BEBASKAN BUNG SUDIRO DARI SEGALA DAKWAAN, PROSES PERADILAN BATAL DEMI HUKUM

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.000.


BEBASKAN BUNG SUDIRO (KETUA PUK SPKEP SPSI PT FREEPORT INDONESIA) DARI SEGALA DAKWAAN DAN PERADILAN KASUS YANG BERJALAN MENJADI BATAL DEMI HUKUM

Sehubungan dengan kasus yang menimpa BUNG SUDIRO  selaku Ketua Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia (SPKEP SPSI PT.FI) yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggelapan uang iuran anggota yang dilaporkan oleh pelapor atas nama VIRGO SOLOSSA dalam kedudukan sebagai Ketua PLT Pimpinan Cabang SPKEP SPSI Kab. Mimika dengan No LP/795/IX/2016, dengan ini kami sampaikan kronologi kejadian :

1.       Berawal dari pelaksanaan Musyawarah Unit Kerja (Musnik) VII Bulan Januari 2014 yang di dalamnya mengagendakan pemilihan Ketua PUK SPKEP SPSI PTFI periode 2014-2017 yang dilaksanakan dengan baik dengan dihadiri oleh Perwakilan Anggota dan diawasi oleh PP SPKEP SPSI dari Jakarta.

2.       Merujuk kepada Surat PC dengan No. 007-E/PC/SPKEP/SPSI/KAB-MMK/III/2014 tertanggal 10 April 2014 Tentang STATUS MUSNIK VII PUK SPKEP SPSI PTFI, Pimpinan Cabang tidak mengakui hasil Musnik VII PUK SPKEP SPSI PTFI yang mana salah satu hasil keputusan Musnik VII adalah Susunan Pengurus PUK SPKEP SPSI PTFI periode 2014-2017.

3.       Sebagai bentuk penolakan PC SPKEP SPSI  Kab. Mimika atas hasil Musnik VII, PC SPKEP SPSI Kab. Mimika menolak melakukan Pelantikan Pengurus PUK SPKEP SPSI PTFI Periode 2014-2016 hasil Musnik VII bahkan PC SPKEP SPSI Kab. Mimika segera menunjuk Pengurus Kareteker.

4.       Setelah melalui serangkaian dialog akhirnya  Pelantikan Pengurus Hasil Musnik VII terpaksa dilakukan oleh PP SPKEP SPSI atas dasar AD/ART.

5.       Atas dasar Penolakan Musnik VII yang mana salah satu hasil Keputusan Musnik VII adalah Susunan Pengurus PUK SPKEP SPSI PTFI periode 2014-2017 maka konsekuensi logisnya Susunan Pengurus PUK SPKEP SPSI PT Freeport hasil Musnik VII tidak berada di bawah struktur hirarki kepemimpinan PC SPKEP SPSI Kab. Mimika.

6.       Sebagai konsekuensi atas point 4 diatas, PUK SPKEP SPSI PTFI berpandangan bahwa PUK SPKEP SPSI PTFI tidak lagi berada dibawah garis koordinasi organisasi kepada PC SPKEP SPSI Kab. Mimika dibawah kepemimpinan BUNG VIRGO SOLOSSA.

7.       Bahwa dengan tidak bertanggung jawab kepada PC SPKEP SPSI Kab Mimika di bawah kepemimpinan BUNG. VIRGO SOLOSSA maka segala bentuk hak dan kewajiban PUK SPKEP SPSI PTFI kami tangguhkan sesuai aspirasi anggota sampai selesainya Konsolidasi secara menyeluruh dalam bingkai SPKEP SPSI.

8.       Bahwa kewajiban PUK SPKEP SPSI PTFI untuk mendistribusikan iuran anggota kepada peringkat adalah salah satu kewajiban dasar dan telah kami lakukan kepada PP SPKEP SPSI sesuai AD/ART sebab kepengurusan organisasi PUK SKEP SPSI PT.FI periode 2014-2017dikukuhkan oleh PP SKEP SPSI.

9.       Bahwa penangguhan pendistribusian iuran kepada PC SPKEP SPSI Kab Mimika merupakan Aspirasi dari anggota PUK SPKEP SPSI PTFI lewat rapat Komisaris.

10.   Bahwa sebagai niat baik untuk menyelesaikan perbedaan pandangan dan penangguhan pendistribusian iuran kepada peringkat organisasi, kami selaku Pengurus PUK SPKEP SPSI PT.FI telah menghadiri undangan rapat Konsolidasi Pertemuan 1, 2 dan 3 dari PP SPKEP SPSI di Jakarta sebagai peringkat tertinggi organisasi.

