Suatu hari, saya bersama beberapa nelayan Wakatobi berangkat ke huma (shelter temporal nelayan) di atas rataan terumbu karang di tengah laut. Jaraknya lumayan 2 jam naik perahu.

Beberapa menit ketika kami tiba di huma, terdengar letusan bom lumayan kuat. Ternyata bom laut kembali muncul di perairan Wakatobi. Teman saya, seorang nelayan bilang ledakan itu masih terbilang kecil karena pernah ada ledakan yang sampai mengguncangkan huma.

Sekembali dari sana, saya bertemu dengan petugas Jagawana Taman Nasional Wakatobi dan petugas pemda setempat untuk ngobrol masalah ini. Dan benar saja, beberapa hari sebelumnya, mereka sudah menangkap beberapa pelaku. Tapi masih ada lagi dan terus ada lagi.

Diduga, para pengebom ini mendapat backingan dari joki di Wakatobi dan luar Wakatobi. Diduga, joki menjamin keamanan distribusi dan membocorkan informasi patroli Balai Taman Nasional dan Polres kepada para pelaku bom dan mendapat jasa sekitar 25 - 60 juta rupiah sekali armada nelayan pelaku/pengguna bahan peledak pergi melaut. Dan tidak hanya bom, sianida juga ditemukan menjadi salah satu bahan yang mereka gunakan untuk menangkap ikan.

Melihat seriusnya masalah ini dan atas dukungan teman2, saya tergerak memulai petisi. Agar pengeboman di Wakatobi serius di investigasi dan diusut. Dan juga agar pihak Taman Nasional dan polisi air rutin berpatroli untuk mencegah pengebom laut di Wakatobi.

Sebab, Wakatobi adalah Taman Nasional yang ditetapkan UNESCO sebagai Cagar Biosfer Dunia. Artinya kawasan TN Wakatobi wajib dilindungi sebagai tempat konservasi keanekaragaman hayati dan kehidupan berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mendesak:

1. Bapak Presiden memerintahkan KAPOLRI untuk segera mengambil langkah penyelidikan yang transparan dan penindakan yang lebih tegas atas distribusi bahan peledak termasuk memastikan aparat pemerintah baik ASN/Polri tidak terlibat praktek joki bahan peledak.
2. Bapak Presiden memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar segera memastikan aparat Balai Taman Nasional Wakatobi dapat menjamin keamanan kawasan dari penggunaan bom ikan, potassium, mengusir nelayan luar Wakatobi dari zona pemanfaatan lokal TN Wakatobi, serta menguatkan aparat agar tidak terlibat praktek perjokian bahan peledak dan bom ikan.
3. Bapak Presiden memerintahkan Gubernur Sulawesi Tenggara untuk tidak memberikan izin penangkapan ikan bagi nelayan luar Wakatobi yang memasuki zona pemanfaatan lokal TN Wakatobi,  meningkatkan keberdayaan sumber daya manusia dan kelembagaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara agar mampu merespon kasus perusakan ekosistem laut dengan bom ikan, serta agar melakukan pembinaan masyarakat. 

Bantu sebarkan petisi ya teman-teman. Jangan sampai biota laut di Wakatobi rusak, ikan-ikan tidak ada lagi dan nelayan semakin sulit mencari penghidupan. 

Jika PETISI ini gagal maka distribusi bahan peledak dan pemboman ikan tetap berlangsung, sehingga tak dapat disalahkan bila masyarakat secara sendiri-sendiri atau berkelompok menggunakan hak mempertahankan kehidupannya tanpa berkordinasi dengan pemerintah sebagaimana dalam sejarah mereka mampu menenggelamkan kapal-kapal VOC* dan bajak laut yang mengganggu kehidupan.
Salam,

Amar Maruf

*) Lihat dalam Buku Van Capitein, Hendrik Joosten Het Hoefijzer, Celegen in den Grooten Oost, bij de Toekanbesfis, ... zuider breedte, in den nacht tusfchen den 29flen en 30ften Mei, 1804.