Petisi ditutup

Jogja butuh RTH sebagai paru - paru kota

Petisi ini mencapai 310 pendukung


Naik Turun Ruang Terbuka Hijau Yogyakarta

 

"Realisasi di DIY belum mencapai 30 persen. Kalau di kota, ruang terbuka publiknya masih kurang sekitar 2 persen. Jadi saat ini masih tercapai sekitar 17 atau 18 persen,".

 

Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Hananto Hadi Purnomo pada jogja.tribunnews.com tahun 2016 silam. Hal ini disampaikan oleh beliau berkaitan dengan bahwa kabupaten atau kota harus menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) yang terdiri 20% RTH publik dan 10% RTH pribadi. Berdasarkan data yang ditemukan dari jurnal milik Amalia Ratnasari pada tahun 2015 bahwa luas wilayah, Yogyakarta masih memerlukan 390,55 hektar ruang terbuka hijau, sedangkan berdasarkan jumlah penduduk, masih kekurangan RTH seluas 220,91 hektar. Sedangkan daerah yang berpotensi untuk adanya ruang terbuka hijau hanya 30,94 hektar. Hal yang cukup miris juga ketika melihat fakta di lapangan bahwa Yogyakarta masih belum sempurna untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau. Namun pemerintah juga masih berusaha untuk tetap memberikan perhatian ke ruang terbuka hijau.

Menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara atau menjadi paru-paru kota merupakan salah satu manfaat dari ruang terbuka hijau yang kita ketahui. Selain menjadi paru-paru kota, ruang terbuka hijau juga sebagai “ventilasi” di kota karena memberikan sirkulasi udara dan air secara alami. Sebagai tempat berteduh dari teriknya matahari siang di Yogyakarta juga merupakan salah satu dari manfaat ruang terbuka hijau.

Perhatian dan rencana yang dibuat oleh pemerintah Yogyakarta terhadap ruang terbuka hijau terus dilakukan. Di dalam artikel jogja.tribunnews.com pada Maret 2016 pemerintah menambahkan minimal dua unit ruang terbuka hijau per tahunnya. Jadi dalam jangka waktu lima tahun ke depan bisa bertambah menjadi sepuluh unit ruang terbuka hijau yang baru. Lokasi yang dipilih pemerintah sebagai ruang terbuka hijau yang akan di bangun cukup banyak seperti yang dilansir dari tempo.co seperti Kecamatan Umbulharjo, Gondokusuman, Mantrijeron, Gondomanan, kawasan bantaran kali Sungai Code, Gajah Wong dan Winongo.

Namun kendala dari pemerintah untuk terus memberikan perhatian kepada ruang terbuka hijau buka dari anggaran, tetapi pada ketersediaan lahan masing-masing wilayah. Untuk mencari lahan kosong cukup sulit karena rata-rata dipadati permukiman penduduk dan fungsi lan sehinga belum mempunyai ruang terbuka hijau. Hal ini pernah diungkapkan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta, Zenni Lingga pada artikel  harmonas.harianbernas.com.

Dengan masih kurangnya ruang terbuka hijau yang berada di Yogyakarta memberikan dampak. Bila kita sering mengamati melalui sosial media dari akun-akun sosial media di Yogyakarta sering memberikan informasi mengenai dampak dari kurangnya ruang terbuka hijau. Cuaca yang cukup ekstrim selama beberapa akhir ini seperti hujan deras yang terus mengguyur dan angin kencang memberikan dampak di beberapa titik di daerah Yogyakarta mengalami banjir atau terjadinya pohon tumbang. Kedua hal ini merupakan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat yang tingga di Yogyakarta. Bila kita ketahui adanya ruang terbuka hijau yang cukup membutuhi kebutuhan memiliki fungsi sebagai penyerap polutan media udara, air dan tanah serta penahan angin.

Tidak hanya berpangku tangan dan hanya menunggu kinerja dari pemerintah untuk membangun ruang terbuka hijau. Sebagai masyarakat yang tinggal di Yogyakarta setidaknya juga bisa membuat dan memiliki ruang terbuka hijau sendiri di tempat tinggal masing-masing. Tak harus memiliki lahan luas untuk membuat ruang terbuka hijau, dengan lahan yang sempit atau terbatas juga bisa.



Hari ini: Earth Hour Jogja mengandalkanmu

Earth Hour Jogja membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "BLH jogja: Jogja butuh RTH sebagai paru - paru kota". Bergabunglah dengan Earth Hour Jogja dan 309 pendukung lainnya hari ini.