang kewajiban memberikan perlindungan pada anak berdasakan asas-asas nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan kelangsungan hidup, dan penghargaan terhadap pendapat anak.

12. UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 52 huruf d bahwa Pasien, dalam menerima praktik kedokteran mempunyai hak untuk menolak tindakan medis.

13. UU No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan konvenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Hak beak dari siksaan, penghukuman yang kejam, tidak manusia, atau merendahkan martabat; ha katas praduga tak bersalah; hak kebebasan berpikir; hak untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan orang lain; hak perlindungan anak; hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa adanyadiskriminasi.

14. UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Mengenai status kehalalan vaksin yang ternyata dibantah oleh MUI dan Halal Watch. Mengenai kasus - kasus kejadian KIPI yang diinformasikan di media - media massa maupun media sosial dan penjelasan mengenai wabah 4, 5. Vaksin halal baru meningitis dan flu 6.

15. UU No. Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, penjelasan pasal 5 ayat 1 bahwa upaya penanggulangan wabah haruslah dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat setempat, antara lain: agama. Status halalharam itu dalam agama islam adalah hal yang esensial.

Pasal 6, bahwasannya keikutsertaan masyarakat dalam penanggulangan wabah tidak mengandung paksaan.

16. UU Kesehatan No. 36 tahun 2009 pasal 5 ayat 2 dan 3: Hak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan hak menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan baginya.

Pasal 7: tentang mendapatkan informasi dan edukasi yang seimbang dan bertanggung jawab.

Pasal 8, berhak mendapatkan informasi tentang data kesehatan dirinya, termasuk tindakan yang telah dan akan diterima dari tenaga kesehatan.

17. Permenkes no. 12 tahun 2017, pasal 26 ayat 2 poin b: Pengecualian penyelenggaraan imunisasi program bagi orang tua / wali yang menolak menggunakan vaksin yang disediakan pemerintah.

18. Fatwa MUI no.. Tahun 2016, ketentuan hukum, bahwa hukum imunisasi adalah mubah, kewajiban menggunakan vaksin yang halal dan suci.

Kedajiban pemerintah menyediakan vaksin halal dan melakukan sertifikasi halal oleh produsen vaksin sesuai dengan peraturaan perundangundangan.

Orang tua boleh memberikan dukungan pada pelaksanaan imunisasi, namun kewajiban penyediaan vaksin halal adalah mutlak.

IV. Meningkatnya Jumlah Kejadian Ikutan Paska Imunisasi dan Tidak disosialisasikannya Efek samping vaksin

Sealing dengan tingginya cakupan imunisasi dan penggunaan vaksin menyebabkan reaksi vaksinasi yang tidak diinginkan juga meningkat yang disebut sebagai Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI) atau Adverse Events Following Immunization (AEFI) (7).

Efek samping vaksin yang belum banyak tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut:

Efek samping imunologi termasuk penolakan transplantasi hati, infeksi diare, pneumonia, dan sepsis telah dilaporkan dalam lebih dari 10% pasien. Efek samping kardiovaskular termasuk sinkop, hipotensi, takikardia, dan jantung berdebar. Efek samping dermatologi telah termasuk ruam, urtikaria, petechiae, eritema, hiperhidrosis, angioedema, eksim, herpes zoster, eritema nodosum, purpura, alopecia, dan sindrom Stevens-Johnson. Gastrointestinal : diare, mual, muntah, sakit perut, kram, anoreksia, sembelit, rasa tidak enak pada saluran pencernaan dan dispepsia. Efek samping hematologi telah memasukkan limfadenopati, trombositopenia, dan tingkat sedimentasi eritrosit meningkat. Hepatil Hati. Tes fungsi hati yang abnormal. Muskuloskeletal termasuk radang sendi, arthralgia, mialgia, sakit punggung, dan nyeri atau kekakuan pada lengan, bahu, atau leher. Efek samping sistem saraf yang termasuk sakit kepala, pusing, vertigo, mengantuk, insomnia, iritabilitas, agitasi, migrain, sinkop, paresis, neuropati, hypoesthesia, paresthesia, kejang, ensefalitis, sindrom Guillain-Barre, radikulopati, herpes zoster, kelemahan otot, beberapa sclerosis, eksaserbasi multiple sclerosis, cerebral Bell, sclerosis optik, myelitis, dan myelitis melintang. Efek samping pada mata diantaranya neuritis optik, konjungtivitis, keratitis, dan gangguan visual. Efek samping lainnya termasuk kelelahan, demam, menggigil, kemerahan, kepala ringan, berkeringat, kelemahan, malaise, tinnitus, dan sakit telinga, rinitis, batuk, radang tenggorokan, penyakit saluran pernafasan atas, bronkopasme termasuk gejala asma(8).

