Bebaskan Badan Dana Sawit dari Kepentingan Konglomerat! #KonglomeratKokDisubsidi

0 telah menandatangani. Mari kita ke 35.000.


Pandemi Covid-19 ternyata menjadi mantra sakti untuk keperluan apa pun. Belum lama ini pemerintah mengucurkan Rp 2,78 triliun ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) - lewat program Pemulihan Ekonomi Nasional. Dana ini untuk menutup defisit perusahaan produsen biofuel buat pengadaan bahan bakar minyak solar jenis B30. Katanya, program ini untuk untuk serapan domestik dari Crude Palm Oil. 

Ironisnya, alokasi dana triliunan dari APBN ini justru akan mensubsidi korporasi sawit kelas kakap yang menguasai jutaan hektar lahan, bukan untuk petani kecil yang justru berdampak keras akibat Covid19, padahal sejak 2015 sampai sekarang, dana BPDP-KS sudah dikuras untuk subsidi korporasi

Jadi, apa yang salah dengan penyaluran dana BPDP-KS?

BPDPKS adalah lembaga yang diberi amanah mengelola dana hasil pungutan ekspor minyak sawit mentah (CPO) sebesar US$ 50 per ton. Badan ini dibentuk Presiden Jokowi sekitar lima tahun yang lalu dengan tujuan utama mendorong perkebunan sawit berkelanjutan, termasuk membantu penguatan SDM petani agar lebih produktif dan sejahtera.

Sayangnya, sudah 5 tahun lembaga ini berjalan, tapi pengalokasian dana BPDP-KS masih belum juga dirasakan manfaatnya oleh petani sawit swadaya. Mayoritas dana yang dikelola lembaga ini ironisnya justru dialokasikan untuk mensubsidi perusahaan sawit raksasa, konglomerat produsen biodiesel.

Data BPK pada Desember 2019 mencatat, total penerimaan dana yang dikelola oleh BPDP-KS dari pungutan ekspor produk sawit mencapai Rp 47,23 triliun dengan realisasi penyaluran senilai Rp 33,6 triliun. Dari total penerimaan tersebut, alokasi insentif untuk produsen bahan bakar nabati/ biodiesel mencapai senilai Rp 29,2 triliun, atau sekitar 61,82%. Bandingkan dengan alokasi untuk peremajaan sawit rakyat yang sangat kecil, hanya sekitar 6,9% dari keseluruhan penerimaan. Dana penguatan kapasitas petani kelapa sawit juga kecil, jauh tak sebanding dengan acara seremonial program PSR yang terus dihadiri oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan perjalanan keluar negeri untuk promosi sawit para konglomerat.  

Loh kok bisa begitu?

Masuknya individu atau elit pengusaha dari grup perusahaan sawit besar dalam jajaran Badan Pengarah dan Badan Pengawas BPDP-KS ditengarai mempengaruhi kebijakan dan tata kelola lembaga tersebut, sehingga sangat kental kepentingan pelaku industri dan korporasi sawit kelas kakap.

Lihat saja nama-nama konglomerat atau pimpinan grup korporasi sawit yang menjadi bagian narasumber Dewan Pengarah dan Pengawas BPDP-KS. Sebut saja antara lain Franky Oesman Widjaja dari Sinar Mas Group; Arif Patrick Rachmat dari Triputra Group; Martias dari Surya Dumai Group dan Martua Sitorus mitra bisnis Wilmar Group. Nama-nama ini dituangkan dalam surat Keputusan Menkoperekonomian No. 134/2020 tentang Narasumber Utama Komite BPDPKS. Tak bisa dipungkiri dekatnya relasi para taipan sawit ini dengan politisi dan pejabat pemegang kebijakan.

Nah, tidak heran kan kalau lewat arahan dewan yang terhormat ini, dana BPDP-KS yang semestinya dialokasikan untuk mendukung penelitian, penguatan SDM petani, sarana prasarana dan perbaikan tata kelola sawit malah diputar kembali ke kantong konglomerat lewat subsidi ke anak usahanya yang memproduksi bahan bakar nabati atau biodiesel. Padahal dalam UU Perkebunan tak ada satupun kata alokasi dana untuk biodiesel.