11.   Bahwa dalam menghitung besaran dan pendistribusian iuran anggota sesuai surat yang disampaikan oleh PC SPKEP SPSI Kab Mimika sebesar Rp. 3, 7 Milyar dalam suratnya dengan No : 020-B/Org/PC/SPKEP/SPSI/KAB-MMK/VIII/2016 terdapat kekeliruan dan tidak sesuai dengan rumusan perhitungan yang faktual dari perhitungan Accounting PT. Freeport Indonesia AD/ART serta Rapimnas 2013.

12.   Bahwa perhitungan kerugian yang dilakukan oleh Inspektorat Kab. Mimika telah keliru dan tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan Audit Keuangan Organisasi PUK SPKEP SPSI PT. FI, selain itu juga sumber keuangan Organiasasi bersumber dari Anggota yang akan dipertanggungjawabkan kepada Anggota pada akhir masa kepengurusanpada bulan april 2017 dan tidak pernah ada sumber dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika maupun dari Pemerintah Pusat yang harus dipertanggungjawabkan.

13.   Sumber perhitungan keuangan yang dipakai bukan bersumber dari Pengurus PUK SPKEP SPSI PTFI dalam hal ini secara teknis dilaksanakan oleh bendahara yang merupakan data valid sebab keuangan organisasi merupakan urusan rumah tangga PUK SPKEP SPSI PTFI sebagaimana diatur dalam AD/ART. Dengan kata lain data yang dipakai adalah merupakan hasil rekaan yang sangat merugikan Pengurus PUK PSKEP SPSI PTFI.

14.   Bahwa apabila ada dugaan penyimpangan keuangan organisasi maka yang berhak untuk melakukan audit keuangan organisasi PUK SPKEP SPSI PTFI adalah Tim Pemeriksa dan Pengawas Keuangan (TPPK) SPKEP SPSI, berdasarkan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dengan SK No  016/PP SPKEP/SPSI/IX/2014 Tentang Pengesahan Tim Pemeriksa dan Pengawasan Keuangan Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan SPSI (TPPK SPKEP SPSI) dan No : 05/RAPIMNAS/SPKEP SPSI/XII/2013 tentang Penyelesaian Tunggakan Iuran Anggota Tahun 2013 Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan hal inipun tercantum dalam hasil keputusan Rapimnas sebagai keputusan organisasi tertinggi.

15.   Bahwasanya hingga saat ini belum pernah ada pemeriksaan dari TPPK SPKEP SPSI  sebagai dasar dari pelaporan yang dilakukan oleh BUNG VIRGO SOLOSSA di Polres Mimika. Sehingga laporan dari BUNG VIRGO SOLOSA selaku ketua PC SPSI Kab. Mimika yang melaporkan Ketua PUK SKEP SPSI PTFI  telah melakukan penggelapan secara aturan organisasi tidak berdasar justru bertentangan dengan AD/ART organisasi.

Dalam perkembangan selanjutnya, PC SPKEP SPSI melakukan penagihan dana yang menjadi hak atas iuran anggota kepada PUK SPKEP SPSI PTFI sebagaimana diatur dalam AD/ART namun tidak mendapat tanggapan dari dari PUK SPKEP SPSI PTFI karena belum terjadi konsolidasi diantara PUK SPKEP SPSI PTFI dan PC SPKEP SPSI Kab. Mimika. Dalam surat PUK SPKEP SPSI PTFI kepada PP SPKEP SPSI dengan No 1609-055 /COS/ PUK / SPKEP-SPSI / PTFI / IX / 2016, kami sampaikan alasan penangguhan pembayaran dana COS tersebut.

Menyikapi situasi yang terjadi PP SPKEP SPSI selaku Pimpinan tertinggi Organisasi sesuai dengan wewenangnya telah melakukan upaya penyelesaian internal Organisasi dengan merujuk kepada AD/ART khususnya Pasal 39, Angka 1 sub 1.1 huruf f “ Dalam keadaan memaksaberwenang untuk  mengambil alih penyelesaian konflik internal organisasi yang dianggap membahayakan kesatuan dan persatuan organisasi dan tidak dapat diselesaikan oleh perangkat di bawahnya, baik PUK, PC maupun PD, segala keputusan PP SPKEP SPSI bersifat final”.

Sejalan dengan itu Kepolisian Resort Mimika dalam suratnya kepada PP SPKEP SPSI dengan No: B/730/IX/2016/Reskrim, tertanggal 27 September 2016, Perihal : Permintaan mediasi secara internal , yang intinya meminta kepada Ketua Umum PP SPKEP SPSI agar segera memediasikan secara internal tentang perselisihan antara PUK SPKEP SPSI PTFI dengan PC SPKEP SPSI guna mendapatkan jalan keluar terbaik, maka PP SPKEP SPSI telah melakukan langkah penyelesaian sbb :

1.       Pada tanggal 26 Agustus 2016, dilakukan rapat konsolidasi pertama di kantor PP SPKEP SPSI Jakarta.

2.       Pada tanggal 15 September 2016, dilakukan rapat konsolidasi kedua di kantor PP SPKEP SPSI Jakarta.

3.       Pada tanggal 16 September 2016, PUK SPKEP SPSI PTFI bersurat ke PP SPKEP SPSI dgn No 1609-055/COS/PUK/SPKEP-SPSI/PTFI/IX/2016 perihal tanggapan atas distribusi COS, yang intinya menjelaskan penangguhan pembayaran sebagai  respon rapat tanggal 15 September 2016.

