Mahasiswa Baru FH UNIS Menolak Dijadikan Objek Proyek Tahunan Para Oknum

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Sebuah agenda tahunan, Inagurasi fakultas dan mendadak berganti nama menjadi sarasehan yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang lagi-lagi menuai kontroversi dikalangan mahasiswa baru (Maba). Meskipun demikian, BEM FH UNIS lagi-lagi tetap menyelenggarakan agenda tersebut dengan sosialisasinya yang mengatakan bahwa kegiatan tersebut salah satu syarat wajib bagi mahasiswa untuk dapat mengerjakan skripsinya.

"Kegiatan sarasehan yang diselenggarakan BEM ini sifatnya wajib, karena sertifikat sarasehan merupakan salah satu syarat untuk mahasiswa mengajukan skripsi," ucap salah satu kader BEM FH UNIS.

Namun, keterangan berbeda muncul dari Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, alumni dan kerjasama Dr. H. Suhaya, MM., M.Sc yang mengatakan bahwa sarasehan fakultas bukan merupakan syarat wajib bagi mahasiswa.

"Sertifikat yang wajib dimiliki mahasiswa untuk mengerjakan (tugas akhir.red) skripsi itu hanya dua, PKKMB dan KKK," Kata pak Suhaya.

Keterangan-keterangan tersebut yang akhirnya membuat bingung dan menimbulkan kekecewaan Maba FH UNIS terhadap BEM FH UNIS.

Kemudian, keterangan dari Maba yang mengatas namakan dirinya sebagai mahasiswa penggerak kesadaran dan keadilan (MP2K) mengatakan bahwa ia secara pribadi, beserta kawan-kawan yang terhimpun dalam MP2K dengan tegas menolak sebuah budaya tahunan yang diajarkan BEM untuk mengeksploitasi Maba.

"Saya pribadi, juga kawan-kawan MP2K dengan tegas menolak warisan yang akan diturunkan oleh oknum di BEM kepada Maba, sebuah budaya yang merubah mind set mahasiswa menjadi money oriented," ucapnya.

"Dan kami mengajak seluruh Maba FH UNIS Tangerang untuk menolak warisan tersebut dengan tidak mengikuti kegiatan sarasehan, agar kakak kita sadar bahwa kita bukan objek dari praktik kapitalisme yang licik di dalam dunia pendidikan," Tambahnya.

Kemudian salah seorang mahasiswa yang enggan menyebutkan namanya mengatakan, "jika dalam sebuah demokrasi, kedaulatan tertinggi negara berada di tangan rakyat yang merdeka. Maka, kedaulatan tertinggi di kampus haruslah berada di tangan mahasiswa yang juga merdeka."