Efek Samping untuk vaksin DPT, DT, DPT - HB, Tetanus, DpaT - HiB adalah sebagai berikut:

1 dalam 10 dan 1 dari 100 kasus diantaranya benjolan keras dilokasi bekas suntikan, muntah, dan diare. 1 dalam 100 dan 1 dari 1.000 anak diantaranya adalah gejala kelelahan dan sulit tidur. 1 dalam 1000 dan 1 dari 10.000 anak diantaranya sembelit, perut kembung, radang telinga tengah, radang tenggorokan atau hidung, dada infeksi, dan ruam. Reaksi efek samping golongan berat yang dinyatakan hanya terjadi pada 1 dalam 10.000 anak diantaranya adalah reaksi alergi, kejang, keterkulaian / lemas atau response menurun, pembengkakan lebih luas pada anggota tubuh, reaksi akinetik, gejala ensefalopati akibat komponen vaksin pertusis (8).

Melihat sasaran program BIAS sebanyak 30.8 juta anak maka probabilitas jumlah korban yang akan mengalami reaksi efek samping golongan berat adalah sebanyak 3080 anak. Jumlah ini sangat besar, diperlukan persiapan dan penanganan yang sangat matang.

V. Vaksin tidak berjasa menurunkan jumlah kematian karena penyakit tertentu

Wallace Alfred menunjukkan data mortalitas di London dan didukung oleh data mortalitas Amerika oleh Grove dan Hetzel menyebutkan bahwa kematian akibat penyakit cacar, difteri, batuk rejan, diare, dan campak telah jauh menurun sebelum vaksin dikenalkan. Menurunnya jumlah kematian akibat penyakit tersebut lebih karena peningkatan sanitasi , gaya hidup sehat, dan penangan penyakit yang lebih rasional (9, 10).

VI. Tidak ada pemberian hak dan kompensasi bagi korban KIPI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Bab V Pasal 42 ayat (4) menyebutkan bahwa:

Pembiayaan untuk pengobatan, perawatan, dan rujukan bagi sansorang yang mengalami gangguan kesehatan diduga kipi atau akibat KIPI dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah atau sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pada kenyataannya dilapangan masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan diduga KIPI atau akibat KIPI membiayai pengobatan dan perawatan secara mandiri.

Selain itu pada Pasal 42 tidak dijelaskan adanya kompensasi yang akan diberikan kepada seseorang yang mengalami gangguan kesehatan diduga KIPI atau akibat KIPI

VII. Dokter tidak Berwenang Melakukan Himbauan terhadap Produk Farmasi Tertentu

Kode Etik Kedokteran Indonesia, pasal Pasal 7c:

"Seorang dokter harus menghormati hak - hak pasien, hak - hak sejawatnya, dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien.

Penjelasan pasal demi pasal:

Perbuatan berikut dipandang bertentangan dengan etik:

1. Secara sendiri atau bersama-sama menerapkan pengetahuan dan ketrampilan kedokteran dalam segala bentuk.

2. Menerima imbalan selain dari pada yang layak, sesuai dengan jasanya, kecuali dengan keikhlasan dan pengetahuan dan atau kehendak pasien.

3. Membuat ikatan atau menerima imbalan dari perusahaan farmasi / obat, perusahaan alat kesehatan / kedokteran atau badan lain yang dapat mempengaruhi pekerjaan dokter.

4. Melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung untuk mempromosikan obat, alat atau bahan lain guna kepentingan dan keuntungan pribadi dokter.

Poin teratas dari Sumpah Dokter mewajibkan bahwa Dokter harus mengedepankan sifat dan perilaku humanis, yaitu:

"Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan peri kemanusiaan"

Semoga dapat dipahami dan dihargai serta ditindak lanjuti sesuai dengan semestinya. Demikian surat ini saya buit dengan paeh daughter penolakan ini kami menyertakan alasan dan landasan hukum atas taishaka yang kami pilih.

Dengan ini kami menolak bentuk intimidasi dan diskriminasi serta menolak tindakan pemberian vaksin apapun pada anak kami di luar sepengetahuan kami.

Bila tetap dilakukan maka kami akan mengajukan tuntutan hukum baik terjadi kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI) dalam jangka pendek ataupun panjang, ataupun tidak berdasarkan perlindungan hukum yang berlaku:

Pasal 1365 KUHPer: setiap tindakan yang menimbulkan kerugian atas diri orang lain berati bahwa orang yang melakukannya harus membayar kompensasi sebagai pertanggung jawaban kerugian.

Pasal 1366 KUHPer: seseorang harus bertanggungjawab tidak hanya karena kerugian yang dilakukannya dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaian atau kurang berhati-hatinya.

Pasal 1367 KUHPer: seseorang harus memberikan pertanggung jawaban tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada di bawah pengawasannya.