4.       Pada tanggal 27 September 2016, Kapolres Mimika bersurat kepada PP SPKEP SPSI dengan No surat B/730/IX/2016/Reskrim Perihal permintaan Mediasi secara internal untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, terkait Laporan Polisi Nomor : LP/795/IX/2016/ Reskrim tanggal 7 September 2016.

5.       Pada tanggal 13 Oktober 2016, rapat konsolidasi ketiga di kantor PP SPKEP SPSI di Jakarta, PUK SPKEP SPSI dan PC SPKEP SPSI diminta menyampaikan pendapat dan sikap masing-masing, yang diikuti dengan pandangan PP SPKEP SPSI. PP SPKEP SPSI memberi waktu sampai tanggal 31 Oktober 2016 kepada kedua pihak untuk menyampaikan sikap kembali setelah melakukan rapat internal (Resume terlampir).

6.       Pada tanggal 24 Oktober, PUKSPKEP SPSI PTFI  bersurat kepada PPSPKEP SPSI dengan No : 1610-064/RPT-INT/PUK/SPKEP-SPSI/PTFI/X/2016, perihal hasil rapat internal, yang intinya sikap PUK SPKEP SPSI PTFI tetap seperti Resume Rapat di PP tanggal 13 Oktober 2016.

7.       Pada tanggal 16 Nopember 2016, PP SPKEP SPSI mengeluarkan keputusan Organisasi dengan No :  317/PP SPKEP/SPSI/IX/2016. Intinya meminta PUK SPKEP SPSI PTFI  membayar iuran ke PC SPKEP SPSI  dengan menitip ke rekening PP SPKEP SPSI.

8.       Pada tanggal 28 Nopember 2016, PUK SPKEP SPSI bersurat ke PP SPKEP SPSI dengan No: 1611-068/TGP-SK/PUK/SPKEP-SPSI/PTFI/XI/2016, yang intinya siap melaksanakan  keputusan PP SPKEP SPSI tersebut  ( siap membayar).

9.       Pada tanggal 5 Desember 2016, PP SPKEP SPSI bersurat ke PUK SPKEP SPSI PTFI dengan No Org. 325/PP SPKEP/SPSI/XII/2016, yang intinya memerintahkan PUK mentransfer uang iuran tersebut ke rekening PP SPKEP SPSI.

10.   Pada tanggal 7 Desember 2016, PUK melakukan transfer sebesar Rp 900.000.000,- (Sembilan ratus  juta rupiah ) ke rekening giro PP SPKEP SPSI.

11.   Pada tanggal  7 Desember 2016, PP SPKEP SPSI bersurat ke PLT PC SPKEP SPSI dengan  No :  Adv. 329/PP SPKEP/SPSI/XII/2016 yang meminta PLT PC SPKEP SPSI untuk mencabut laporan Polisi dengan No: LP/795/IX/2016 karena pembayaran telah dilakukan melaui rekening PP SPKEP SPSI.

12.   Pada tanggal 7 Desember 2016, PP SPKEP SPSI bersurat ke Kapolda dengan  No : Adv.330/PP SPKEP/SPSIXII/2016 yang isinya menyampaikan bahwa PUK SPKEP SPSI PTFI telah melaksanakan kewajibannya dan masalah tersebut sudah selesai.

Dengan mempertimbangkan beberapa hal di bawah ini :

1.       Bahwasanya perselisihan yang terjadi adalah menyangkut persoalan internal organisasi SPKEP SPSI yang memiliki AD/ART sebagai dasar hukum yang merupakan Konstitusi dalam Organisasi sesuai AD/ART SPKEP SPSI Pasal 41 angka 1, maka seharusnya segala persoalan internal antara PUK SPKEP SPSI PTFI dengan PC SPKEP SPSI wajib diselesaikan secara internal  baik ditingkat PC maupun tingkat PP.

2.       Bahwasanya AD/ART SPKEP SPSI telah mengatur mekanisme penyelesaian konflik yang terjadi di dalam organisasi SPKEP SPSI Pasal 39, Angka 1 sub 1.1 huruf f.

