BEM Se UNNES Mendesak Pencabutan Gelar Doktor Honoris Causa Kepada Nurdin Halid

0 telah menandatangani. Mari kita ke 5.000.


[ BEM Se UNNES Mendesak Pencabutan Gelar Doktor Kehormatan Honoris Causa Kepada Mantan Napi Koruptor Nurdin Halid ]

Salah satu kewenangan kampus dalam birokrasi pendidikan di Indonesia ialah memberikan gelar kehormatan kepada seseorang yang dianggap telah berjasa kepada masyarakat banyak.

Pemberian gelar kehormatan ini tentunya tidak asal diberikan kepada seseorang melainkan ada kriteria tertentu dalam pemberian gelar kehormatan tersebut.

Dalam Permenristekdikti No. 65 Tahun 2016, dijelaskan bahwa gelar doktor kehormatan (Doctor Honoris Causa) merupakan gelar kehormatan yang diberikan oleh perguruan tinggi yang mempunyai program Doktor dengan peringkat terakreditasi A unggul kepada perseorangan yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan.

Selain itu, dijelaskan juga bahwasanya mekanisme terkait pemberian gelar ini menjadi otoritas masing-masing perguruan tinggi. UNNES sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia juga turut serta dalam memberikan gelar doktor kehormatan tersebut kepada beberapa tokoh.

Akan tetapi dalam kenyataannya pemberian gelar tersebut cenderung ditunggangi oleh kepentingan politis dan tidak berdasarkan atas kompetensi dari penerima gelar kehormatan.

Baru baru ini UNNES memberikan gelar kehormatan kepada Nurdin Halid yang merupakan mantan napi koruptor dengan berbagai kontroversinya. Beberapa kasus yang menjerat dirinya yaitu :

1. Menjadi tersangka dalam kasus penyelundupan gula impor ilegal pada tahun 2004, namun dianggap tidak bersalah atas tuduhan ini pada tahun 2005.
2. Terlibat kasus pelanggaran kepabeanan impor beras dari Vietnam dan divonis 2 tahun 6 bulan pada tahun 2005 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, namun dibebaskan setelah mendapat remisi pada tahun 2006.
3. Terpidana 2 tahun dalam kasus korupsi dana pendistribusian minyak goreng Bulog Rp169,71 miliar tahun 2007.
4. Kasus suap pada pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia.
5. Nurdin Halid menerima uang Rp 100 juta dari aliran Aidil Fitri, mantan Manajer Persisam yang telah terbukti melakukan korupsi dana APBD untuk klub senilai Rp 1,7 miliar.
6. Memancing kemelut demonstrasi setelah memaksakan tetap mengikuti pemilihan Ketua Umum PSSI pada tahun 2011. Hal ini memaksa Andi Mallarangeng selaku Menpora mengambil tindakan tegas saat itu.

Dengan berbagai permasalahan yang dijerat oleh Nurdin Halid, maka Nurdin Halid dianggap tidak layak untuk menerima gelar doktor kehormatan Honoris Causa karena pada dasarnya pemberian gelar kehormatan tersebut kepada seseorang harus memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik sesuai dengan Peraturan Rektor No. 21 tahun 2018.

Maka dari itu, BEM Se UNNES mendesak Mendikbud untuk mencabut gelar doktor kehormatan Honoris Causa yang diberikan kepada Nurdin Halid dan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menandatangani petisi ini serta menolak segala bentuk penyimpangan terhadap moral akademik dan nilai-nilai integritas kampus.

Mari tandatangani petisi ini untuk mencabut gelar kehormatan mantan napi koruptor yang telah mencederai nilai-nilai akademik dan integritas kampus.

Salam, 

BEM UNNES