Pasal 417: peniadaan (menghilangkan, menggelapkan) barang bukti, akta, surat, daftar dan lain lain sehingga membuat penetapan tidak adil, tidak betul dan lain lain.

Pasal 421: menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang berbuat / tidak berbuat / membiarkan sesuatu.

Pasal 422: menggunakan sarana paksaan untuk memeras pengakuan / memperoleh keterangan.

Kami dengan ini berharap bahwa pemerintah tidak hanya gencar dalam program vaksinasi, namun juga memberi jaminan dan bukti otentik bahwa vaksin aman dan halal, kode etik dokter ditegakan, pengawasan kode etik berjalan objektif.

Kepada penegak hukum terkait perlu kiranya menelisik proyek vaksin MR dan Difteri seperti program vaksin lainnya.

Termasuk pada PPATK, perlu kiranya memeriksa aliran uang terhadap para oknum dokter yang menjual vaksin dengan harga tinggi, seperti temuan pencucian uang dalam kasus vaksin palsu beberapa tahun lalu. Hal ini sejalan pula dengan proses audit finansial global yang sedang berlangsung.

Bahkan di Amerika, kini sudah mulai memberlakukan undang - undang federal yang melindungi hak - hak sipil dan hati nurani dalam layanan kesehatan dan manusia, dan keamanan dan privasi informasi kesehatan masyarakat.

Selanjutnya mampu memberikan fasilitas kesehatan gratis atau murah namun berkualitas, penyediaan bahan makanan murah guna mendukung peningkatan gizi anak, kampanye ASI hingga dua tahun bukan hanya eksklusif dan pelayanan ibu hamil serta persalinan yang murah bahkan gratis, berkualitas dan menyeluruh untuk semua kalangan

Dan bahwasannya anak-anak dan keluarga yang tidak divaksin maupun yang divaksin memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum, oleh karena itu kami menolak diskriminasi dan intimidasi atas keputusan kami tersebut.

Referensi:

1. Surat edaran IDAI No.: 078 / UKK-IPT / XI / 2017. Hal: Proposal Kegiatan

2. http://www.idai.or.id/about-idai/idai-statement/pendapat-ikatan-dokter-anak-indonesia-kejadian-luar-biasa-difteri Diakses 20 Januari 2018

3. http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/InfoDatin-Imunisasi-2016.pdf Hal 5. Diakses 20 Januari 2018

4. https://news.detik.com/berita/d-3681137/mui-kalau-ada-yang-bilang-vaksin-mr-halal-itu-bohong Diakses 21 Januari 2018

5. http://www.mediaindonesia.com/news/read/126892/mui-belum-pernah-keluarkan-sertifikasi-halal-vaksin-mr/2017-10-12 Diakses 21 Januari 2018.

6. https://bersuaraonline.com/2017/10/13/mui-vaksin-bersertifikasi-halal-baru-meningitis-flu/ Diakses 21 Januari 2018.

7. Hadinegoro, SRS Kejadian Paska Imunisasi. Sari Pediatri. Vol. 2. No. 1. 2 - 10. 2000.

8. https://jurnalpediatri.com/2014/05/10/daftar-lengkap-efek-samping-imunisasi-pada-anak/?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C4110647440 Diakses 21 Januari 2018

9. Wallace, L. Alfred. Forty Five Years of Registration Statistics, proving Vaccination to be both useless and dangerous. London School of Hygiene. 1951.

10. Grove, D. Robert and Hetzel, M. Alice Vital Statistic Rates in the United States. 1940 - 1960. National Center for Health Statistics. 1968.

11. UUD 1945.

12. Deklarasi HAM PBB 1948.

13. Kode Etik Kedokteran Indonesia.

14. https://www.hhs.gov/about/news/2018/01/18/hhs-ocr-announces-new-conscience-and-religious-freedom-division.html

15. https://m.detik.com/news/berita/d-3681137/mui-kalau-ada-yang-bilang-vaksin-mr-halal-itu-bohong

16. https://m.merdeka.com/peristiwa/korupsi-vaksin-meningitis-2-dokter-terancam-10-tahun-penjara.html

17. http://www.beritasatu.com/politik/69920-eksklusif-korupsi-vaksin-flu-burung-kongkalikong-sejak-perencanaan.html

18. http://www.aktual.com/korupsi-pabrik-vaksin-flu-burung-siti-fadillah-akui-ada-peran-bio-farma

19. https://m.antaranews.com/berita/619173/tujuh-terdakwa-vaksin-palsu-dijerat-pencucian-uang

 



今日:Thinker Parentsさんがあなたを信じています

Thinker Parentsさんは「Bpk Joko Widodo: Hentikan Pemaksaan Program Vaksinasi dan Telusuri Aliran Dana Pengadaan Vaksin」キャンペーンにあなたの手伝いも必要としています!Thinker Parentsさんと404人の賛同者と一緒うに賛同しましょう。