3.       Bahwasanya tidak terdapat penggelapan dana iuran sebagaimana yang diduga dilakukan oleh BUNG SUDIRO melainkan  PENANGGUHAN  SEMENTARA pembayaran yang dilakukan karena belum terjadinya konsolidasi antara PUK SPKEP SPSI PTFI dengan PC SPKEP SPSI yang mana telah dilakukan pembayaran pada tanggal 7 Desember 2016 sesuai dengan surat instruksi dari PP Nomor No Org. 325/PP SPKEP/SPSI/XI/2016.

4.       Bahwasanya  dugaan penggelapan dana iuran tersebut tidak layak untuk di pidanakan sesuai laporan No: LP/795/IX/2016dengan pasal tuduhan 372 KUHP dan pasal 374 KUHP karena persoalan tersebut menyangkut masalah internal organisasi SPKEP SPSI yang semestinya diselesaikan terlebih dahulu didalam internal Organisasi SPKEP SPSI oleh peringkat yang lebih tinggi dari PUK dan PC.

5.       Bahwasanya PP SPKEP SPSI dalam suratnya No :  Adv. 329/PP SPKEP/SPSI/XII/2016 telah menyampaikan permintaan kepada PLT PC SPKEP SPSI untuk mencabut surat Laporan Polisi No: LP/795/IX/2016, karena persoalan tersebut telah selesai. Sebagaimana dalam AD/ART SPKEP SPSI Pasal 39, Angka 1 sub 1.1 huruf f disebutkan bahwa segala keputusan PP SPKEP SPSI atas konflik internal organisasi adalah bersifat final.

6.       Bahwasanya penangkapan dan penahanan Ketua PUK SPKEP SPSI PTFI BUNG SUDIRO telah menimbulkan keresahan dan gejolak  pekerja PT Freeport Indonesia.

7.       Bahwasanya BUNG SUDIRO dalam kapasitasnya sebagai Ketua PUK SPKEP SPSI PTFI kehadiran dan kepemimpinannya sangat dibutuhkan oleh semua anggota dan pekerja dalam menjalankan roda organisasi PUK SPKEP SPSI PTFI di PT Freeport Indonesia.

Kesimpulan :

1.       Bahwasanya Penangguhan pembayaran COS ke PC SPKEP SPSI Kab. Mimika merupakan sebuah akibat dari perselisihan yang berawal dari Musnik VII tahun 2014.

2.       Merujuk pada point 1 diatas, maka penangguhan pembayaran COSb bukan merupakan unsur kesengajaan yang tanpa sebab.

3.       Bahwa pembayaran belum juga dilakukan sesuai dengan permintaan dari PC SPKEP SPSI disebabkan  karena belum terjadinya konsolidasi menyeluruh terutama dalam hubungan hierarki organisasi.

4.       Bahwa langkah-langkah telah diambil oleh PP SPKEP SPSI untuk menyelesaikan persoalan tersebut telah mencapai sebuah puncaknya dengan dikeluarkannya Surat Keputusan yang bersifat final bagi semua pihak.

5.       Bahwa PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia tunduk dan taat terhadap Keputusan yang telah diambil oleh PP SPKEP SPSI dengan melakukan pembayaran kewajiban kepada PC SPKEP SPSI dengan menitipkan dana tersebut ke rekening giro PP SPKEP SPSI.

6.       Bahwa dengan selesainya penyelesaian pembayaran tersebut, yang diiringi dengan surat permintaan PP SPKEP SPSI kepada PLT PC SPKEP SPSI Kab Mimika untuk mencabut laporan Polisi, maka persoalan tersebut telah dianggap selesai dan tuntutan hukum terhadap BUNG SUDIRO gugur dengan sendirinya.

7.        Bahwa karena ini merupaka persoalan organisasi yang telah diselesaiakan secara internal organisasi lewat Pimpinan Pusat SPKEP SPSI  maka dengan ini kami minta Bung Sudiro ( Ketua PUK SPKEP SPSI PTFI )  dibebaskan dari segala dakwaan dan kasus peradilan yang sedang berlangsung batal demi hukum

 



Hari ini: PUK SPKEP SPSI PTFI DIDUKUNG PEKERJA PTFI BESERTA KELUARGA DAN MASYARAKAT SIMPATISAN mengandalkanmu

PUK SPKEP SPSI PTFI DIDUKUNG PEKERJA PTFI BESERTA KELUARGA DAN MASYARAKAT SIMPATISAN membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "BEBASKAN BUNG SUDIRO DARI SEGALA DAKWAAN, PROSES PERADILAN BATAL DEMI HUKUM". Bergabunglah dengan PUK SPKEP SPSI PTFI DIDUKUNG PEKERJA PTFI BESERTA KELUARGA DAN MASYARAKAT SIMPATISAN dan 903 pendukung lainnya hari ini.