BERSAMA LAWAN TERORISME (DALAM SEGALA BENTUKNYA)

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


Rangkaian aksi teror di Indonesia telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, bahkan suasana saling curiga dan gejala adu domba. Aparat keamanan mencurigai kelompok yang berpenampilan ‘santri’ (baju koko dan celana cingkrang, berjilbab dan bercadar) serta memberi cap radikal. BNPT menengarai sejumlah kampus PTN terpapar terorisme dan aksi solidaritas rakyat Palestina sebagai pemicu terorisme. Sementara itu, segelintir orang menuding organisasi dan partai Islam sebagai penyebar intoleransi, radikalisme dan terorisme; lebih jauh, menuntut pembubaran tanpa bukti pelanggaran hukum sama sekali.

 

Karena itu, koalisi masyarakat untuk kebebasan sipil yang dipelopori Aliansi Perempuan Peduli Indonesia (Alppind), Pusat Advokasi Hukum dan HAM (Paham) Indonesia, Lembaga Kajian Strategi dan Pembangunan (LKSP), dan Center for Indonesian Reform (CIR) telah melakukan focus group discussion (FGD) demi menangkal gejala terorisme dan memperkuat kesadaran masyarakat. 

https://www.depoknews.id/koalisi-masyarakat-untuk-kebebasan-sipil-gerakan-bersamalawanterorisme-diluncurkan/

 

Mari bergabung dan bergandeng tangan untuk mempertahankan kebebasan dan keamanan warga sebagai bagian dari wujud Ketahanan Nasional, dengan menandatangani Petisi Online:

#BersamaLawanTerorisme  (dalam segala bentuknya)

 

Bahwa sesungguhnya “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” (UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28G, ayat 1).

 

Kami menyaksikan rangkaian aksi teror di Tanah Air telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Perasaan takut akan menjadi korban kejahatan (fear of crime) merebak, karena pelakunya telah melibatkan kaum perempuan dan anak-anak, sehingga bisa menimpa siapa saja dan mungkin terjadi di mana saja.

 

Perasaan takut warga bercampur-aduk dengan rasa curiga dan adu-domba antara kelompok masyarakat. Di situlah, target teror berhasil karena menimbulkan keresahan dan ketakutan massal, tidak hanya mengakibatkan kerusakan fisik atau kematian warga tak bersalah. Bahkan, aparat keamanan dan ketertiban yang seharusnya bisa melindungi warga dan mencegah-tangkal aksi teror bisa bertindak di luar batas kewenangan dan kewajaran, sehingga memunculkan ‘teror baru’ yang tidak perlu.

 

Kami, segenap elemen masyarakat dari berbagai latar belakang profesi, menegaskan: mengutuk keras terorisme dalam segala bentuknya, baik berupa kekerasan fisik-bersenjata, maupun intimidasi psikis atau verbal, melalui kontak langsung atau komunikasi media massa. Kami berkeyakinan bahwa segala bentuk aksi teror adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip keagamaan dan nilai-nilai kebangsaan serta kemanusiaan, karena itu tidak perlu mengaitkan pelaku teror dengan agama atau keyakinan tertentu.

 

Kami juga menyerukan agar aparat keamanan dan penegak hukum bertindak sesuai dengan koridor hukum (Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah direvisi) dan hak asasi Warga Negara yang telah dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.

 

Kami mendesak DPR RI agar menjadikan RUU Ketahanan Keluarga sebagai RUU prioritas untuk dibahas sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penangkalan gejala terorisme, disamping perlindungan anak dan kaum perempuan, serta peningkatan kesejahteraan dan produktivitas nasional.

 

Kami mengutuk tindakan intimidasi terhadap wartawan dan media massa yang menyuarakan kebenaran, karena itu salah satu bentuk teror oknum/kelompok yang merasa berkuasa. Namun, kami juga mendesak agar para wartawan dan pengelola media massa memegang teguh UU Pers (Nomor 40 Tahun 1999), UU Penyiaran (Nomor 32 Tahun 2002) dan Kode Etik Jurnalistik dalam menyebarkan informasi yang sehat/bermanfaat kepada publik.

 

Kami mengimbau aparat pemerintah agar tidak mengeluarkan pernyataan yang kontraproduktif dan misleading terhadap upaya pemberantasan terorisme, seperti aktivitas pembinaan rohani di sekolah dan kampus yang disebut bibit radikalisme, serta aksi solidaritas terhadap bangsa terjajah (Palestina, Rohingya dll) sebagai pemicu terorisme. Pembinaan rohani di sekolah/kampus adalah bagian dari pendidikan karakter siswa/mahasiswa dan penggalangan solidaritas kemanusiaan merupakan manifestasi spirit perjuangan bangsa dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

https://chanelmuslim.com/berita/koalisi-masyarakat-untuk-kebebasan-sipil-rohis-dan-ldk-bukan-teroris

 

Demi terwujudnya rasa aman, ketertiban dan keserasian sosial di tengah masyarakat Indonesia, maka kami menyatakan dan mengajak seluruh elemen Warga untuk: #BersamaLawanTerorisme (dalam segala bentuknya).

 

Jakarta, 1 Juni 2018



Hari ini: KOALISI MASYARAKAT UNTUK KEBEBASAN SIPIL mengandalkanmu

KOALISI MASYARAKAT UNTUK KEBEBASAN SIPIL membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "bonsoir.andika@gmail.com: BERSAMA LAWAN TERORISME (DALAM SEGALA BENTUKNYA)". Bergabunglah dengan KOALISI MASYARAKAT UNTUK KEBEBASAN SIPIL dan 446 pendukung lainnya hari ini.