Teman-teman,

kami membuat petisi ini karena kami butuh dukunganmu. Sebagai negara dengan produksi sawit terbesar, mestinya nasib petani sawit kita bisa lebih baik dan diperhatikan secara serius. Keberadaan BPDPKS semestinya memperbaiki nasib petani. Tetapi faktanya perkebunan rakyat tetap saja merana. Petani kecil tetap saja susah. Tak setetespun biodiesel sawit yang  dikelola  perusahaan negara datang dari buah sawit petani. Supply bahan baku justru dari kebun- kebun sawit korporasi sawit besar yang telah mengontrol hulu hingga hilir.

Oleh karena itu kami organisasi yang tergabung dalam Kaukus Petani Sawit meminta :

  1. BPDP-KS harus independen dari kepentingan elit-elit konglomerat sawit! Pemerintah melalui Menteri Keuangan harus membuat lembaga ini bebas dari kepentingan konglomerat dan pemburu rente, dengan mengeluarkan elit-elit konglomerat dan individu atau afiliasi pengusaha yang masuk dalam komite pengarah dan dewan pengawas, dengan menempatkan perwakilan petani kelapa sawit yang independent dari kepentingan industry, BPDP-KS dan pelaku usaha skala kecil dalam strukturnya. BPDP-KS harus diurus secara baik dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan partisipatif.
     
  2. Perbaiki kelembagaan internal BPDP-KS dengan membentuk Direktorat Penguatan, Pemberdayaan dan Keberlanjutan Petani Kelapa Sawit. Selama ini, dari lima Direktorat yang ada di BPDPKS, tak ada satupun yang bertugas khusus menangani masalah petani kelapa sawit. Bertahun-tahun urusan petani ditangani oleh divisi-divisi dalam direktorat perencanaan dan pengelolaan dana, sehingga tak heran pemahaman dan perhatian terhadap perkebunan rakyat pun belum optimal. Selain itu, BPDP-KS berlaku tak adil dalam melayani group-group petani kelapa sawit yang hanya memfasilitas group-group tertentu.
  3. Mengingatkan kepada Bapak Presiden Joko Widodo, petani kelapa sawit hidup dalam ketidakmampuan selama covid-19 dan lembaga BPDP-KS yang bapak presiden bentuk telah diamputasi untuk kepentingan konglomerat yang kuasai lahan jutaan ha di hulu dan miliki industri hilir. Program B30 yang bapak banggakan tidak sedikitpun dari produk koperasi petani kecil melainkan dari kebun-kebun para konglomerat dan konco-konconya. Semestinya, bapak Presiden memperoleh informasi dari kaukus petani kelapa sawit skala kecil untuk bertindak lebih adil sesuai dengan amanat UUD 1945. Sebab tanpa subsidi pun konglomerat miliki seribu langkah selamatkan usahanya dan memperoleh akses keuangan lembaga keuangan didunia. 

Selama ini orang-orang di BPDP-KS dan pemerintah beranggapan bahwa hanya korporasi besar yang memberikan sumbangan besar ke negara berupa pajak, royalti atau pemasukan lain, padahal kontribusi dari perkebunan sawit petani juga tak kalah besar jika diberi akses oleh negara untuk menjadi lebih produktif. Sudah saatnya pemerintah lebih memperhatikan ke sektor hulu dan memberdayakan 6,78 juta ha perkebunan sawit rakyat yang saat ini dalam situasi tak berdaya.    

Dukung petisi ini, mari menggugah hati Bapak Presiden Joko Widodo, Menkeu Sri Mulyani dan Menkoperekonomian Erlangga Hartarto agar berpihak pada petani. 

Salam,

Kaukus Petani Sawit

Kaukus Petani Sawit adalah organisasi-organisasi petani sawit yang terdiri dari Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sawitku Masadepanku (SAMADE), Asosiasi Petani PIR (ASPEK PIR), dan Jaringan Petani Sawit Berkelanjutan Indonesia (JaPSBI)